Kaji Ulang Penundaan Dana Alokasi Umum

  • Whatsapp
Dr H Andi Surya

H Gafar UsmanAMUNISINEWS.COM, JAKARTA —Menteri Keuangan (Menkeu) menunda penyaluran sebagian Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap 169 daerah di Indonesia.

Penundaan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 125/PMK.07 /2016, yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada 16 Agustus 2016. “Penentuan daerah dan besaran penundaan penyaluran sebagian Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud, didasarkan pada perkiraan kapasitas fiskal, kebutuhan belanja, dan posisi saldo kas didaerah pada akhir tahun 2016, yang dikategorikan sangat tinggi, tinggi, cukup tinggi, dan sedang,” bunyi Pasal 1 ayat (2) PMK itu.

Menurut PMK itu, Dana Alokasi Umum yang sebagian penyalurannya ditunda itu dapat disalurkan kembali pada Tahun Anggaran 2016dalam hal realisasi penerimaan negara mencukupi.

Dalam hal penyaluran kembali sebagian Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud tidak dapat dilakukan pada Tahun Anggaran 2016, menurut PMK ini, Dana Alokasi Umum yang penyalurannya ditunda, diperhitungkan sebagai kurang bayar untuk dianggarkan dan disalurkan pada tahun anggaran berikutnya dengan memper hatikan kemampuan keuangan negara.

Anggota Senator dapil Riau H.Gafar Usman angkat bicara kepada jurnalis Rabu (5/10/16).di gedung Parlemen Senayan, pria yang dikenal humoris ini menegaskan bahwa kita dari Riau sudah membuat peraturan Resmi dan juga telah melakukan pertemuan Dirjen keuangan.jadi yang penting persoalan ini tidak mengangu kepada pelayanan publik dan Hak primer Daerah, dan ini sudah kita sampaikan secara tertulis disampaikan kepada Dirjen Keuangaan.

Ditegaskan kembali DPD RI sebagai perwakilan daerah tentunya disini adakan kajian secara mendalam ketatanegaraan. “Namun prinsip kita ini menyampaikan aspirasi Daerah, dan dapat mengkomunikasikan daerah dengan pemerintah pusat,”tandas Gafar Usman yang duduk di komite IV membidangi keuangan, APBN.

Lebih lanjut diceritakan Gafar untuk penundaan Dana Alokasi Umum(DAU).dengan tertundanya ke daerah tentunya disini jangan sampai terjadi menghambat pelayanan pubkik di daerah daerah tersebut.”Kita telah meminta klarifikasi terhadap penundaan DAU kepada Dirjen Keuangan.

Dan kita berharap kedepan pada tahun Anggaran tidak ada penundaan.untuk penundan Dau ini yang di angarakan dari dana APBN tentunya samapi Desember, kalau bisa belum bulan Desember sudah bisa di sekesaikan.dan untuk daerah daerah yang menigikuti pilkada di jelaskan tidak adanya penundaan dana Dau.

Dan kami berharap kepada aparat kementerian Keuangan dan struktur pajak Bea cukai betul betul memberikan perhitungan yang jelas,dan yang faktual dan bukti yang terjadi imagze pemberdayaan Rakyat dan daerah,” katanya.

Kedudukannya Lebih Kuat Undang-undang, tentu kedudukanya lebih kuat dari pada Peraturan Menteri. Untuk itu kebijakan pemerintah tentang penundaan dana alokasi umum APBN 2016 harus lewat Perppu bukan lewat Peraturan Menteri Keuangan, maka peraturan menteri keuangan nomor 125/PMK.07 tahun 2016 perlu dipertanyakan.

Dr. H. Andi Surya senator dari Lampung, komite lV DPD RI, menjelaskan seharusnya penundaan dana alokasi umum dalam APBN 2016 menggunakan PERPPU bukan lewat peraturan menteri keuangan nomor 125/PMK.07 tahun 2016.

“Penundaan dana alokasi umum ini juga mencindrai daerah, karena dengan penundaan dana alokasi umum di 169 daerah, tentu akan akan menghambat gerak langkah pembangunan daerahdaerah tersebut,” ujar H.Andi Surya di komplek senator, Selasa, 4/10/2016. Andi Surya, menegaskan mustinya penundaan dana alokasi umum tahun 2016 tidak perlu terjadi.

Lebih baik pemerintah menerbitkan utang baru dan tetap menyasalurkan dana alokasi umum untuk tahun 2016, sehingga target pembangunan bisa tidak terhambat.

“Rasio utang mencapai 30% dari produk domestik bruto juga gak masalah, yang penting penggunaanya memenuhi prinsip-prinsip efektif dan efesien sehingga pembangunan bisa berjalan dengan baik, dan daera bisa menjadi semakin maju,” saran H. Andi Surya.

“Peraturan Menteri Keuangan nomor 125/PMK.07. Tahun 2016 tentang penundaan dana alokasi umum yang terjadi tahun 2016 harus dijadikan pelajaran, agar penundaan anggaran dana alokasi umum tidak terjadi lagi pada tahun 2017.

Untuk itu pemerintah harus cermat dalam menyusun struktur APBN tahun 2017, dan musti di rancang realistis sesuai dengan kondisi keuangan negara,” harap H. Andi Surya.

 

 

Oleh: * budi

 

 

Pos terkait