Hj.Saniatul Lativa: Negara Hadir Untuk Rakyat

  • Whatsapp

Oleh, Budi Setiawan

JAKARTA, AMUNISINEWS.CO.ID.- Selaku anggota DPR RI, Komisi IX yang terus menyuarakan suara rakyat tentang kenaikan BPJS tentunya, saya mengapresiasi apa yang sudah menjadi keputusan MA. artinya negara hadir untuk rakyat selanjutnya supaya bisa ditindak lanjuti untuk pelaksanaannya.

“Saya selaku anggota DPR RI komisi IX. mitra kerja dengan BPJS tentunya kami harapkan,yang telah membuahkan hasil yang sangat baik. karena dengan kenaikan BPJS. sangat memberatkan masyarakat terutama yang tidak mampu. Banyak sekali keluhan masyarakat tentang kenaikan BPJS. tentunya, ini sangat senang masyarakat atas tidak naiknya iuran BPJS. dan kita Apresiasi untuk MA,”tegas Saniatul Lativa Politisi Partai Golkar.

Karena ini menyangkut kepentingan hajat hidup Masyarakat, terutama di bidang kesehatan, dan harus kita sadari juga bahwa masyarakat kelas bawah sangat berat yang memiliki keluarga dan bahkan satu keluarga ada yang memiliki 4 orang anak dan kalau itu dia bayarkan dengan iuran perbulannya kan sangat berat.

“Lebih lanjut ditegaskan, anggota Komisi IX DPR RI yang membidangi, Kesehatan, dengan Putusan MA. yang membatalkan iuran BPJS tentunya ini sangat membuahkan hasil yang tepat dan sangat bagus. karena dengan membatalkan iuran BPJS tersebut, berarti sudah dapat membantu masyarakat bawah yang begitu sulit untuk memikirkan kenaikan iuran BPJS,”ucap Hj.Saniatul Lativa wanita yang Murah senyum.kepada Jurnalis, amunisinews.co.id./ deteksionline (Media grup). Selasa,(10/3). dalam sellularnya.

Kenaikan BPJS menjadi dilema dikalangan masyarakat bawah tentunya, ini menjadi Kado bahagia bagi Masyarakat Indonesia atas putusan MA yang Mengabulkan Sebagian Permohonan Uji Materi peraturan Presiden No 75 tahun 2019. tentang jaminan kesehatan yang menetapkan kenaikan iuran BPJS kesehatan.

Dikutip dari laman MA di Jakarta, Senin, uji materi yang diajukan Ketua Umum Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) Tony Richard Samosir diputus Hakim Agung, Yosran, Yodi Martono Wahyunadi dan Supandi.

Dalam putusannya, MA menyatakan Pasal 34 ayat (1) dan (2) Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pasal tersebut mengatur iuran peserta bukan penerima upah (PBPU) dan peserta bukan pekerja (BP) menjadi sebesar Rp42 ribu per orang per bulan dengan manfaat pelayanan ruang perawatan kelas III, Rp110 ribu dengan manfaat ruang perawatan kelas II dan Rp 160 ribu dengan manfaat ruang perawatan kelas I.

Besaran iuran tersebut mulai berlaku pada 1 Januari 2020.

Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) mengajukan uji materi Perpres Nomor 75 Tahun 2019 karena menilai kebijakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan sebesar 100 persen tidak disertai alasan logis.

Menurut komunitas itu, Perpres 75 Tahun 2019 bertentangan dengan Undang Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

 

 

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *