Kemampuan Kades Menentukan Berjalan atau Tidaknya Kebijakan Pemerintah Dalam Mensejahterakan Masyarakat

  • Whatsapp
Oleh Tim

JAKARTA,  AMUNISINEWS.CO.ID – Pemerintahan Desa merupakan ujung tombak kemajuan sebuah negara, kapasitas kemampuan kepala desa sangat menentukan berjalan atau tidaknya kebijakan -kebijakan pemerintah di dalam mensejahterakan masyarakatnya.

Sebuah tantangan besar bagi Kemendagri ketika Kepala Desa dipilih oleh rakyat bukan karena pendidikannya, budaya yang berkembang saat ini, Kepala Desa dipilih berdasarkan ketokohannya, ini fakta hingga saat ini. Oleh karenanya, Kemendagri harus bekerja keras memberikan pelatihan-pelatihan seputar tata kelola pemerintahan yang baik, perencanaan pembangunan dan laporan pertanggung jawaban keuangan.

Sejak lahirnya Undang – Undang Desa  Nomor 6 Tahun 2014 desa telah memiliki ketetapan hukum sebagai kesatuan masyarakat hukum adat sesuai dengan hak asal- usul desa, sehingga otonomi desa diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hal ini ditegaskan oleh para narasumber pada Rakornas Program Penyelenggara Pemerintahan Desa  Pusat Dan Daerah di Jakarta, Minggu (13/05/2018).

Desa adalah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan secara nasional dan merupakan garda terdepan dalam penyelenggaraan pemerintahan secara nasional,oleh karena itu desa diberi kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagai konsekuensi dari keberadaan desa sebagai sebuah entitas pemerintahan.

Mengingat begitu besar peranan desa dalam pelaksanaan pembangunan desa, Kemendagri menggelar Rakornas Program Pembinaan Penyelenggara Pemerintahan Desa Pusat Dan Daerah, Direktur Pemerintahan Desa, Ir. Yuliati, MM dalam paparannya mengatakan, pembinaan ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan desa terhadap masyarakat, karena jika Kades tidak dilatih, bagaimana Kades dapat menyusun perencanaan pembangunan desa, membuat peraturan, menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik dan membuat laporan pertanggung jawaban keuangan (LPJ).

“Kami juga melatih para Gubernur dan  Bupati sebagai pendamping para Kades dalam melaksanakan tugasnya, kami mengistilahkan para pendamping dengan istilah Supra Desa, silakan para Kades berkomunikasi dengan Gubernur dan Bupati, mintalah arahan. Kami berharap Supra Desa ini betul -betul menguasai UU Desa, sehingga dapat membawa Desa kepada Desa yang Maju, Mandiri dan Sejahtera,” imbuhnya lagi.

Menurut Direktur Fasilitas Pengembangan Desa, Drs. Aferi Syamsidar Fudail, M.si Undang-undang Desa telah memberikan kewenangan yang begitu besar kepada desa, kewenangan tersebut diberikan  berdasarkan hak asal-usul berskala lokal, adapun kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat, pmerintah daerah Provinsi atau Pemerintah daerah Kabupaten/ Kota; dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah Provinsi atau Pemerintah daerah Kabupaten/ Kota ini  tertuang dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembianaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Lahirnya Undang Undang Desa merupakan respon atas kurang baiknya pelayanan pemerintahan desa kepada masyarakat dan dinamika persoalan pelaksanaan otonomi daerah terutama yang menyangkut keberadaan desa.

“Lahirnya Undang Undang Desa juga dilatar belakangi oleh pentingnya peran Pemerintahan Desa di tataran masyarakat bawah, Desa merupakan organisasi komunitas lokal yang mempunyai batas wilayah yang dihuni oleh sejumlah penduduk dan mempunyai adat istiadat sebagai landasan dalam mengatur kehidupan mereka sendiri (Self-Governing Community),” katanya.

Sedangkan Dr. Eko Prasetiantono, M.si menekankan betapa pentingnya peranan seorang kepala desa.

“Masa depan bangsa ini ada pada kepala desa, Anda adalah orang orang terbaik di desa Anda, saya optimis, pada tahun 2045, tepat 100 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, desa kita menjadi desa yang maju, mandiri dan sejahtera,”tandasnya.

“Jika pelaksanaan UU No.6 pasal 112,113 bersinergi dengan provinsi yang berkewajiban melaksanakan pasal 114, Kabupaten 115 dan Kecamatan melaksanakan pasal 154, maka Desa akan Maju, Mandiri dan Sejahtera seperti Desa Di Kite Selatan, Badung Bali yang mempunyai APBDES 12 Miliar,” ringkasnya.

Sementara itu Direktur Keuangan dan Aset Pengembangan Desa, Raden Muhamad Gani, SH,.M.AP  menyoroti tentang pentingya seorang kepala desa memahami sebuah aturan main, sehingga pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan akuntable.

“Program padat karya tunai merupakan kebijakan pemerintah yang kami tindak lanjuti dengan SKB 4 Menteri yaitu Kemendagri, Kemendes, Kemenkeu dan Bapenas, program padat karya tunai ini bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan, sasarannya adalah: pengangguran, orang miskin dan penderita gizi buruk,” terangnya.

Untuk melaksanakan Permendagri No. 1 tahun 2016 tentang aset desa, kami sudah launching Sistem informasi aset desa di Solo beberapa hari yang lalu, sistem ini sudah dibagikan kepada para Gubernur dan Bupati dalam bentuk CD, sehingga bisa diinstal pada laptop tanpa harus terkoneksi pada internet,” terang Gani

“Permendagri no. 113 dan Permendagri no. 20 tentang acuan pengelolaan aset desa dan sudah bisa diakses di website Kemendagri,” ungkapnya.

Raden Gani menambahkan, dalam pelaksanaannya, para kepala desa tidak akuntable dalam pengelolaan keuangan desa, ada 3000 kepala desa yang tersangkut masalah hukum, untuk monitoring pengelolaan dana desa, telah dibuat MOU antara Kemendagri dengan Kapolri, ini bukan untuk menakut nakuti, namun untuk menjaga dan memastikan dana desa digunakan secara profesional dan proporsional,” tandas Gani

Rakornas yang dimoderatori oleh Biro Perencanaan Kemendagri, Murtono ini diikuti oleh 1.700 kepala desa yang mewakili seluruh desa di Indonesia, setiap kabupaten atau kota mengirimkan 6 orang kepala desa terbaik di wilayahnya.

Ditjen Pemerintahan Desa Dr. Nata diakhir acara menyampaikan rasa bangga kepada para Kades yang telah hadir memenuhi undangan Kemendagri.

“Tahun ini kita baru bisa menghadirkan 1.700 Kades, semoga tahun berikutnya kita bisa menghadirkan dua kali lipat dari sekarang, karena peningkatan kapasitas Kades ini sangatlah penting, mengingat banyaknya urusan yang harus ditangni oleh pemerintahan desa, ada 30 urusan yang harus ditangani desa, ini membutuhkan skill dan pengetahuan UU, sehingga pelaksanaan program desa dilaksanakan secara akuntable,” ujarnya.

Kepada Awak media Nata menjelaskan,  pelatihan terhadap Kades imi sangatlah penting, karena dengan pelatihanlah para kades ini dapat melaksanakan aturan – aturan main atau UU Desa, apabila UU Desa atau aturan main dilaksanakan atau telah menjadi pedoman bagi 74,957 Desa di Indonesia, maka desa yang maju, mandiri dan sejahtera dapat sgera diwujudkan,” ungkap Nata.

Lanjut Nata, mengingat SDM Kades masih beragam, Kemendagri melakukan pembinaan – pembinaan dan pelatihan.  “Pelatihan kepada para Kades dan Pendamping, memang akhir akhir ini kami terkendala dengan minimnya anggaran, namun kami telah mengeluarkan surat edaran kepada Gubernur dan Bupati untuk mengalokasikan APBD mereka Untuk pelatihan dan pembinaan kepada Kades, dan ini sudah direspon sangat baik oleh Gubernur dan  Bupati, alhasil kami sudah melatih 5000 orang pendamping Desa dan 2000 ribu Kades,” tuturnya.

Dalam hal adanya kriminalisasi terhadap sejumlah Kades Nata menegaskan,”  sudah membuat MOU antara Kemendagri dengan Kapolri, jika ada oknum penegak hukum yang melakukan tindakan diluar kewenangannya, segera laporkan kepada kami melalui Sekber – Sekber yang telah kami bentuk, kami akan tindaklanjuti dengan tegas, ini sudah kami buktikan, Kapolri sudah memutasi dan menonjobkan beberapa oknum Kapolsek akibat kedapatan melakukan tindakan diluar kewenangannya,” katanya.

 

Pos terkait