KH. As’ad Said Ali: Pancasila Merupakan Ideologi Terbuka

  • Whatsapp

Oleh, Budi Setiawan

JAKARTA, AMUNISINEWS.CO.ID.-  Pancasila merupakan Ideologi terbuka, agar tidak terjadi pemaknaan tunggal terhadap Pancasila, maka Pancasila harus menjadi bahan kajian untuk di diskusikan oleh semua komponen bangsa terutama kalangan akademis.

Kongres Umat Islam (KUI) VII resmi ditutup oleh Menteri Agama, Fachrul Rozi, Jumat malam (28/2/2020) di Pangkal Pinang Bangka Belitung. Dari kegiatan ini, ada sejumlah poin rekomendasi yang disepakati bersama. Antara lain minta pembubaran Badan Pembina Ideologi Pancasila, karena BPIP menjadi penafsir tunggal Pancasila.

Menurut KH.As’ad Said Ali, mantan wakil Badan inteljen Negara(BIN), alasan pembubaran BPIP karena sebagai penafsir tunggal Pancasila tidak benar, karena siapapun boleh menafsirkan Pancasila. Dari berbagai penafsiran itulah nantinya sebagai bahan acuan MPR untuk mengamandemen UUD 45.

KH.As’ad Said Ali, mantan wakil Badan inteljen Negara, melanjutkan, BPIP tidak perlu dibubarkan dan keberadaanya perlu dipertahankan dengan memperbaiki menejemenya.

BPIP ke depan dalam melakukan pembinaan Idiologi Pancasila, perlu melibatkan semua komponen bangsa termasuk kalangan akademis dari berbagai kampus untuk diajak mendiskusikan Pancasila.

Menurut KH.As’ad Said Ali, hasil amandemen UUD 45 dari pertama sampai yang ke empat sudah banyak yang tidak selaras dengan Pancasila, maka amandemen ke lima menjadi sebuah keniscayaan saat ini.

Dalam mengamandemen UUD 45 ke lima, perlu mengacu pada kajian-kajian akademis dari berbagai perguruan tinggi sebagai bahan untuk mengoreksi UUD 45 yang sudah banyak tidak selaras dengan Pancasila.

Saat ini antara ontologi dengan epistimologi Pancasila ada yang tidak nyambung, maka dalam tataran aksiologinya belum pernah teralisasi.

Terutama dalam kebijakan pembangunan ekonomi Indonesia sangat liberal yang  berdampak pada kesenjangan distribusi kesejahteraan di masyarakat. Kebijakan ekonomi yang liberal ini tidak sejalan dengan Pancasila terutama sila ke lima,
“Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Agar di tataran aksiologi Pancasila bisa terealisasi, perlu menyelaraskan kembali  antara ontologi dan epistimologi Pancasila lewat amandemen ke lima UUD 45.

As’ad Said Ali, lahir di Kudus, Jawa tengah, tahun 1949. dari keluarga pesantren, pasangan H.Said dan Hj.Asyrofah. ia mengawal pendidikan madrasah ibtidaiyah Ma’arif “Al Huda”, Kudus dan melanjutkan sekolah SMP dan SMA di kota yang sama, pada masa sekolah, ia sudah aktif dalam IPNU. setelah itu, ia kuliah di Fakultas Sospol UGM jurusan Hubungan internasional yang diselesaikan pada tahun 1974.Semasa kuliah,ia aktif di PMII dan HMI,disamping nyantri dipesantren Krapyak asuhan KH.Ali Ma’shum pendidikan lainnya yang ditempuh adalah LIPIA, masuk angkatan pertama.

Sejak lulus kuliah, As’ad memilih pengabdian pada Badan Intelijen Negara(BIN). kariernya dalam lembaga ini cukup cemerlang. Dalam kurun waktu 1983-1990. ia bertugas diberbagai negara Timur Tengah. selain itu, ia juga bertugas secara singkat diberbagai negara Eropa. Amerika, Afrika dan Asia. tidak kurang 50 Negara yang telah disinggahi dalam menjalankan tugas.

As’ad Said Ali menjabat Wakil Badan Intelijen Negara (BIN) di era Presiden Gusdur (Alm), Presiden Ibu Megawati, Presiden SBY.

Bermula dari kekaguman dan kebanggaan terhadap pancasila. kesadaraan tentang “arti vital” Pancasila muncul sejak saya mengikuti kuliah mata pelajaran pancasila di almamater tempat menuntut ilmu pada tahun 1969. selama ini, kampus biru Universitas Gajah Mada dianggap sebagai pelopor pengkajian Pancasila secara ilmiah.Tokohnya ialah almarhum Profesor Notonagoro. penjelasan dosen pengajar pancasila yang mendapat ilmu langsung dari orang yang sangat ahli dapat dengan mudah meresap ke otak saya. Padahal, menurut khalayak umum, amat sukar mencerna “Beberapa Hal Mengenai Falsafah Pancasila” buku karangan Prof.Notonagoro.

Sebagai mahasiswa, saya mempunyai catatan kritis terhadap substansi buku itu yang menjadi motivasi ke-pancasila-an saya hingga sekarang. Pandangan bahwa Pancasila tidak bisa diubah karena sama dengan mengubah Negara Kesatuan  Republik Indonesia (NKRI), dan sebagai perekat Kebhinekaan atau sebagai watak bangsa,tidak bisa lepas dari paradigma saya.

SEBAGAI DASAR NEGARA
Salahsatu problem yang membuat pancasila menjadi ideologi yang cenderung tertutup atau mempunyai tafsir tunggal selama orde baru adalah karena pancasila diletakan sebagai hal yang paling mendasar dan Fundamental. ketetapan MPRS NO XX/MPRS/1966 menyebut “Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum”. penyebutan seperti itu seolah mengukuhkan pandangan Notonagoro, Pakar Filsafat dari universitas Gadjah Mada, Pada 1959 yang menganggap Pancasila adalah pokok kaidah fundamental negara (Staatsfundamentalnorm) yang mempunyai kekuatan sebagai grundnorm. Pancasila adalah cita-cita hukum (rechtside) yang menjadi pemandu seluruh produk hukum suatu negara. Apapun pembentukan hukum positif ditujukan untuk mencapai ide-ide yang di kandung pancasila. selain itu, Pancasila dapat digunakan untuk menguji hukum positif. Dengan kata lain, Penyusunan, penerapan dan pelaksanaan hukum positif tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila karena ditetapkan sebagai Staatsfundamental-norm.

Pandangan tersebut dikritik oleh Jimly Asshiddiqie, ketua Mahkamah Konsitusi(MK).yang pertama menurut Jimly, meletakan Pancasila sebagai Staatsfundsmentalnorm yang bersifat grundnorm. Dalam kerangka itu, Pancasila menjadi sebuah kebenaraan nyaris tanpa pembuktiaan. Konsitusi atau sama Produk hukim positif harus mengacu pada grunddnorm. padahal, rumusan nilai didalam pancasila bersifat sangat abstrak,dan perlu ditafsirkan. Staatsfundamentalnorm sendiri, menurut Kelsen, adalah grunddnorm yang menjadi Presuposisi dari kehadiran suatu negara Staatsfundamentalnorm bukan konsitusi, melainkan sesuatu yang berada diatas konsitusi yang menjadi rujukan akhir atau final suatu negara. dengan posisi seperti itu, Pancasila dan pembukaan UUD 1945 berada diatas konsitusi. padahal, Pasal II Aturan Tambahan Batang Tubuh UUD 1945 menyebutkan bahwa “UUD 1945 terdiri atas pembukaan dan Pasal-pasal.

“Lantas, bagaimana kita seharusnya memahami pembukaan UUD1945 dan Pancasila? Cara paling sederhana adalah dengan memandang keduanya sebagai philosopische grondslag negara, sebagaimana maksud awal Penyusunan Soekarno mengartikan Philospische grondslag sebagai “Fundamen,Filsafat, Pikiran,yang sedalam-dalamnya untuk diatasnya didirikan “gedung Indonesia Merdeka”, semacam gagasan dasar yang di depamnya terkandung visi mengapa negara Indonesia harus didirikan. sekali lagi, gagasan terebut harus dipahami sebagai hasil konsensus diantara tokoh nasional.sebagai mana dimaksudkan Onghokham dan Andi Achdian, Konsensus bersama itu dapat pula disebut sebagai kontrak sosial dasar,”dalam terbitan Buku yang dibuatnya pada tahun 2002 yang berjudul Negara Pancasila Jalan Kemaslahatan Berbangsa.terbitan LP3ES.

SEBAGAI KONSENSUS DASAR
Pandangan bahwa Pancasila adalah kontrak Sosial mungkin benar adanya.Sejarah mencatat bahwa perumusan lima prinsip itu harus melewati jalan cukup panjang. Dia diperdebatkan, dinegosiasikan dan akhirnya disepakati oleh sebagian besar tokoh nasional, baik yang terlibat didalam sidang-sidang BPUPKI maupun PPKI. Akan tetapi, melulu memahami Pancasila sebagai kontrak Sosial mengandung masalah tersendiri. Pertama, Pancasila dinegosiasikan kembali. Logika demikian tentu amat berbahaya. Membongkar ulang dasar negara memiliki resiko sangat tinggi dan sulit ditanggulangi. kedua, Pancasila akan kehilangan roh Sosio Kulturalnya. padahal, Visi yang di kandung dasar negara itu sangat penting dalam mewarnai setiap kebijakan politik dan kenegaraan.

Karena itu, Kita harus memberi catatan terhadap Pancasila yang melulu dipahami sebagai kontrak Sosial harus diletakan sebagai konsensus dasar pembentukan negara. sebagai konsesnsus dasar, Pancasila sudah semestinya tidak dikutak-katik lagi. Mempersoalkan kembali kontrak dasar membuat bangsa ini tidak akan pernah beranjak maju. Sejarah telah membuktikan apa yang terjadi takala kontrak sosial dasar kehendak ditinjau kembali; muncul ketegangan sosial politik yang sulit diatasi.karena itu, kesepakatan nasional untuk tidak menyentuh Pembukaan UUD 1945 dalam Peroses amandemen UUU 1945 adalah benar adanya. Rumusan Pancasila yang kita kenal sekarang harus diangap sebagai kesepakatan final yang tidak akan diubah lagi dikemudian hari. hal-hal esensial yang dikandung Pancasila ketika dirumuskan sebagai dasar negara, terutama kesepakatan-kesepakatan penting yang tertulis maupun tidak tertulis, semestinya dipahami dengan benar.

Pertama, Sebagaimana diketahui, Soal Krusial dalam Pembahasan Pancasila sebagai dasar negara adalah hubungan antara negara dan agama. ketika sila pertama dirumuskan dengan Kalimat ” Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi Pemeluk-Pemeluknya”, sebagaimana bunyi piagam Jakarta, sejumlah kalangan mengajukan keberatan tujuh kata yang menjadi Kontroversi itu akhirnya dicoret dan diganti dengan kata-kata “yang Maha Esa”, sehingga bunyi lengkap sila pertama itu menjadi “Ketuhanan yang Maha Esa”, Pesan apa yang terkandung dari rumusan Final itu? Bila perdebatan yang berlangsung selama peroses perumusan itu dicermati, dapat dilihat bahwa yang dihindari adalah terbentuknya negara Sekuler, negara yang terpisah dengan urusan Agama. namun demikian, itu bukan berarti ingin mewujudkan negara agama. jalan tengah yang dipilih adalah sebuah negara yang tidak sekuler sekaligus tidak mendasarkan pada agama tertentu. itulah konsensus yang kemudian dirumuskan dalam sila pertama, “Ketuhanan yang Maha Esa”. kesepakatan dasar itu menjadi roh utama perumusan sila pertama Pancasila.sehingga pasti akan memunculkan restisensi bila ada yang mencoba menyeret Pancasila menjadi ideologi Sekular.

Dengan meletaknya sebagai visi bangsa Pancasila pasti akan terhindar dari benturan dengan ideologi-ideologi lain, baik yang bersifat sekuler maupun keagamaan. Disamping itu, Pancasila akan menjadi visi yang sangat terbuka untuk mendapatkan pengayaan dari beragam gagasan yang hidup dan tumbuh di Indonesia.

Namun demikian, membiarkan pancasila begitu saja berada di dalam ruang bebas tentu akan memunculkan masalah-masalah.akan selalu  ada elemen yang memberi tafsir seenaknya. karena itu, harus ditetapkan rambu-rambu tersebut bukan tentang pedoman bagiamana seharusnya atau bagaimana kebijakan yang sesuai dengan Pancasila dan sebagainya. penetapan rambu-rambu semacam itu justru akan memasang kreativitas, lihat saja tafsir model P4 atau Manipol USDEK yang memanjarkan tumbuhnya pengayaan gagasan baru.

SEBAGAI IDENTITAS KULTURAL
Apakah nilai-nilai yang dikandung Pancasila merupakan weltanschauung bangsa? sejak awal Soekarno mengklaim bahwa lima prinsip yang ditawarkannya adalah weltanschauung bangsa. Rumusan itu orisinil dan digali dari bumi Indonesia sejak pada pra-Islam dan pra-Hindu; Pancasila adalah nilai-nilai yang telah menjadi local genius Indonesia. Pandangan ini disanggah oleh beberapa ahli. Misalnya, George McTurnan Kahin memungkin Cendikiawan paling awal yang menolak klaim bahwa Pancasila adalah Orisinil Indonesia Menurut Kahin, Pancasila rumusan Soekarno merupakan Sintesa dari paham demokrasi Barat,modernisme Islam,dan tradisi demokrasi Komunalistik perdesaan di Indonesia.

Ketimbang terjebak dalam perdebatan yang sulit didamaikan, lebih baik kita memakai cara termudah, yakni mengidentifikasikan Pancasila sebagai perangkat nilai yang menjadi identitas kultural masyarakat Indonesia. sebagai kultural,Pancasila tidak harus direpotkan dengan urusan orisinalitas. Hal yang jauh lebih penting apakah nilai-nilai itu hidup dan berlaku di dalam masyarakat Indonesia.

SEBAGAI VISI BANGSA
Sekarang, Relevansi Pancasila sebagai Visi Bangsa mulai terlihat. Perjalanan bangsa selama masa reformasi memberi pelajaran berharga bahwa segala jerih payah dalam menata kehidupan Politik dan ekonomi ternyata tetap membutuhkan Visi masa depan. Apabila kita mengabaikan Pancasila sebagai salah-satunya Commom Platform, kita justru tidak akan dapat merumuskan Visi itu. ambil contoh Sejumlah Kontrovensi yang pernah terjadi seperti perda Syariah, Ahmadiyah, dan isu-isu sensitif lainnya. Masalah-masalah tersebut tidak mungkin menemukan titiktemu apabila tidak merujuk nilai-nilai yang menjadi Commonplatform didalam pancasila.

Gejala serupa terjadi dibidang ekonomi, Kontrovensi amandemen Pasal. 33 UUD 1945 ditambah serbuan neolibralisme tidak mungkin dapat disikapi dengan arif dan menemukan jalan keluar yang bijak tanpa menengok pesan penting yang tersirat dan tersurat didalam Pancasila dan UUD 1945.

DARI VISI KE IDEOLOGI
Kepercayaan dan keyakinan terhadap visi masa depan bisa ditransformasikan menjadi sebuah ideologi Gagasan-gagasan normatif yang terkandung Pancasila dapat disistematisasi lebih rinci dan komperhensif agar dapat menjalankan sekaligus mengubah wajah dunia. bila itu dilakukan, pancasila bukan lagi sekedar visi karena sudah diterjemahkan menjadi jawaban yang bersifat mutlak terhafap berbagi realitas, program aksi dan sebagainya.antara visi yang diterjemahkan menjadi program aksi dan visi dasar itu sendiri diyakini memiliki kekuatan yang sama.

Memang banyak kalangan telah berusaha menarik pancasila sebagaimana layaknya sebuah ideologi namun demikian, upaya-upayanya tersebut belum menampakan hasil yang memuaskan. sejujurnya, hingga sekarang konstruksi pemikiran yang cukup komperhensif tentang ideologi Pancasila belum pernah muncul. Alih-alih mentransformasikan Pancasila menjadi sebuah gagasan yang komperhensif, sebagian besar pemegang kekuasaan justru tidak sabar untuk segera mengopersionalisasikannya. padahal, Pancasila belum menjadi sebuah ideologi yang lengkap. Hasilnya Pancasila harus berbenturan dengan pemahaman dan pemikiran dan terperangkap ke dalam justifikadi operasi kekuasaan yang otoritarian dan seterusnya.

Pengalaman tersebut menyadarkan kita bahwa tidak kalah mudah meletakan Pancasila sebagai sebuah ideologi selain persoalan akademik yang menyertainya, resiko-resiko operasionalisasinya lebih banyak mendatangkan mudharat. karena itu, ketimbang bersusahpayah dan jatuhbangun membangun gagasan konklusif tentang ideologi Pancasila, lebih mudah bila kita melakukan semacam reposisi. sudah semestinya asumsi bahwa pancasila adalah gagasan yang lengkap di tanggalkan.akan lebih mudah kita mengakui pancasila adalah ideologi yang belum lengkap atau, dengan bahasa lain, Pancasila adalah ideologi terbuka.

 

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *