Kantor BPN Malra Disasi, Buntut Sertifikat Prona di Lahan Warga

  • Whatsapp

Oleh Jecko Poetnaroeboen

LANGGUR, AMUNISINEWS.CO.ID – Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) di palang oleh sejumlah warga berupa pemasangan Hawear (Sasi) secara Adat dan tanda larangan yang digunakan warga Kolser Kecamatan Kei – Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, berupa daun kelapa muda (janur kuning) yang dianyam kemudian diikat pada sebatang kayu yang ditancapkan tepat di depan pintu gerbang.

“Hawear (Sasi) adat ini  berbuntut dari proses pembuatan sertifikat tanah proyek operasi nasional atau Prona di lahan milik warga, ” kata Aleks Martubongs kepada media Amunisinews, selasa (06/11).

Aleks Martubongs, mengatakan, pemasangan Hawear (sasi) adat di Kantor BPN Malra ini sendiri dilakukan oleh pemuda yang mewakili keluarga besar Meturan – Martubongs Ohoi (Desa) Kolser Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Malra.

Untuk itu,  menurut Aleks, pengurusan Prona ini dari awal pihaknya   berproses bersama – sama dengan pihak pertanahan, mulai dari mediasi, sosialisasi sampai ke pengukuran tanah, bahkan  sudah memenuhi kelengkapan berkas.

Aleks Martubongs, menambahkan, bahwa di tengah perjalanan tiba-tiba Kepala Kantor BPN Malra mengambil jalan lain karena ada keberatan dari pihak yang tidak bertanggung jawab.

“Kami keluarga Meturan – Maturbongs merasa hak kami dikebiri, BPN yang harusnya melihat hak, menyelamatkan hak kami malah mengabaikan hak kami. Aksi ini adalah tindakan yang paling besar kami lakukan, setelah kami berusaha melakukan pendekatan bersama pihak BPN Malra namun tidak membuahkan hasil yang memuaskan bahkan mempersulit dan menghambat kami, sehingga Hawear (sasi) adalah langkah terakhir sebagai upaya untuk mendapat keadilan,” kata Aleks.

Selain itu, tanah yang menjadi PTSL Prona ini adalah tanah milik Meturan Maturbongs di Kolser dan tersebar di beberapa lokasi. Yakni di daerah sekitar Perumnas, di sebelah selatan stadion Maren Malra kawasan Pokarina, di kawasan Wearsten samping lapangan AURI Kei Kecil, Malra.

“Harapan kami semua yang berkepentingan harus duduk bersama untuk kita bicarakan, baik itu BPN, Pemerintah Daerah dan pihak Ohoi, untuk mencapai suatu keputusan sesuai fakta guna pengurusan prona di lahan milik kami,” kata Aleks.

Oleh karena itu, pihak BPN Malra  mempersoalkan tentang batas wilayah tanah.  Padahal menurut Aleks selama ini Pemda Malra belum ada Perda tentang batas wilayah. Bagi keluarga ini,  untuk batas wilayah dapat disesuaikan, karena menurut Aleks untuk  lahirnya sertifikat tanah adalah atas haknya jadi berhubungan dengan tanah dan pemilik tanahnya itu.

“Saat sosialisasi Kepala BPN Malra sendiri menyampaikan tidak ada masalah dengan batas wilayah tanah ini, ternyata sekarang mereka persoalkan lagi,” katanya.

Akibat sasi adat ini, pelayanan publik di Kantor BPN Malra terhenti. “Kami menyadari sungguh bahwa apa yang kami lakukan sangat mengganggu pelayanan publik terhenti di Kantor BPN Malra, sehingga kami sampaikan permohonan maaf kepada masyarakat, tapi apa boleh buat demi keadilan maka aksi ini harus kami lakukan,” katanya..

 

Aleks dan keluarga berharap  BPN Malra melayani masyarakat sesuai landasan hukum yang ada bukan atas kepentingan – kepentingan pribadi ataupun kepentingan lainnya. Menurut Aleks, sebenarnya dari awal keluarga tidak menginginkan  adanya Prona ini, namun  dari pihak BPN Malra sendiri mengharapkan tanah milik Meturan – Maturbongs itu harus ikut Prona, dan pihak keluarga menyetujui hal itu. Namun dalam perjalanan, pihak BPN Malra  kembali menghambat Prona hanya karena keberatan dari pihak tertentu, padahal proses itu sudah dilewati.

Pos terkait