Kemenkumham: Warga Tak Mampu dan Bermasalah Hukum Biaya Gratis

  • Whatsapp

Oleh : Yadi

Kasubag Bantuan Hukum dan HAM Anton Hermawanto SH,.M.Si di dampingi Sekcam Jawilan, H.Safrudin

SERANG, AMUNISINEWS.CO.ID – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Provinsi Banten bekerjasama dengan unsur Muspika menggelar kegiatan Penyuluhan Hukum Terpadu dan Penyuluhan Hukum Keliling tentang Sistem Peradilan Pidana. Bertempat di Aula Kecamatan Jawilan Jln Raya Cikande Rangkas Bitung Km 09 – Majasari Kab.Serang Prov. Banten.

Kasubag Bantuan Hukum dan HAM Anton Hermawanto SH,.M.Si yang di dampingi Edi dan Kurniawan serta jajarannya, Menjelaskan Kegiatan tadi merupakan amanat dari UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM sekaligus memantapkan dan membina kecamatan di Kabupaten Serang untuk Ramah HAM sehingga menjadi indikator penilaian untuk mendapatkan penghargaan Kabupaten/Kota Peduli HAM dari Presiden RI

Dalam membentuk masyarakat cerdas hukum perlu ditanamkan untuk membangun kesadaran hukum.

Maka itu harus dimulai dari lingkup masyarakat paling terkecil, Yakni dalam lingkup keluarga. Dan diperlukan juga dukungan kebijakan sekaligus program yang berkesinambungan, dari pejabat administratif wilayah yang bersangkutan,” tuturnya.

Penyuluhan Hukum Terpadu ini dihadiri langsung oleh Camat Jawilan H Agus Saepudin, SE., M. Si, yang di dampingi Sekmat H Safrudin, Kapolsek Jawilan Akp Nono Hartono SH., MH, Kasi Trantib Kec Jawilan Baedilah, terlihat pula para Kades dari kec Jawilan seperti Kades Pasir Buyut Hidayat, Majasari dan Bojot, BPD, Pendamping Desa dan unsur Kepemudaan.

Namun demikian, dia melanjutkan, harus ada pula sinergisitas dengan pihak terkait menyangkut kesamaan visi dan misi. Utamanya bersama Pemerintahan Daerah berikut struktur administratif pendukungnya, melibatkan unsur lembaga dan tenaga pendidik.

“Dalam menjamin pemenuhan dan perlindungan HAM oleh negara,

selain menggelar Penyuluhan Hukum Terpadu, juga melaksanakan Penyuluhan Hukum Keliling.

Guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat hukum demi tegaknya supremasi hukum melalui media mobil yang biasa disebut Mobil Penyuling ucapnya.

Anton melanjutkan, kegiatan Penyuluhan Hukum merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh kemenkum dan HAM, untuk memberikan pemahaman mengenai hukum. dan bagi Masyarakat yang tidak mampu jika membutuhkan bantuan Hukum tidak di pungut bayaran yang penting ada surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa setempat dan memilih Lembaga bantuan Hukum yang terakreditasi. ujarnya.

 

editor: maliki hd

Pos terkait