Kena Sanksi, Kapal Tak Aktifkan Sistem AIS

  • Whatsapp

oleh Syafrigon

JAKARTA, AMUNISiNEWS.CO.ID-Sanksi administratif bagi kapal yang tidak mrnggunakan atau tidak mengaktifkan sistim idenfikasi otomatis atau automatic idenfication systim (AIS) klas B Mulai di tetapkan kamis 20/02/2020.
Sementara untuk AIS klas A Suda terlebih dahulu di berlakukan semenjak tgl 20 agustus 2019.

Berdadarkan peraturan dirjen Hubla Nomor:kp.176/djpl/2020 pengenaan sanksi atas pelanggaran kewajiban pemasangan dan pengaktipan sistim idenfikasi otomatis bagi kapal yang berlayar di wilayah perairan Indonesia.
Hengki menjelaskan bahwa berdadarkan pasal 3 ayat (3) dalam aturan tersebut bahwa di sebutkan pejabat pemeriksa keselamatan kapal(PPKK)dapat melakukan pemeriksaan terhadap Nahkoda yang dengan sengaja tidak mengaktifkan AIS,atau kapal yang tidak memiliki AIS.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut,ppkk akan melaporkan hasil temuan tersebut kepada syabandar.

Syahbandar akan menyampaikan ke direktur perkapalan dan kepelautan mengenai rekomendasi pengenaan sanksi adminisratif untuk nahkoda.
Direktur perkapalan dan kepelautan dapat mencabut sementara sertifikat pengukuhan sertificate of endorsment(COE) untuk jangka waktu paling lama (3) bulan.

Keputusan pencabutan sementara sertifikat pengukuhan (COE) dilakukan paling lama 7 hari kerja sejak di terimanya rekomendasi mengenaan sanksi adminisratif dari sahbandar.

Sedangkan laporan hasil temuan PPKK terhadap pemeriksaan atas kapal yang tidak memiliki AIS, sahbandar dapat menunda keberangkatan kapal berlayar sampai terpasang dan aktifnya AIS di atas kapal tersebut.

Sebelum dilakukan penindakan akan di beri peringatan terlebih dahulu pada kapal yang tidak mengaktifkan AIS di luar perairaanpelabuhan.

Pengawasan penggunaan AIS di lakukan oleh petugas stasiun VTS,petugas SROP,PPKK dan pejabat pemeriksa kelaiklsutan kapal asing.

#d

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *