Ijin Proyek Pluit City Dituding Miring

Menteri KKP, Susi Pujiastuti -foto, istimewa
Menteri KKP, Susi Pujiastuti -foto, istimewa

AMUNISINEWS.COM – Segenap warga nelayan Muara Angke bertambah resah dan merasa kehidupannya akan segera tercabik cabik setelah mengetahui lewat pemberitaan medsos, koran dan sebagainya mengenai perijinan yang telah di keluarkan oleh Pemda DKI sesuai SKep Gub no. 2238 tahun 2014 lalu, di tuding miring alias di duga menyalahi aturan sekaligus tidak pro rakyat  atau wong cilik, keluh warga lingkungan RW 011, RW 020, RW 022 Kel Pluit Kec Penjaringan  Pemkot Adm Jakarta Utara, paparkan pada Amunisi

Secara runtun atau berturut turut, kelompok yang tergabung dari beberapa aliansi para nelayan Muara Angke telah adakan pertemuan seperti kelompok KNTI ( Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia), yang di ketuai Dr Reza Damanik dan kelompok usaha bersama nelayan juga koperasi, walhasil dari pertemuan tersebut, telah nyatakan bersama,  tidak menyetujui atas reklamasi terkait mega proyek Pluit City di wilayah Muara Angke.

SKep Gub DKI no 2238 yang di terbitkan oleh Basuki Tjahaja  Purnama selaku gubernur kepala daerah DKI Jakarta yang lalu, di tuding telah salahi prosedur, kilah Sudirman Saad selaku Dirjen Kelautan dan Perikanan   (DKP) karena perijinan secara keabsahan terkait Proyek Pluit City yang keluarkan adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan, mengingat area reklamasi tersebut wilayah laut strategis, walau dibawah dari 12 mil laut, jadi bukanlah kebijakan Pemda DKI yang keluarkan perijinannya

Hal yang demikian sebenarnya telah terjadi pada pelaksanaan proyek sebelumnya, seperti, pelaksanaan pembangunan Baywalk Mall yang populer di sebut Green Bay di kawasan Pluit Jakarta Utara.

Memang dalam pengajuan perencanaan proyek Pluit City termasuk pelaksanaan pembuatan jalan tol untuk akses ke bandara internasional Soekarno-Hatta yang pelaksanaan pembangunan salahsatunya oleh PT Muara Wisesa Samudra, juga salahsatu anak perusahaan PT Agung Podomoro Tbk (APLN) dan memiliki ikoniknya seperti Opera House nya Sydney Australia, juga tugu Monas nya Jakarta, seperti di rilis kompasiana.

Proyek reklamasi di kategorikan pulau G sebutan Pluit City dengan kapasitas pengerjaan 160 ha area pantai utara DKI Jakarta dan kelanjutannya masih 16 pulau lain yang menyusul terkait perijinannya, dan sewaktu Sudirman Saad mempertanyakan pada gubernur DKI Jakarta tentang hal tersebut, di jawabnya, hal itu telah di bicarakan dan berkoordinasi dengan mereka dan merasa hal itu tidak menyalahi aturan.

Selanjutnya Dirjen DKP katakan  ‘pembicaraan dengannya tentang ijin reklamasi, tapi belum ada kesepakatan’ dan saat itu ia masih status Plt Gub DKI Jakarta ‘kilahnya

Kekisruhan antara Dirjen DKP dan Gubernur DKI, Menteri  Susi Pujiastuti tegaskan bahwa, bagi pengembang yang tangani reklamasi Pluit City wajib membangun wadah wilayah air sesuai luas zonasi proyek yang dikerjakan, sebab sifat air akan selalu mengarus ke wadah rendah atau bendungan air, maka jika tidak ada bendungan, air akan ke daratan, membanjiri Jakarta’ papar menteri Susi

Lanjut menteri, pembuatan wadah air adalah prioritas sebelum pelaksanaan pembangunan reklamasi, jika setuju dengan peencanaan itu, baru bicara perijinan, jangan nanti jika pembangunan reklamasi telah selesai, lantas pengembang hengkang, yang jelas jika seperti itu akan menjadi beban pemerintah dengan APBN-nya.

 

Oleh : H Yusron Effendi

Editor : Maliki Hidayat/HU

 

37 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Dua Bank Besar Plat Merah Diduga Ceroboh Rugikan Nasabah

Ming Nov 1 , 2015
JAKARTA, AMUNISI- Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pancasila, kuasa hukum dari warga perumahan Violet Garden Kranji Kota Bekasi mengatakan bahwa warga perumahan tersebut hingga kini belum menanda tangani Akta Jual Beli (AJB) di notaris, padahal sudah tempati rumahnya selama tiga tahunan Akibatnya warga sangat resah karena mereka merasa tidak memiliki dokumen […]