Issue- Issue Tilang Merefleksikan Suatu Peradaban

  • Whatsapp

Kombes Pol Chcryshnanda DL (foto: ist)

AMUNISINEWS.COM, JAKARTA -Tilang sering merupakan penegakkan hukum yang begitu dekat dengan  kehidupan sehari hari dengan masyarakat. Issue– issue  tilang merefleksikan suatu peradaban / cermin budaya penegakkan/kepatuhan terhadap hukum.

Hal ini diungkap oleh Kepala Bidang Penegakan Hukum Korlantas Polri Kombes Pol Chryshnanda Dwi Laksana kepada wartawan di Jakarta, Kamis (6/10).  “Jadi sebenarnya, bagi Bagi petugas polisi, kejaksaan, pengadilan maupun masyarakat memiliki satu pandangan yang sama bahwa penegakkan hukum dengan  tilang adalah dalam rangka mewujudkan,  memelihara kamseltibcarlantas, upaya membangun budaya tertib berlalu lintas,” katanya.

Sehingga, katanya lagi,  antara polisi, jaksa, hakim maupun masyarakat  sama-sama menyadari bahwa gakkum dengan  tilang adalah untk mencegah agar tidak terjadi kecelakaan lalu lintas (ini suatu bentuk upaya penyelamatan), mencegah agar tdk terjadi kemacetan (ini sbg solusi /probrem solving untuk keteraturan sosial/kamseltibcarlantas), membangun budaya tertib berlalu lintas (mencerdaskan kehidupan berbangsa +bernegara), agar ada kepastian (ada sandaran hukum / landasan membangun negara hukum/ peradaban), dan sebagai  edukasi /pembelajaran akan kepekaan, kepedulian serta tggjwb akan keselamatan bagi dirinya/orang lain.

Penindakkan hukum dengan tilang juga  akan berfungsi untuk memprediksi, antisipasi + solusi.

Sistem tilang dibangun dengan 3 model, cara-cara manual, Tilang on line (cara penindakan oleh petugas dengan cara-cara  penindakan terhubung dengan produk-produk regident (membaca denga barcode/data-data yang tersimpan secara elektronik yang ada pada SIM, STNK, dan dihubungkan dengan de meryt point system (sistem oint pelanggaran yang dikaitkan dengan sistem perpanjangan SIM)

“Yang ketiga tiga tilang elektronik (penindakan pelanggaran lalu lintas dengan  elektronik). Di dalam sistem ini yang dikenakan tanggung jawab atas pelanggaran bukan lagi kepada pengemudinya melainkan kepada pemilik kendaraan bermotor/ kepada corporate : berbasis pada data yang ada pada STNK/TNKB dari kendaraan bermotor). Di sisinilah azas vicarious liability diterapkan, (pengalihan beban /tanggung jawab denda/pemidanaan). Ini akan berdampak pula untk membangun rasa tangung jawab bagi para pemilik kendaraan bermotor,” tandasnya.

Menurutnya, dengan sistem tilang tersebut akan memerlukan sistem-sistem antara lain:
1. Piranti-piranti lunak / payung hukumnya ,pedoman- pedoman /standar-standarnya
2. Trainer+training untk menyiapkan sdm yg mengawakinya baik yg ada di back officie maupun untk implementasi di lapangan
3. Menyiapkan infrastruktur dengan  sistem-sistem pendukungnya (back office, aplikasi+ net work)
4. Program-program yang berkaitan dengan upaya-upaya menata keteraturan sosial di jalan raya (mewujudkan kamseltibcarlantas : erp,etc, e parking, samsat online/ e banking, ele)
5. Sistem-sisten untk peradilan yang online dengan  kejaksaan+pengadilan
6. Sistem-sisten pembayaran denda yang on line /e banking
7. Insentif bagi petugas penindak +petugas administrasi tilang sbg bagian dr apresiasi dg memberikan insentif tilang
8. Material tilang manual yang juga berkaitan denga demeryt point system
9. Monitoring + analisa data pelanggaran lalu lintas sbg landasan kajian untk pencegahan, perbaikan sistem+perilaku, peningkatan kualita pelayanan maupun pembangunan.(dra)

Pos terkait