Kejati Babel Mulai Lidik Kasus Proyek Fiktip Jembatan PJN

  • Whatsapp
IMG-20170208-WA0024
Jembatan Baturusa

 

PANGKALPINANG, AMUNISINEWS.COM–Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung dikabarkan mulai melakukan penyelidikan terhadap dugaan penyimpangan dana dalam proyek pemeliharaan 5 Jembatan di Bangka yang dikerjakan oleh Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional Provinsi Bangka Belitung pada Tahun Anggaran 2016, saat itu selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Hendra, ST.

Hal tersebut diketahui ketika wartawan melakukan penelusuran guna mengetahui sejauh mana pihak penegak hukum dalam menindak lanjuti informasi dari masyarakat, terutama LSM pegiat anti korupsi, terkait temuan perbuatan melawan hukum pada proyek pemeliharaan berkala 5 unit jembatan tersebut.

Kajati Babel Happy Hadiastuti SH.CN, melalui Kasi Penkum Kejati Babel, Roy Arland, ketika dikonfirmasi mengatakan informasi terkait proyek pemeliharaan berkala itu sudah disampaikan ke bagian Pidsus Kejati Babel.

“Oh, perkara itu (proyek pemeliharaan berkala,red) sudah kita sampaikan ke bagian Pidsus. Untuk perkembangannya kami belum ada info dari pihak penyidik Pidsus, silahkan ditanyakan langsung ke bagian Pidsus,” ungkap Roy Arland diruang kerjanya, Senin(6/2/2017).

Namun sayangnya upaya wartawan media ini untuk mengetahui perkembangan penyelidikan oleh pihak penyidik Kejati Babel terhadap dugaan temuan perbuatan melawan hukum di paket proyek tersebut, sepertinya belum berhasil.

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Babel, Patris Yusrian Jaya yang dikonfirmasi belum juga merespon ataupun menjawab konfirmasi wartawan media ini.

Meskipun demikian, kabar yang sempat diterima wartawan media ini menyebutkan, Surat Perintah Penyelidikan (SPRINLID) terhadap informasi dugaan penyimpangan di proyek tersebut, sudah dikeluarkan pihak kejati.

“Penyidik Pidsus Kejati sudah dapat Surat Perintah Penyelidikan (SPRINLID) terkait pengerjaan proyek pemeliharaan berkala 5 jembatan itu. Bahkan penyidik telah memanggil dan melakukan pemeriksaan terhadap PPK III Satker PJN Wilayah I Babel, Hendra. Dari keterangannya proyek itu masih dalam masa pemeliharaan,pihak penyidik belum bisa masuk ke penyidikan,” ungkap sumber media ini.

Seperti diketahui sebelumnya dari penelusuran di LPSE Kementerian PU dan Perumahan tercatat proyek pemeliharaan berkala 5 (Lima) unit jembatan yang menggunakan dana APBN sebesar Rp 9,8 milyar dan kontrak kerja No.08.08/498593/03/123.1 serta waktu pelaksanaan berakhir tanggal 4 September 2016 oleh kontraktor PT Bina Mulya Lampung yaitu paket pekerjaan pemeliharaan berkala pada jembatan Nibung Satu dengan pagu dana Rp.748.300.000, jembatan Nibung Dua dengan pagu dana Rp.749.300.000, jembatan Layang dengan pagu dana Rp.1.610.220.000, jembatan Selindung dengan pagu dana Rp.2.464.014.000 dan jembatan Baturusa dengan pagu dana Rp.4.237.366.000.

Namun dari pantauan wartawan di lapangan,Selasa(17/1/2017) ada beberapa item yang diduga belum dikerjakan pada jembatan Baturusa seperti beberapa baut yang tidak terpasang dan beberapa plat penyangga yang sudah karatan juga tidak diganti. Serta pekerjaan lapis Aus (AC-WC), pembobolan beton berlobang/retak , pembesian tulang yang berkarat, pekerjaan grounding dan packing, selain itu juga pemasangan baru ( talud) sebagai mana diminta dalam dokumen tidak dikerjakan.

Selain itu penyelesaian pekerjaan perbaikan proyek tersebut sudah molor yang semestinya selesai tepat tgl 4 September 2016 sesuai kontrak namun kenyataannya pekerjaan perbaikan beberapa jembatan itu selesainya di bulan Oktober 2016. Ini artinya jika mengacu kepada Peraturan Presiden RI NOMOR 70 Tahun 2012, pihak rekanan semestinya dikenakan sanksi berupa denda satu perseribu perhari dari total anggaran proyek pemeliharaan berkala.Maka dalam sehari rekanan akan mendapatkan denda 1/1000x 9,8 M = Rp 9,8 juta. Bayangkan saja kalau keterlambatannya hingga 45 hari maka pihak rekanan akan membayar denda Rp 9,8 juta x 45 hari = Rp 441 juta.

LSM Gerakan berantas korupsi Bangka Belitung (Gebrak Babel) melalui Ketua Bidang Investigasi, Ismail, sempat menyoroti beberapa temuan terkait hasil pekerjaan proyek pemeliharaan berkala itu.

”Kita lihat asal asalan saja dan perusahaan itu semestinya diblacklist, juga tentang pencairannya di kantor KPPN Pangkalpinang terkait denda. Kami pantau beberapa waktu lalu ada beberapa item yang tidak dikerjakan pada jembatan Baturusa. Selain itu hasil pekerjaan yang kami lihat di beberapa jembatan yang diperbaiki hasilnya terkesan asal asalan, seperti halnya pemasangan beberapa baut bahkan ada yang tidak terpasang begitu juga beberapa tulang pembesian yang berkarat ,itu tidak diganti dan item item yang lain juga tidak dikerjakan oleh rekanan begitu juga di jembatan Nibung Satu, talud yang baru dipasang kondisinya kini sudah retak dan roboh.Bahkan yang lebih anehnya lagi Jembatan Nibung Dua, tidak ada perbaikan sama sekali padahal dalam LPSE tertera paket pekerjaan perbaikan jembatan yang nilainya sebesar Rp.749.300.000,juga dari informasi yang didapat ,disebutkan plang proyek perbaikan tersebut terpasang di jembatan Nibung Dua beberapa bulan yang lalu,” terangnya.(herman)

Pos terkait