ICC: Lakukan Sosial Kontrol secara Proporsional

djoko
HR Djoko Sudibyo, SH, Ketua Umum ICC

AMUNISINEWS, Lampung – Indonesia Crisis Center (ICC), lembaga independen yang  didirikan oleh Tokoh-tokoh Angkatan 45 DKI Jakarta dan banyak menjalin kerjasama dengan institusi penegak hukum, mendapatkan keluhan dari insitusi Kejari Lampung Tengah soal kekesalan korban penganiayaan. “Memang kami mendapat keluhan itu,” kata HR Djoko Sudibyo, SH,  Ketua Umum ICC kepada Amunisi, Kamis (18/8) di Lampung.

Dari keluhan itu, katanya,   ICC yang teregistrasi di Mendagri No. 01-00-00/004/D.IV.1/1/2016, menurunkan tim investigasi dan mendapatkan informasi bahwa korban penganiayaan Siti Khadijah merasa tak puas, karena Trio Andi, jaksa Kejari Lampung Tengah dianggapnya menuntut ringan terdakwa Iftah Lana,  sehingga hakim PN Gunung Sugih hanya memvonis empat bulan penjara.

Padahal, jaksa Trio Andi menuntut terdakwa, dengan ancaman penjara empat bulan, sesuai UU “Dari tuntutan itu terdakwa divonis empat bulan juga. Saya kira itu sudah memenuhi azas keadilan,”kata Djoko Sudibyo.

Karena merasa tak puas, ungkap Ketum ICC, pelapor kemudian membuat keterangan yang dimuat oleh Koran Pemberitaan Korupsi (KPK) pada edisi 5-15 Agustus 2016. “Wartawan KPK Lampung melakukan sosial kontrol kepada pemerintah. Tapi, kalaupun akan menerbitkan di koran harus melakukan klarifikasi dulu karena ada aturan dari Dewan Pers, sehinga tidak merugikan pihak pihak lain,” tandas Djoko Sudibyo.

Menurut Djoko Sudibyo, jangan menghakimi orang secara sepihak melalui media massa yang kebenarannya belum dapat dipertanggung jawabkan. “Pers memang harus balance agar tidak muncul opini yang membingungkan masyarakat,” tandasnya. “Institusi yang namanya dicemarkan oleh pers juga sebaiknya menempuh jalur hukum,” tambahnya.

Sementara itu jaksa Trio Andi yang menyeret Iftah Lana ke PN Negeri Gunung Sugih mengakui bahwa ada protes terhadap dirinya. “Ya bahkan saya dilaporkan kepada pimpinan, dan ditulis di koran pula,” kata Trio Andi.

Padahal, katanya, tuntutan sudah sesuai dengan rencana tuntutan (Rentut) hasil konsultasi pimpinan Kajari dan Kasie Pidum. “Benar akhirnya hakim menuntut dengan hukuman yang sama,” kata Trio Andi kepada Amunisi di Lampung Tengah, Kamis (18/8). “Lalu dimana main-mainnya,” katanya datar.

Menurut Trio Andi, karena vonis sesuai tuntutan, jelas jaksa tidak melakukan banding.” Kecuali vonis lebih ringan, pasti saya banding,” ungkapnya. Lagi pula, katanya, soal banding itu hak jaksa, yang tak boleh diintervensi oleh pelapor.

Trio juga mendapat tuduhan tidak membacakan tuntutan. “Itu juga tidak benar. Saya bacakan tuntutan itu. Kan dapat dilihat pada panitera,” katanya.

Soal tidak menghadirkan saksi bernama Herman, yang diaggap mengetahui persis peristiwa penganiayaan terhadap Siti Khadijah,  Trio Andi mengatakan, nama Herman tidak disebut dalam BAP yang dibuat oleh penyidik Polri. “Harusnya waktu di kepolisian, nama Herman dimasukan sebagai saksi. Di BAP-kan tidak ada,” katanya lagi.

Sedangkan soal, mengapa dia bersama adik terdakwa naik ke lantai atas, karena saat itu adik terdakwa menanyakan ruang hakim. “Saya tunjukan. Kebetulan saya juga ingin ke lantai atas. Tidak ada hal yang aneh,” kata Trio Andi, yang menyatakan apa yang diungkapkan ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. (tim)

 

 

 

29 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

DUH JOKOWI, NGURUS NEGARA KOK AMATIRAN

Sel Agu 23 , 2016
AMUNISINEWS.COM, JAKARTA -Tekanan politik, membuat Presiden Jokowi limbung. Ia akhirnya memberhentikan “rising star” yang bakal membereskan karut marutnya soal minyak di negeri ini. Eh, sudah begitu, Jokowi pun dituding amatiran dalam mengurus negara. Benarlah kata pengamat politik Arbi Sanit tentang presiden pilihan rakyat, Joko Widodo. Ia tidak memiliki partai menuju […]