Kajati Babel Aditia Warman: Terkait Dugaan Korupsi Cetak Sawah, Kami Tidak Menyidik TNI

  • Whatsapp

Oleh Herman Saleh

PANGKALPINANG BABEL, AMUNISINEWS.CO.ID-Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung Aditia Warman SH MH menegaskan bahwa Kejaksaan tidak berhak menyidik TNI, ada Penyidik Meliter yang menanganinya, ada benang merah yang memisahkan,

” Saya tegaskan bahwa Kejaksaan tidak berhak menyidik TNI, ada Penyidik khusus dari mereka sendiri yang menanginya, kita hanya menyidik Sipil, ada Benang Merah yang membatasinya,” tegas Aditia Warman dalam konferensi Pers di kantor Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung pada Senin ( 23/7).

Aditia Warman tegaskan juga, yang kita Sidik adalah ASNnya karena ASN itulah yang membayar, sudah tau barangnya tidak cukup, tetapi kenapa dibayar.

” Kita sudah turun ke lokasi Cetak Sawah, kita lihat tidak cukup Volumenya tetapi kenapa pihak ASN membayarnya padahal tidak cukup,” tambahnya.

Diketahui sebelumnya ada dugaan korupsi pada proyek cetak sawah 2016, di Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan ( Distanbunak) Provinsi Bangka Belitung yang dikerjakan oleh TNI dengan sistem Swakelola. Dugaan itu menguat penyidik Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung melakukan penyelidikan dan menaikan statusnya dari Lik menjadi Dik.

Dan dalam kasus ini beberapa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sudah diperiksa seperti dari Dinas Pertanian kabupaten Bangka, Kemas Arfani Rachman yang sudah dua kali diperiksa.

Selain Kemas Arfani, turut diperiksa juga Bendahara yang memerintahkan untuk pencairan di Kabupaten Bangka juga ikut diperiksa.

Sementara dari pejabat di dinas pertanian, perkebunan dan peternakan (Distanbunak) seluruh Bangka Belitung yang diperiksa diantaranya pejabat yang diperiksa seperti: Toni Batubara (Kadistanbunak) Bangka Belitung, dan PNS Distanbunak Asdianto. Pejabat Distanbunak Belitung Timur yakni Teni dan Khaidir Lutfi.

Dari Distanbunak Pemkab Bangka Selatan yakni Hatamar Rasyid (mantan kadistanbunak), pejabat pembuat komitmen Suhadi, Cahyadi dan Endah selaku bendahara.

Proyek cetak sawah untuk ketahanan pangan nasional ini senilai Rp 140 milyar dan dana bersumber dari APBN 2016 dengan luas 7800 hektar untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

 

Pos terkait