Kawal Uji Materi UU No 2 Tahun 2020, Ratusan Kades Geruduk Mahkamah Konstitusi

  • Whatsapp

Oleh,  Hidayat

SERANG-BANTEN, AMUNISINEWS.CO.ID.- Ratusan Kepala Desa (Kades) dari berbagai Provinsi berbondong-bondong datangi Mahkamah Konstitusi (MK) di Jl, Medan Merdeka Barat no 6 Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Selasa (07/07/2020)

Kedatangan mereka untuk mengawal proses uji materi atau judicial review (JR) UU Corona di MK yang diajukan sejumlah kepala desa (kades) yang tergabung dalam Parade Nusantara dengan nomor Perkara, 47/PUU-XVIII/2020.

Ketua Umum Persatuan Rakyat Desa (Parade) Nusantara Sudir Santoso SH mengatakan, sejak Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanganan Covid-19 berlaku, Pasal 72 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang dana desa tak lagi berlaku. Pasal 28 Ayat (8) UU no.2 Tahun 2020 meniadakan Pasal 72 Ayat (2) tersebut. Dampaknya UU Corona menimbulkan ketidak pastian hukum atas nasib DD 10% APBN.

“Jadi kewajiban pemerintah untuk mentransfer 10% Dana Desa setiap tahun dari anggaran APBN itu dihilangkan oleh undang-undang nomor 2 tahun 2020. Kita merasa dirugikan. Jelas dikatakan dalam rangka ada pandemi covid 19 dan/atau dampak ekonomi nasional. Kita kan sama-sama engga tau, tidak ada satu pun ahli dinegeri ini berani mengatakan kapan selesainya covid 19,” katanya.

“Artinya, itu melanggar asas hukum. Karena hukum itu harus mengandung kepastian, oleh karena itu kita uji di Mahkamah Konstitusi,” lanjutnya.

Sudir  menyebut para kepala desa (kades) yang hadir di MK dari berbagai daerah yang akan terus mengawal proses persidangan di MK.

“Kehadiran teman-teman datang kesini karena mereka pemberi kuasa, mereka pemangku anggaran dana desa. Total sekitar lima ratusan datang kesini, terbanyak dari Banten kemudian Jawa Barat yang paling dekat penyangga ya, kemudian ada dari Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan perwakilan dari sulawesi selatan pun ada. Sidang berikutnya akan semakin besar dan saya akan minta pertanggungjawaban secara politik juga kepada DPR-RI karena dia yang mengesahkan UU itu.

Sementara itu, Wahyu Nasyar SE Kades Ranca sumur Kecamatan Jawilan, kabupaten Serang selaku koordinator lapangan (KORLAP) untuk Banten mengatakan kehadiran kades di MK sebagai bentuk dukungan moril kepada tim pemohon beserta advocat parade nusantara.

“Hadirnya kami kepala desa di Banten dalam sidang perdana uji materi uu no 2 Th 2020 sebagai dukungan moril kepada kuasa hukum parade nusantara,  kami berharap MK dapat memberikan perhatian khusus sebab undang-undang ini membuat Dana Desa terancam tidak bisa cair lagi karena landasan hukumnya dinyatakan tidak berlaku,” pungkasnya.

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *