Kasasi PTJenindo Prakarsa Ditolak MA

  • Whatsapp

Oleh Rukmana

JAKARTA, AMUNISINEWS.CO.ID – Dalam Keputusan Pengadilan Negeri Bandung Jawa Barat Nomor 219/pdt.Sus-PHI/2017/PN.BDG tgl:07/03 2018 gugatan puluhan buruh terkait tindakan sewenang -wenang PT Jenindo Prakarsa yang mem – PHK sepihak para pekerja dikabulkan.

Setelah putusan Pengadilan Negeri Bandung memenangkan gugatan buruh,PT.Jenindo Prakarsa melayangkan Kasasi ke Mahkamah Agung (MA),namun kasasi PT. Jenindo tersebut ditolak.

Dalam amar putusan MA yang dibacakan pada 04/08/2018, PHK yang dilakukan tergugat (PT.Jenindo Prakarsa) atas puluhan karyawannya dianggap batal demi hukum, Mahkamah Agung (MA) memerintahkan PT. Jenindo Untuk mempekerjakan kembali puluhan karyawan yang di PHK sepihak tersebut.

Apabila PT.Jenindo Prakarsa tidak melaksanakan putusan MA, maka PT. Jenindo harus membayar uang paksa (dwangsom) senilai Rp120,55,-, perhari kepada para pekerja selama tidak dipekerjakan kembali.

Ketua Serikat Buruh Seluruh Indonesia Prof.Mochtar Pakpahan mengatakan, perusahaan tidak boleh PHK pekerja selama perusahaan itu masih produksi,itu amanh Undang Undang Tenaga Kerja No:13 tahun 2003. “Kami akan terus mengadvokasi para buruh di PT. Jenindo Prakarsa,”katanya beberapa bulan yang lalu.

Kasus kesewenang – wenangan pengusaha terhadap para pekerja dinegeri ini sangat memperihatinkan,ketidak tahuan para pengusaha dan HRD tentang UU tenaga kerja th 2003 menyebabkan hak-hak buruh diabaikan.

Perselisihan hubungan industrial antara PT. Jenindo dengan Para Pekerja sudah berjalan hampir 2 tahun,namun penanganan oleh Suku Dinas tenaga kerja Kota Bekasi sangat lambat dan sangat buruk, Kasudin tenaga kerja,Dinas tenaga kerja Kota Bekasi terkesan membiarkan berlarut -larutnya kasus PHK sepihak oleh PT. Jenindo. Walikota Bekasi harus mengevaluasi kinerja Kasudin tenaga kerja.

idealnya,Sudin tenaga kerja Bekasi dapat menyelesaikan perselisihan dengan mediasi kedua belah pihak,tapi ketegasan tak dimiliki Sudin tenaga kerja Kota Bekasi.

Pemerintah Kota Bekasi harus memanggil owner PT. Jenindo Prakarsa dan memberikan sanksi administratif terhadap PT. Jenindo. Demi rasa keadilan Masyarakat, Walikota Bekasi harus mencabut Izin Pt. Jenindo Prakarsa

 

Pos terkait