Kades Panunggal Kecamatan Nguling Terbitkan Dokumen Negara Tanpa Prodedur Resmi

  • Whatsapp

Oleh Tim

JAKARTA, AMUNISINEESW.CO.ID- Kepala Desa Panunggal, Kecamatan Nguling,Pasuruan, Jawa Timur, Slamet Sunhaji diduga menerbitkan surat yang termasuk dokumen negara tanpa prosedur atau persyaratan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Surat yang dikeluarkan tersebut berupa surat Surat Keterangaan Domisili No. 470/51/424/310.210,yang dikeluarkan untuk atas nama NOT, tertanggal 6 Februari 2020.

Dalam surat domisili, Kades membenarkan NOT adalah penduduk berdomisi di Dusun Sawahan RT 003/RW001, Desa Panunggal, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur.

Padahal sebelumnya, NOT yang beralamat Jalan Slipi Dalam Gang F No. 24 Kelurahan Slipi, Jakarta Barat, tak pernah mengajukan surat permohonan pindah alamat dari kelurahan tempat tinggal awalnya.

Sesuai ketentuan yang berlaku, bahwa kepindahan kependudukan seseorang dari satu tempat ke tempat lainnya harus disertai dokumen: a) Formulir F-1 (dari desa/kelurahan),b)Kartu Keluarga asli, c) Surat keterangan datang. d) Berkas pendukung (foto kopy akta kelahiran, ijazah,  surat nikah).

Perihal NOT tidak pernah mengajukan permohonan pindah seperti tertuang dalam surat keterangan  Ketua RT001/02 Kelurahan Slipi yang ditandatangai oleh Ketua RW Abas Sewakia, SE, bahwa yang bersangkutan tidak pernah mengajukan permohonan pindah alamat.

Lebih aneh lagi, dalam surat keterangan domisili tersebut, menyebut yang bertanda tangan adalah Kades Sunhaji, tapi yang membubuhkan tandatangan adalah Sekdes Abdul Rohmat Noloyudo. Ini sangat tidak sesuai dengan ketentuan dan prosedur surat- menyurat, ataukah kedua aparat desa ini mendapat tekanan dari pihak tertentu?

al kepindahan NOT ke desa tersebut ini berawal dari perkenanalannya dengan sorang janda bernama DH, penduduk Desa Sawahan, yang kemudian dinikahinya tanpa seizin isteri pertama Ny NS. Bahkan, NOT juga diduga melakukan tindak pidana memalsukan tanda tangan NS, untuk mengambil semua uang pensiun tenpat NOT bekerja di sebuah perusahaan penerbangan.

Kemudian, pada tanggal 13 Januari 2019, NOT membuat pernyataan menceraikan DH, dengan talak 3, yang berarti sudah tidak ada hubungan suami isteri lagi. Karena menurut hukum agama bila talak tiga, antara NOT dan DH tidak boleh kembali lagi kecuali DH sudah nikah dengan orang lain, bercerai dan baru boleh menikah lagi dengan NOT.

Tapi,dengan memberikan keterangan domisili, duduga Kades seperti melakukan pembiaran terhadap dugaan perselingkukan. Ini sangat disayangkan karena Kabupaten Pasuruan adalah daerah agamis yang sangat menghargai nilai-nilai dan norma agama.

Kades Selamet Sunhaji yang dikonfirmasi Amunisi dan deteksi online melalui surat tertanggal 14 Februari 2019, hingga berita ini diturunkan tidak merespon.

Surat konfirmasi ditembuskan kepada Camat Nguling, Bupati Pasuruan,Irwasda  Pemda Jawa Timur,Gubernur Jawa Timur, Mendagri dan Dirjen Pemerintahan Desa Depdagri

 

 

Pos terkait