KH. As’ad Said Ali: Lucu Orang yang Ngotot Mau jadi Cawapres Jokowi

  • Whatsapp

Oleh Budi Setiawan
JAKARTA, AMUNISINEWS.CO.ID-:Masa pendaftaran untuk capres dan cawapres 2019 dimulai sejak 4-10 Agustus 2018. Jika pada Pilpres 2014, cawapres Jokowi diumumkan di menit-menit akhir, belum dipastikan apakah Jokowi mengulangi pola yang sama kali ini.

Nama-nama yang digadang-gadang menjadi cawapres Jokowi cukup banyak. Mulai dari Rommy ketua PPP, Ketum Golkar Airlangga Hartarto, Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Ketua DPP PDIP nonaktif Puan Maharani hingga Anggota Dewan Pengarah BPIP Mahfud MD. Sampai hari ini belum ada yang membocorkan siapa cawapres pilihan Jokowi.

Pada pilpres 2019 isu Cawapres yang masih teka teki tapi menjadi isu yang sangat menarik bahkan menyedot perhatian publik. Sementara isu capres tidak begitu menarik perhatian publik.

KH. As’ad Said Ali, mantan WaBIN (Wakil Badan Intelejin Negara) dan juga mantan ketua umum PBNU, mengharapkan cawapres Jokowi nanti harus memiliki beberapa kriteria. Kritria yang pertama cawapres Jokowi harus sosok muslim yang Moderat dan bisa menjadi mediator sehingga bisa meredam ketegangan antar umat islam akhir-akhir ini.

Kriteria yang kedua cawapres Jokowi selain tahu ekonomi makro juga harus memahami ekonomi mikro, sehingga pada saatnya nanti pemerintahan Jokowi bisa lebih bisa memajukan lagi ekonomi kelas bawah.

KH. As”ad Said Alii menjelaskan kalau presiden Jokowi sudah tahu siapa yang cocok menjadi wakilnya. Bagaimana mestinya seorang wakil presiden juga harus bisa membuat rasa tenang terhadap presiden. Dan pada saatnya nanti antara presiden dan wakil menjadi dwi tunggal.

Waktu awak media menanyakan apakah Asad Said Ali siap kalau misalnya presiden Jokowi memilihnya menjadi calon wakil presiden Jokowi. As’ad Said Ali menjawab.” Kalau misalnya pak Jokowi memilih saya menjadi wakilnya di pilpres 2019, tentu akan saya terima sebagai amanah, tapi perlu diketahui bahwa saya tidak mencalonkan wapres. Dan saya melihat sangat lucu kalau ada orang mencalonkan wapres, ”ujar KH. As’ad Said Ali,Jakarta, Jumat (20-7-2019).

Partai yang ikut dalam gerbong koalisi Jokowi juga tidak perlu memaksakan kadernya harus menjadi cawapres. Tapi nanti bisa di selesaikan lewat power sharing di kabinet kalau pilpres sudah selesai dan Jokowi menang kembali.

“Mengenai presiden treshold yang tertuang dalam undang-undang pemilu, di mana syarat abang batas calon presiden 20% mesti tidak usah digugat. Karena abang batas 20% pada dasarnya masih bisa memunculkan beberapa paket calon presiden. Dan kalau nanti di pilpres 2019 hanya ada dua capres itu tidak masalah, karena dengan hanya dua Capres masih bisa memenuhi prinsip-prisip demokrasi. Tapi kalau pilpres 2019 terjadi calon tunggal itu tidak baik untuk perkembangan demokrasi ke depan,” tegas KH. As’ad Said Ali.

Dia berharap, walaupun kemungkinan isu primodial masih akan tetap dijadikan materi kampanye pilpres 2019, Namun KH. As’ad Said Ali optimis pilpres dan pileg tahun 2019 lancar dan aman. Karena bila pilpres dan pileg berjalan dengan lancar dan aman, maka demokrasi ke depan baik secara prosedural maupun secara substansial berkembang semakin baik.

Pos terkait