Ketua LMP Lamtim dan Jajaran Pertanyakan Kelanjutan Pelaporan Terhadap Sekda di Kejari

Oleh, Nova Saputra

LAMPUNG TIMUR, AMUNISINEWS.CO.ID – Karena uang yang akan di proses lebih kecil dari anggaran yang akan dikeluarkan oleh Kejari, Kajian Kejaksaan Negeri Lampung Timur untuk tidak melangsungkan proses hukum aduan LMP Macab Lamtim dengan adanya temuan Audit BPK RI Nomor : 33C/LHP/XVIII.BLP/05/2018 Tanggal 31 Mei 2018 Atas Nama Syahrudin Putera, S,Sos. MM. Rabu (15/05/’19).

Saat di temui diruang kerjanya, Kasie Pidsus Kejari Lamtim, Median mengatakan, menurut mereka (oknum yang memberikan keterangan dalam kasus audit BPK RI atas nama Syahrudin Putera , Sekda Lampung timur).
Diawal ada kajian dari Mendagri, artinya temuan ini yang tidak dapat ditindaklanjuti, namun belum dikasih rujukan syarat dari Mendagri ke BPK RI, dan sampai saat ini tidak ada rujukan itu dari Mendagri, oleh sebab itu, Sekda mau bertahan untuk tidak mau mengembalikan uang tersebut belum ada dasarnya, akhirnya dikembalikan, jadi posisi sekarang saya tunggu bukti pengembalian nya.” kata Kasie Pidsus.

Memang ini saya lingkari dalam masalah temuan audit BPK RI, memang ada ketentuan 60 hari untuk mengembalikan, setelah 60 hari berdasarkan Undang-undang nomor 14 tentang Pengelolaan Keuangan Negara yang baik, dilimpahkan ke penegak hukum, namun setelah berjalannya proses, uang tersebut dikembalikan oleh Sekretaris daerah atas nama Syahrudin Putera pada tanggal 12 April 2019.

Jadi kajian kami, Pihak kejaksaan untuk memproses uang sebesar Rp.76jt, kami harus mengeluarkan anggaran rp.250 juta melakukan pemeriksaan perkara, dan untuk menjadikan masalah ini menjadi produk hukum yang ditangani pihak Kejaksaan, menurut kami tidak efisien, negara mengeluarkan uang sebesar rp.250jt untuk memperkarakan uang sebesar rp.76jt.

Dan dasar berpikir saya, ada instruksi pimpinan, bahwa pengembalian kerugian negara sedini mungkin merupakan suatu prestasi pidsus. Ada salasatu prestasi khusus pada pidana khusus adalah dimana menekankan sedini mungkin pengembalian kerugian negara, jadi, penghukuman itu kalau bahasa hukumnya sudah pilihan terakhir.

Jika ada ketidak puasan dari jawaban saya, silahkan melakukan kejenjang yang lebih tinggi, karena saya disini tidak memiliki beban, saya telah melakukan kerja sesuai aturan, saya bener periksa betul, saya menyampaikan hal tersebut dengan apa yang sudah jadi kajian kami.

Dan untuk laporan terkait ATK sekretariat daerah, setelah kami panggil mereka nyatakan salah ketik kemudia saya melihat di APBD Perubahan, memang menyatakan angka sebesar dua puluh lima juta rupiah. Lalu terkait Bank Lampung, pihak Bank Lampung sudah kita panggil dan mereka menyatakan memang benar, pihak pemda akan menyertakan modal, namun hingga saat ini belum ada penyertaan modal tersebut. Sedangkan untuk bank syari’ah itu ada devidennya dan sudah kita panggil pihak pihak terkait untuk dimintakan keterangannya.” pungkas Kasie Pidsus Kejari Lamtim.

 

News Reporter

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *