Kardaya Warnika: Kepastian Hukum Berinvestasi Harus Ada

Oleh, Budi.Setiawan

JAKARTA, AMUNISINEWS.CO.ID.- Indonesia merupakan konsumen energi terbesar ke 4 diantara negara emerging market. Disayangkan, konsumsi yang tinggi ini tak dibarengi dengan produksi energi yang tinggi pula, pemerintah perlu skala prioritas dalam kelola energi nasional mengatasi devisit energi.

Devisit energi ini suatu yang serius, kalau sudah devisit ketahanan,ketahanan nasional energinya turun ini tentunya parah tentunya apa yang bisa menyelamantkan karena Devisit energi segera buat program biar tidak devisit kalau programnya hanya menyari batu bara,mencari minyak kalau minyak saja baru mencari dan batubara saja baru mencari dan Gas. Tentunya 15 tahun kedepan baru cepat hasilnya.

Jadi harus Energi baru dan terbarukan, konservasi mesti menyelamatkan kondisi keadaan sekarang ini. Pemerintah harus konservasi energi, sekuat tenaga semaksimal mungkin bukan kita tak boleh menggunakan energi tetapi harus seefesien mungkin dalam penggunaan energi.

Tahun 2019 Indonesia mengalami devisit energi secara tolal dan  ini sangat serius. Untuk itu pemerintah harus melakukan terobosan dengan skala prioritas. Bila ketahan an energi turun maka ketahanan nasional akan turun, karena energi merupakan kebutuhan dasar manusia.

Negara lain untuk menghindar dari devisit energi, mereka melakukan segala hal dan kalau perlu menguasai negara lain untuk menguasai energinya. Seperti Amerika yang bercokol di Arab sebenarnya hanya untuk menguasai energi.

“Yang tak kalah penting karena mengelola energi membutuhkan investasi yang besar maka pemerintah harus terus menjaga iklim investasi dengan memberikan kepastian hukum. Dengan kepastian hukum yang pasti, maka akan bisa menarik investor masuk dan bisa membuat investor yang sudah berinvestasi merasa nyaman dan tidak kabur, tegas Dr.IR.Kardaya Warnika anggota komisi VII DPR RI, pada Jurnalis  Amunisinews.co.id usai mengikuti Rapat di Senayan, Jakarta-Pusat. Selasa (3/12/19).

Skala prioritas perlu dibuat dalam mengelola energi nasional dengan pemetaan mana hal yang akan dicapai lebih dahulu, dan mana yang dicapai kemudian. Dengan menyusun skala prioritas, maka Indonesia akan bisa keluar dari devisit energi.

“Tahapan yang perlu dilakukan yaitu, langkah pertama untuk menghindari devisit, pemerintah harus melakukan konservasi energi maksimal dan efesien. Karena konservasi energi hasilnya lebih cepat dan langsung bisa di eksekusi saat ini juga, langkah kedua mesti  dikembangkan energi terbarukan yang bisa cepat digunakan, seperti listrik tenaga surya yang harus  terus dirawat.
Hal ini bisa dimulai mengembangkan listrik tenaga surya di  mall-mall. Perlu diketahui satu mall di satu Kabupaten bisa menghabiskan sepertiga listrik di Kabupayen tersebut. Atau mengembangkan listrik mini hidro di setiap daerah yang memiliki potensi listrik tenaga hidro,”ungkap Politisi Partai Gerindra dapil Jawa-Barat VIII.

Dan langkah ketiga perlu tetap mengembangkan energi konvensional, walaupun membutuhkan jangka waktu panjang, terutama untuk mencukupi energi transportasi.

Kita memiliki cadangan panas bumi 40 persen cadangan dunia. Islandia yang hanya memiliki cadangan panas bumi yang kecil tapi bisa memenuhi kebutuhan listriknya dari panas bumi.

Berharap pemerintah melakukan konservasi energi secara optimal, kemudian mengembangkan  energi terbarukan yang potensinya 400GW lebih dan tetap mengembangkan energi konvensional serta menjamin iklim investasi, maka dalam waktu 5 tahun Indonesia akan mandiri dan berdaulat di bidang energi.

126 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

KORAN AMUNISI

dan AMUNISINEWS.CO.ID

Ide dasar penerbitan Surat Kabar Umum (SKU) Amunisi dan Amunisinews.co.id antara lain membantu pemerintah dalam upaya penegakkan hukum dan percepatan pemberantasan korupsi. Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP-RI) No, 68 tahun 1999, yang ditetapkan pada 14 Juli 1999 mengatur bagaimana peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara, termasuk membantu penegakan hukum dan percepatan pemberantasan korupsi. Amunisi adalah bagian dari masyarakat, yang diharapkan pula dapat berperan aktif. Karena itu, sebagai media cetak, yang akan turut serta dalam penegakkan hukum di Indonesia, Amunisi harus mempunyai visi dan misi yang jelas. Tentunya, diaflikasikan dalam bangun tubuh (halaman) dengan organ-organ (rubrikasi) yang tepat sasaran, yakni setiap yang disajikan adalah berisi informasi-informasi yang digali melalui kerja keras investigasi dengan pendalaman yang dapat dipertangungjawabkan.