Islam, Pancasila dan Kerukunan Berbangsa

Oleh, Budi Setiawan

JAKARTA, AMUNISINEWS.CO.ID.- As’ad Said Ali saya lahir dan di besarkan di kota Kudus. kota kecil di pantai utara pulau Jawa sekitar 50 km sebelah timur kota Semarang. Kota Kudus boleh dibilang hanya kota kecil yang tumbuh dari aktivitas pelabuhaan dan persebaran agama pada zaman dahulu, dan sekarang menjadi kota dagang dan industri.

Penduduk kota ini di warnai oleh beragam perbedaan, baik dari segi agama, ras maupun etnis. Meskipun sangat beragam, konflik sosial dikota ini relatif terkendali. Sangat jarang kerusuhaan rasial meledak di kota ini, sejak masa kemerdekaan.
Bahkan pada tahun 1998 ketika terjadi banyak kerusuhaan rasial, kota Kudus tetap terjaga kerukunannya, seakan ada sesuatu yang menjaga kohesivitas sosial nya.

Penulis buku ini  mengingatkan kita bahwa kekuatan politik bisa menyatukan, namun bisa pula memporakporandakan semangat toleransi, disinilah pentingnya nilai-nilai kultur masyarakat sebagai platform terbaik membangun semangat toleransi itu.
Dengan kata lain, toleransi dapat berkembang apabila disertai sikap menghargai kearifan lokal, bahkan bekerja tatkala terjadi ketegangan diantara para anggota BPUPKI dalam menetapkan dasar Negara, kita tidak tahu apa yang akan terjadi seandainya tidak terjadi kata sepakat kala itu. mungkin negara Indonesia tidak terwujud. Namun, sekali lagi kearifan lokal bekerja.

“Para pendiri bangsa telah mengajarkan kepada kita bahwa untuk saling mengerti dan memahami, diperlukan dialog yang didasari prasangka baik. memang,jalan ini tidak mudah. Tetapi dengan dialog terus-menerus bisa dibangun komunikasi yang intensif dalam rangka menekan egoisme kelompok dan memupuk semangat solidaritas.
Aneka ragam bentuk solidaritas itu harus saling melilit dalam ikatan yang kuat, seperti sebuah tali tambang dalam rangka mengejar tujuan yang lebih agung, yakni harkat dan bermartabat manusia seutuhnya.manusia yang bermanfaat bagi manusia dan alam semesta. Manusia yang menyejahterakan bumi. Mungkin disitulah makna hakiki dari Bhineka Tunggal Ika,”tegas KH.As’ad Said Ali.Jumat,(11/10/19).

Penulis buku ini lalu menggaris bawahi, dalam masyarakat Indonesia Pancasila..lah yang menjadi ikatan pemersatu.Tetapi ini juga harus diletakan secara relatif, karena ada kesadaraan sebagai sesama umat islam yang bersifat lintas negara. Diatas itu, masih ada kesadaran sesama umat manusia.

As’ad Said Ali adalah tokoh NU dan tokoh intelijen yang sarat pengalaman sekaligus penulis yang produktif. Meraih gelar Sarjana Hubungan Internasional, UGM (1974). Berbagai pendidikan intelijen dalam dan luar negeri dijalaninya. Tahun 2012 dianugerahi gelar Doktor Honoris Causa oleh Universitas Diponogoro. Menghabiskan 36 tahun di dunia intelijen dengan penugasan di dalam negeri dan luar negeri.khususnya di Timur Tengah. Karir terakhir di bidang  intelijen adalah Wakil Kepala BIN (2000-2010).
Menulis sejumlah buku, masing-masing pergolakan jantung Tradisi: NU yang saya amati (2008), Pancasila jalan Kemaslahatan Bangsa (2009), ideologi Pasca Reformasi (2012), Al-Qaeda: Tinjauan ideology Politik dan sepak terjangnya (2014) dan yang baru ini dengan judul Islam, Pancasila dan Kerukunan Berbangsa (2019), dan seluruh buku ini diterbitkan oleh LP3ES.

DALAM  JUDUL  BUKU  YANG  BARU DI LOUNCHING: ISLAM, NEGARA  DAN NASIONALISME

Ketika para kyai yang tergabung dalam Nahdlatul Ulama (NU). Menyebut wilayah Hindia Belanda (Nusantara) sebagai Dar al-Islam (wilayah islam) pada Muktamar ke 11 tahun 1936 di Banjarmasin, saat itulah tonggak nasionalisme islam ditegakkan di Indonesia. Keputusan ini penting bagi bangunan kebangsaan kemudian, karena gerbong islam tradisional yang merupakan kelompok Mainstream di Republik ini Melegitimasi keabsahan nasionlaisme Indonesia berdasarkan nilai-nilai islam.

Keputusan tersebut di dasarkan pada kitab Bughyah Al-Mustarsyidin karya Sayyid Abdurrahman Ba’alawi Al-Masyhur yang memberikan dua batasan bagi Dar Al-islam.
Pertama, sebuah wilayah yang didalamnya umat muslim bebas melaksanakan syariah Islam. Kedua, terdapat sistem pemerintahaan Islam baik di masa kini maupun di masa lalu. Bagi para kyai  NU, dua persyaratan ini terdapat di Nusantara, karena selain muslim bebas beribadah dan Menegakan hukum islam, wilayah ini juga pernah dikuasai kerajaan-kerajaan islam.sebutlah Samudera Pasai, Kesultanan Aceh, Goa, kerajaan Demak, Mataram islam, Giri kedaton dan lain-lain.

Lebih lanjut ditegaskan, Maka meskipun secara Politik,Wilayah Nusantara saat itu di kuasai oleh pemerintahan Kolonial Hindia Belanda, tetapi secara kultural keagamaan ini tetao merupakan Dar al-Islam. Keputusan ini sebenarnya bukan semata fatwa keagamaan, namun terlebih politik. Sebab pertanyaan yang mengemuka dikalangan muktamirin  yang melatari keputusan tersebut ialah, ” Apakah wilayah Hindia Belanda wajib dibela?” -Tentu pertanyaan  ini diarahkan kepada pembelaan atas kolonialisme Belanda, sehingga ketika nusantara merupakan Dar al-Islam,wajib hukumnya dibela dari penjajahan.

Dengan Konsensus ini, Sila ketuhanan Pancasila lebih mewakili nilai-nilai ketuhanan dari semua agama, dan bukan Representasi satu agama saja. Ini yang menyelamatkan Indonesia dari ideologisasi agama atau negara agama, sekaligus melepaskannya dari jeratan sekularisme. Indonesia akhirnya bukan negara agama, namun juga bukan negara sekular karena ia berpijak pada nilai-nilai ketuhanan.

MELINDUNGI PANCASILA

Sudahkah Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara terlindungi secara konstitusional? Pertanyaan ini tidak baru pernah saya sampaikan pada sebuah forum akademik di universitas Diponegoro pada Desember 2011 yang lalu. Kini kembali saya kemukakan karena saya melihat kian urgen mengingat berbagai perkembangan akhir-akhir ini tampaknya semakin mengkhwatirkan.

Alasanya sangat konkret.bahwa liberalisasi politik selama reformasi telah membawa konsekwensi  berkembang-biaknya ideologi-ideologi politik yang bertentangan dan tidak bisa disinkronisasikan dengan Ideologi negara di ruang publik ke-Indonesiaan.misalnya, bagaimana mempertemukan  konsep politik Ke-khilafahan atau Daulah Islamiyah dengan Pancasila Mengkompromikan hal-hal itu jelas muskil.

Lalu, bagaimana negara harus bersikap terhadap perkembangan Ideologi politik yang tidak sejalan dengan ideologi negara tersebut? Dimasa Orde Baru Persoalan ini  mudah di selesaikan, yakni dengan tindakan represif. Dimasa sekarang tentu tidak bisa demikian. Maka persoalannya menjadi sangat dilematis karena tidak boleh lagi bertabrakan dengan kebebasan Politik warga negara, serta harus mendapatkan justifikasi yang bisa diterima berdasarkan prinsip-prinsip negara hukum.

MEMPERKUAT PENGAMANAN PANCASILA

Bahwa agenda pengamanan pancasila sebagai dasar  dan ideologi negara masih sangat banyak yang dilakukan.

Pertama, Memperkuat pancasila melalui konsolidasi demokrasi. Demokrasi yang kita bangun pasca Reformasi secara elektoral memang berhasil, namun dalam perkembangan sesunguhnya sedang menghadapi jalan buntu. Kita perlu melakukan konsolidasi demokrasi; dan dalam pandangan saya arah konsolidasi itu adalah membangun demokrasi berdasarkan negara hukum.

Ada dua ranah yang perlu konslidasi, yang pertana adalah kehidupan demokrasi itu sendiri .diranah ini, demokrasi yang telah dicapai hingga dewasa ini jangan dibiarkan  berkembang ke arah dan berpusat hanya pada kepentingan Privat. Yang dalam teori disebut kebebasaan ideos, dimana hanya mereka yang memiliki kekayaan dan kekuasaan yang bisa dimanfaatkan situasi; akibatnya partai-partai politik pun berkembang ke arah oligarki dan partai menjadi instrumen kapitalisme semata. Ranah kedua yang perlu di konsolidasikan ialah kebebasan sipil dengan mengembangkanya, yaitu dengan merevitalisasi warga negara sebagai subyek dan identitas politik,yang dalam teori disebut tumbuhnya kerangka demos. Dengan cara demikian kebebasan yang tumbuh akan berorientasi pada kepentingan publik, bukan kepentingan para oligar.

 

82 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

KORAN AMUNISI

dan AMUNISINEWS.CO.ID

Ide dasar penerbitan Surat Kabar Umum (SKU) Amunisi dan Amunisinews.co.id antara lain membantu pemerintah dalam upaya penegakkan hukum dan percepatan pemberantasan korupsi. Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP-RI) No, 68 tahun 1999, yang ditetapkan pada 14 Juli 1999 mengatur bagaimana peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara, termasuk membantu penegakan hukum dan percepatan pemberantasan korupsi. Amunisi adalah bagian dari masyarakat, yang diharapkan pula dapat berperan aktif. Karena itu, sebagai media cetak, yang akan turut serta dalam penegakkan hukum di Indonesia, Amunisi harus mempunyai visi dan misi yang jelas. Tentunya, diaflikasikan dalam bangun tubuh (halaman) dengan organ-organ (rubrikasi) yang tepat sasaran, yakni setiap yang disajikan adalah berisi informasi-informasi yang digali melalui kerja keras investigasi dengan pendalaman yang dapat dipertangungjawabkan.