Proyek Puluhan Milyar Tanpa Identitas dan Pengawasan, Ketua APKIP Pertanyakan Kinerja PJN 3 Kemen PUPR

  • Whatsapp

Oleh : Andry

BANDUNG, AMUNISINEWS.CO.ID – Banyaknya proyek perbaikan infrastruktur jalan bersumber dari APBN yang dikerjakan tanpa identitas atau plang proyek serta pengawasan patut dipertanyakan, sebab diduga bukan saja berdampak terhadap buruknya kualitas pengerjaannya tetapi dikawatirkan akan terjadinya tindakan curang oleh kontraktor dan oknum pejabat yang terlibat didalamnya.

Sudah menjadi kebiasaan oknum kontraktor atau rekanan kementrian PUPR dalam melaksanakan pekerjaan kerap melakukan pengurangan volume pengerjaannya, sebab tingkat pengawasan dari pihak PUPR nya sangat lemah hingga banyak kontraktor yang leluasa enggan memasang papan nama proyek di lokasi, ataupun jika terpasang ditempatkan di lokasi yang jauh dari jangkauan masyarakat, sehingga masyarakat sulit melakukan kontrol terhadap proyek yang sedang dikerjakan tersebut.

Profesionalisme dan wibawa Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam mengatur bawahannya, patut pula dipertanyakan, apakah Basuki Hadimuljono sungguh – sungguh tidak mengetahui situasi di lapangan, atau tidak mau tau dan cukup dengan menepis tudingan miring dari issu yang beredar dikalangan penggiat anti korupsi tentang adanya fee/prosentase yang telah disepakati sebelum lelang tender dimenangkan oleh si kontraktor.

Salasatu yang pantas disoroti adalah Proyek Preservasi Rehabilitasi Ruas Jalan Nagreg-Tasikmalaya-Ciamis Jawa barat bersumber dari Dana APBN – TA 2018 sebesar Rp.32.418.819.000.00 untuk PAGU dan HPS nya, serta Rp.27.738.670.217.00 untuk nilai kontraknya, pasalnya proyek tersebut kurang tepat sasaran, dan dalam pengerjaannya terkesan asal-asalan tanpa diawasi oleh konsultan dan pengawas dari pihak kementerian PUPR.

Saat diminta tanggapannya, ketua “Aliansi Pemerhati Kinerja Pemerintah” APKIP ”  Surasdi mengatakan, jika memang ada kegiatan proyek perbaikàn jalan di ruas tersebut diatas, dan saat dipantau wartawan,  tidak ditemukan papan proyeknya serta Konsultan dan Pengawas Dinas PUPR tidak berada di lokasi kegiatan, maka patut diduga bahwa proyek tersebut merupakan proyek konspirasi yang berorientasi korupsi.

Selain itu pemerintah di kementerian PUPR melalui Dirjen Bina Marga dianggap telah menghamburkan uang Negara dan bekerja tidak sesuai tupoksinya, karenà lalai telah membiarkàn Konsultan dan Pengawas nya ‘Makan Gaji Buta’ padahal mereka digaji dengan uang rakyat, “ujar Surasdi.

Kondisi seperti ini integritas dan kewibawaan serta profesionalisme kinerja jajaran kementerian PUPR yang membawahi oknum konsultan dan pengawas yang ditugaskan pada proyek tersebut patut dipertanyakan.  Apakah memang ia sungguh-sungguh tidak mengetahui kondisi lapangan, atau memang dia tidak berdaya terhadap Rekanan Kontraktor maupun oknum konsultan dan pengawas yang ditempatkan karena ada “kongkalikong”

“Ini menjadi PR besar bagi rekan-rekan wartawan dan LSM yang ada di làpangan untuk menemukan jawabannya, ini sudah membudaya dan menjadi pembenaran,” ujar Surasdi

Menurut Surasdi, setiap kegiatan proyek yang bersumber baik dari dana APBD maupun APBN wajib memasang papan nama proyek di lokasi kegiatan, hal ini dimaksudkan untuk transparasi dan keterbukaan informasi bagi public àtau masyarakat, dan jik amelibatkan pihak Konsultan dan Pengawas, kedua unsure ini harus berada dilokasi sepànjang kegiatan berlangsung hingga tuntas pekerjaan supaya dapat lebih optimal dalàm mengawasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak kontraktor pungkasnya mengakhiri komentarnya.

 

Pos terkait