Kepala Kantor Pertanahan Jakpus Terbitkan SHGB 669 PT Taspen di Atas Tanah Sengketa

  • Whatsapp

PLANGTASPEN- HALAMAN-1

JAKARTA, AMUNISINEWS.COM- Kepala  Kantor Pertanahan Jakarta Pusat menerbitkan SHGB 669 atas nama PT Taspen di Jalan Sudirman No. 2 Jakarta Pusat tertanggal 10 Pebruari 2017. Tindakan Humaidi A.Ptnh MM, Kepala Kantor Pertanahan Jakpus dan anak buahnya tersebut sangat berani dan konyol karena HGB itu terbit di atas tanah milik PT Mahkota Real Estate (MRE), di samping gedung Arthaloka yang kini masih bersengketa.

Sudah sepantasnya jika  Tim Terpadu Saber Mafia Tanah besutan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan Polri  segera bergerak dan beroperasi ke kantor Pertanahan Jakarta Pusat untuk menyelidiki lebih dalam mengapa kantor Pertanahan Jakarta Pusat berani bertindak lancang dengan mengabaikan hak orang lain dan berani menabrak putusan  Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung RI No. 472 tahun 2000.

Pelaksana Humas Kementerian ATR/BPN,  Iwan yang dikonfirmasi mengakui HGB No. 669 tersebut diterbitkan oleh Kantor BPN Jakarta Pusat. “Silakan  menghubungi Kantor Pertanahan Jakpus atau Kanwil BPN DKI Jakarta,” katanya singkat saat dikonfirmasi pada Jumat (10/3) lalu.

Sebelum HGB 669 terbit, dulunya ada HGB No. 205 di atas tanah yang sama, yang masa berlakunya habis pada 2012 dan tidak bisa diperpanjang lagi.  Entah mengapa tiba-tiba terbit HGB 669. Terbitnya HGB 669 itu tentunya melukai hati Ir Rudy Pamaputera, pemilik PT MRE yang sejak tahun 1972 membeli tanah dari PT Archipelago.

Seperti diketahui, pada tahun 1968 PT Archipelago membebaskan tanah seluas 3,3 hektar setelah mendapatkan SK Gubernur DKI Jakarta. Selanjutnya, tanah itu dialihkan seluruhnya kepada PT MRE. Pada tahun 1972 PT MRE kerjasama dengan PT Taspen berdasarkan akta No. 52, kesepakatannya antara lain membangun gedung bertingkat (Arthaloka) dan menjual 10.000 meter kepada PT Taspen, sisanya akan digunakan oleh PT MRE.

Terjadi tindak pidana korupsi yang membuat Presdir PT MRE Widodo Sukarno dan Direktur MRE Ir Rudy Pamaputera menjalani hukuman. Kasus ini diputus pengadilan hingga PK MA. Putusan PK MA merampas untuk negara tanah seluas 23.000 milik PT MRE.

Tanah dirampas untuk negara dengan pertimbangan sementara karena Peradilan Perdata yang berwenang memutuskan tentang Hak milik/keperdataan atas tanah.

Dan faktanya sesuai dengan Putusan PK 472 tanah seluas 16.600 M2 tersebut adalah sah milik PT. MRE, dan hingga sekarang tidak ada Putusan Pengadilan yang membatalkan Putusan PK 472 tersebut.

Bahwa SHGB No. 205 adalah An. PT. Arthaloka Indonesia, sertifikat berakhir masa berlakunya pada Mei 2012 lalu. Permohonan perpanjangan yang diajukan PT. Arthaloka Indonesia oleh BPN ditolak dengan alasan adanya Putusan PK 472.

“Lalu apa dasar hukumnya BPN sekarang 2017 ini menerbitkan SHGB No. 669 atas nama Taspen? Orang bodoh pun tau, kalau peralihan tanah tersebut sudah sarat dengan pelanggaran hukum. Gila benar pejabat BPN yang bermain di sini,” tegas Wilmar.

PT MRE sudah melakukan gugatan perdata. Atas gugatan tersebut keluar putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Putusannya antara lain menyatakan tanah seluas 16.600 meter persegi milik PT MRE, sisanya 6.585 meter persegi milik PT Taspen.

PN Jakarta Pusat melalui penetapan eksekusi pengosongan No. 018/2003/eks tanggal 2003 jo berita acara eksekusi pengosongan tanggal 15 Desember 2004 dan penetapan Ketua PN Pusat 6 September 2016 melakukan eksekusi.

Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta tanggal 28 September 2009  membatalkan HGB No. 205 Karet Tengsin, untuk pembatalan atas tanah seluas 16.600 meter persegi, yang menjadi hak Ir Rudy.

Ternyata atas penetapan eksekusi, dilakukan gugatan perlawanan bukan oleh PT Taspen, karena Taspen adalah pihak yang kalah dalam putusan PK MA No. 472. Justeru Menkeu yang ajukan gugatan perlawanan terhadap putusan eksekusi tersebut, dimana amar putusannya hanya menyatakan eksekusi tidak sah dan tidak mempuntai kekuatan hukum. Padahal, eksekusinya sudah selesai dua tahun lalu, sejak gugatan perlawasan itu dilakukan.

Baik PT Taspen, Arthaloka maupun Menkeu tidak pernah menang perkara kepemilikan, melainkan MRE yang menang, walaupun tanah sudah terbagi menjadi dua, 16.600 m2 milik MRE dan 6.585 milik Taspen ditambah 10.000 m2 yang disebut dalam akta No, 52. Tidak ada instrumen hukum apapun sehingga sekarang BPN berani menerbitkan HGB No. 669 tersebut.

Wilmar, SH. beserta rekan. (Gambar : Istimewa)
Wilmar Rizal Sitorus SH, MH

Kuasa hukum PT MRE Wilmar Rizal Sitorus, SH, MH  meminta kepada Kementerian ATR /BPN segera menarik atau membatalkan HGB No. 669 yang terindikasi korupsi tersebut. “Di sini akan teruji apakah Tim Saber Mafia Tanah bisa menunjukan eksistensinya dengan mengungkap dugaan korupsi atas terbitnya HGB bodong itu,” kata Wilmar Rizal Sitorus.

Sejak terbentuk pada Jumat (17/3) lalu Tim Saber Mafia Tanah belum terlihat hasil kerjanya. Tim ini belum merilis soal penangkapan oknum mafia tanah. Jika serius, inilah saat yang tepat untuk menunjukan gigi dengan mengungkap dugaan korupsi penerbitan HGB 669.

“Nilai tanah ini sangat besar karena berada di lokasi strategis, sangat wajar bila ada kekuatan tertentu yang mencoba menguasai tanah itu dengan cara-cara melanggar hukum. Ini menjadi batu uji bagi Saber Mafia Tanah sanggupkah melawan kekuatan yang diduga sudah lama bercokol di kanror BPN. Masyarakat akan menguji nyali Saber Mafia Tanah, dan untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat Saber Mafia Tanah harus menunjukan tajinya. Kan- begitu,” imbuh Wilmar Rizal Sitorus.

Lapor ke Tipikor Polri

Kuasa hukum PT MRE ini juga memohon kepada Kapolri Jenderal Tito Karnavian agar memberikan atensi terhadap masalah ini. “Saya memohon Kapolri agar memberikan atensi terhadap masalah ini yang akan kami laporkan ke Tipikor Bareskrim Polri. Saya akan siapkan bukti-buktinya,” katanya.

Ketika menandatangani MoU dengan Menteri ATR/BPN, Kapolri Jenderal  Tito Karnavian mengatakan pemberantasan mafia tanah dan pungli terkait pertanahan ini tidak terlepas adanya arahan dari Presiden Joko Widodo bahwa agar seluruh lembaga/kementerian harus meningkatkan pelayanan publik untuk masyarakat di seluruh bidang kerja. Hal ini untuk menunjukkan pemerintah hadir di tengah masyarakat.

Nah, jauh sebelum itu, Rudy Pamaputera sudah membuat surat terbuka untuk Presiden Widodo, mengungkap fakta soal upaya pendzoliman yang dialaminya. Surat Rudy mendapat respon. Melalui Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan Kemensesneg, Muhammad Sapta Murti  keluar surat Nomor 366/ Kemensesneg/D-4/HK-04-02/10/2015 tertanggal 10 Oktober 2015.

Dalam surat itu presiden mengingatkan salah satunya adanya putusan PK MARI No. 472/2000.  Presiden meminta masalah diselesaikan dengan prinsip kehati-hatian.

Terkait masalah tersebut, Kementrian ATR/BPN keluarkan  surat No.4815/27.1.800/XI/2015 tertanggal 13 November 2015, kepada Menteri Keuangan meminta agar masalah itu diselesaikan mengingat HGB No. 205 Karet Tengsin untuk tanah yang seluas 16.600 meter persegi tidak mempunyai kekuatan hukum dan HGB itu tidak bisa diperpanjang.

Yang terjadi bukan penyelesaian dengan prinsip ke hati-hatian melainkan terbitnya HGB 669 atas nama Taspen, yang secara terang-terangan  menabrak PK MARI No. 472. Sungguh berani! (tim)

 

 

Pos terkait