KH.As’ad: Terorisme dan Radikalisasi, Faktor yang Mempengaruhi

  • Whatsapp

Oleh, Budi Setiawan

JAKARTA, AMUNISINEWS.CO.ID.- Terorisme dan radikalisasi merupakan dua realitas yang berbeda.Terorisme, meliputi “paham dan aksi teror”, diikuti oleh kelompok yang sangat terbatas, bahkan masyarakat menjadi korban dari tindakan terornya. Sedangkan radikalisme atau radikalisasi adalah sikap yang muncul sebagai bagian dari dinamika politik, yang berlangsung baik di tingkat global maupun nasional.

“Sekalipun berbeda, namun ada keterkaitan satu sama lain. Keterkaitan itu terutama pada aspek dan hubungannya dengan perkembangan dunia pasca globalisasi dan berlangsungnya liberalisasi politik. ekonomi serta sosial- budaya di dalam negeri sejak reformasi,” Tegas KH.As’ad Said Ali pada Jurnalis, amunisinews.co.id. – Jumat (20/12/’19). secara tertulis.

Terorisme, Ada tiga gerakan terorisme internasional sejak 1969 hingga kini.

Pertama, aksi teror dilakukan oleh pejuang Palestina (PLO) di periode 1969 sampai 1993. Jaringan aksi teror ini tidak ada warga Indonesia terlibat, hanya sekali yaitu peledakan bom di Jakarta, sasaran Kedubes Jepang, yang terkait dengan perjuangan kemerdekaan Palestina. Pelakunya yaitu Brigade Merah Jepang, suatu organisasi ekstrim berhaluan Marxist berkolaborasi dengan Popular Front For The Liberation of Palestine, faksi PLO dipimpin George Habbash berhaluan Marxist.

Kedua, aksi terorisme Al Qaeda dari 1998 hingga saat ini. Organisasi ‘Jamaah Islamiyah (JI)’ Indonesia terlibat. Mereka yang terlibat ex DI/NII, terutama faksi Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba’ashir. Sebagian besar eks DUNII lainnya tidak terlibat.

Faktor utama keterlibatan JI adalah: 
1.Faktor ideologis. Anggota JI terpengaruh ideologi Al Qaeda ketika ex DUNII terlibat di perang Afganistan lawan tentara komunis Uni Soviet. Perang itu sendiri merupakan proxy war antara Uni Soviet vs Barati Amerika Serikat, melibatkan Pakistan dan Arab Saudi.
Keterlibatan ex DUNII itu adalah atas permintaan Arab Saudi melalui Rabithal Alam Islami. Di perang Afganistan (1983 – 1989) sekitar 3000 relawan asal Indonesia terpapar ideologi terorisme khususnya ‘jihad qital’ (jihad bermakna perang) dan takfiri (pengkafiran terhadap siapapun diluar kelompoknya). Sifat Jihad qital tersebut dalam bentuk modernnya selalu disertai aksi born bunuh diri, yang mereka sebut ‘amal istisyhadiah’.

2.Faktor sosial/agama dan politik. Disamping itu, JI melakukan merekrutatas anak muda yang awam pemahaman agamanya. Metode digunakan melalui pengajian terbuka dan secara diam-diam lakukan penyaringan siapa yang dipilih untuk dibina selanjutnya. Konflik Ambon dan Poso 1999 – 2007 berpeluang bagi JI dan Al Qaeda  merekrut pemuda bergabung dan mengeksploitasi rasa dendam akibat konflik lokal.

Ketiga, Aksi Teror ISIS. Aksi teror sejak 2005, seperti disebutkan diatas, mulanya dilakukan oleh Jamaah Tauhid Wal Jihad (JTW) tujuan utama mengusir Amerika Serikat dari Iraq. JTW lalu berubah jadi Al Qaida Fi Iraq, selanjutnya sejak 2014 berubah menjadi ISIS/Khilafah. Sejumlah pemuda Indonesia terlibat dalam aksi teror nya, terutama anggota Jamaah Anshar Al Daulah, Mujahidin Indonesia Timur dan Al Murabitun (pecahan HTI).

Lebih lanjut ditegaskan, Sistem dan Metode Perekrutan:

Pertama, melalui pendekatan sistematis,  dengan lakukan indoktrinasi ideologis langsung/terorganisir, dan tak Iangsung menyebarkan buku- narasi jihad versi ISIS.

Kedua, melalui pendekatan organisatoris. Penerapan pendekatan ini pada umumnya yang terpapar ideologi ISIS sebagian dari keluarga ex DUNII, ex Jamaah Anshar Al Tauhid dan ex Jamaah Anshar Al Daulah dan pecahan JI.

Ketiga, melalui eksploitasi kerawanan masyarakat. Sejumlah pemuda yang terlibat konflik Ambon dan Poso juga terpapar ideologi itu sebagai akibat dendam yang terbawa pasca konflik usai. Sebagian besar anggota Mujahidin Indonesia Timur berasal dari kelompok itu

Baik dalam Aksi terorisme yang dilakukan PLO, Al Qaeda atau ISIS, ‘faktor ideologi’ menjadi faktor utama yang mendorong atas aksi-aksi tersebut. Kebutuhan ekonomi menjadi faktor  yang pengaruhi seseorang bergabung, meski hal itu tidak dominan. Metode rekrutmen via medsos, sarana rekrutmen ISIS dan Al Qaeda yang cukup efektif dengan memanfaatkan kondisi  psikologis generasi muda di tengah semangat persaingan indvidu yang kuat.

Radikalisasi Masyarakat:
Terjadi proses radikalisasi masyarakat tidak terlepas dari dinamika politik internal dan pengaruh negatif situasi global dengan globalisasi politik, keamanan dan sosial ekonomi serta peranan medsos. Ketimpangan ekonomi yang tajam akibat globalisasi dan reformasi 1998, serta arus informasi global, menjadi faktor penting berpengaruh.

Ada tiga proses radikalisasi yang berlangsung, yakni: 1) perluasan gerakan khilafah global, 2) gerakan bersifat fundamentalisme agama, 3) gerakan bertujuan mengkritisi persoalan ketimpangan ekonomi, sospol. Ketiga hal itu tampak jelas dalam aksi 411 dan 212 yang mulai muncul saat pilkada DKI 2016,” tegas Pria yang 35 an tahun pada dunia intelijen dan Wakil Badan intelijen Negara.(BIN -Mantan) di era Presiden Gusdur, (Alm) dan Era Presiden Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono

Pertama, Gerakan Khilafah Global. 
Hizbut Tahrir mulai menebarkan pengaruhnya sejak awal 80-an melalui dakwah kampus dan kemudian berkembang ditujukan terhadap masyarakat luas.

Dibukanya kran kebebasan sejak 1998, HTI sebagai cabang Hizbut Tahrir global berpusat di Inggris dan Palestina memperoleh peluang untuk memperkuat diri.

Tujuan HTI adalah jelas, yakni ‘mendirikan negara berbentuk khilafah’, sehingga bertabrakan dengan NKRI yang berdasarkan Pancasila. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan Perpu pembubaran HTI yang berlaku sejak awal 2019. Sejak saat itu HTI bergerak secara tertutup dan melakukan transplantasi ideologi.

Sebagian besar masyarakat menolak gerakan HTI. Meskipun HTI sudah dilarang, tetapi persoalannya belum juga tuntas, karena realitas di lapangan, menunjukkan gerakan itu masih bergerak secara tertutup. Pasca perpu pembubaran HTI, beberapa media dakwah jaringannya yang selama ini eksis, ternyata tetap bergerak secara klandestin dengan menggunakan nama lain.

Sekalipun bertujuan mendirikan khalifah, HT atau HTI bukanlah organisasi teror, tetapi digolongkan sebagai gerakan politik yang bertentangan dengan Pancasiia. Sebagian aktivis HT dan HTI yang memisahkan diri dari organisasi induknya dan mengambil strategi kekerasan/terror, mereka ini kemudian menyebut dirinya “Al Murabitun “.

Kedua, Gerakan Berlatar Belakang Fundamentalisme.
Gerakan fundamentalis sudah ada sejak era Orba dan tetap eksis pasca reformasi. Mereka merumuskan agenda sosial – politik – ekonomi merujuk pada adedum agama. Sesuai dengan prinsip demokrasi, kegiatannya tidak bisa dilarang sepanjang tidak melakukan aksi kekerasan. Persoalannya adalah narasi gerakan mereka itu dibungkus dengan jargon keagamaan.

‘Akibatnya ditengah masyarakat timbulkan gesekan’. Kenapa? Hal itu terjadi karena tidak semua jargon agama belum tentu diterima secara tulus seluruh masyarakat, khususnya non muslim.
Hal-hal yang terkait agama, apapun agamanya, selalu mengandung unsure primordialis me yang hanya bebas diekspresikan dalam ‘ranah privat’. Sedangkan dalam ‘ranah publik’ tidak bisa diekspresikan secara leluasa, karena bisa menyinggung kelompok lain, bisa berakibat terjadi konflik.
Ranah privat adalah tempat interaksi internal suatu agama (bhineka), sedangkan ranah publik adalah ruang interaksi antar agama (suku, ras) harus steril dari unsur primordialis me demi terpeliharanya persatuan (Tunggal Ika).,” papar mantan Wakil ketua PBNU.

Ketiga, Gerakan Populisme . 
Gerakan terbentuk sejak 2014 saat Pilkada DKI. Populisme menjadi karakter gerakan ini, mirip dengan aksi serupa di berbagai negara lain. Di negara Barat gerakan populisme dikenal dengan ultra Kanan, Islamophobi dan anti imigran gelap.

Misi utamanya untuk mengoreksi globalisasi, pada sektor ekonomi misalnya, pandang an mereka lebih menguntungkan konglomerasi global, dan pada kenyataannya memang menimbulkan kesenjangan eknomi, pengangguran dan merugikan UKM. Gerakan populis di luar negeri seringkali melahirkan rezim- ultra nasionalis, misalnya India, Philipina, Amerika Serikat, Pakistan. Narasi gerakan populisme pada umumnya bernuansa nasionalisme sempit, dan cenderung primordialistik. Maka umumnya gerakan populis dibarengi munculnya politik identitas.

Di Indonesia, aksi 411 dan 212 merupakan wujud dari gerakan populisme, suatu aksi kritis untuk menyikapi apa yang mereka anggap sebagai ketimpangan, khususnya ekonomi dan sosial. Berbeda dengan gerakan sejenis di luar negeri, elemen- yang terlibat dalam gerakan umumnya berasal dari berbagai segmen  berbeda kepentingan, hingga tidak bisa berkembang menjadi suatu kesatuan yang kokoh. Aksi masa terbesar terjadi pada 4 Nopember 2016 (aksi 411) dan setelah itu peserta aksi cenderung menurun.

Aksi 411 diikuti oleh masa yang besar karena isu ‘penistaan agama’ menjadi magnet pemersatu berbagai kelompok berbeda, bahkan kelompok berseberangan secara ideologis. Kesamaannya dengan populisme global, adalah penonjolan pada politik identitas sebagai ‘kemasan gerakan’, hingga timbulkan kesan seolah- sedang berlangsung proses radikalisasi di masyarakat. Penggerak utama gerakan adalah kolaborasi antara para cendekiawan, aktivis politik, dan pengusaha UKM muslim perkotaan. Mereka harap gerakannya sebagai kritik konstruktif. Namun demikian dalam setiap aksi masa yang besar, tidak bisa terhindarkan selalu ada pihak yang memanfaatkan untuk kepentingannya.

Karena aksi 411 dan 212 terdiri atas elemen yang berbeda faset politiknya, maka akan menjadi besar manakala muncul isu pemersatu, misalnya ‘penistaan agama’. Sebaliknya, jika isu kesenjangan dan keadilan bisa dikelola oleh pemerintah dengan baik, maka gerakan populisme dengan sendirinya akan pudar. Dan menjaga jangan sampai terjadi kebijakan yang melukai, menyebabkan ketersinggungan umat adalah langkah yang tepat.

Sebagai penutup perlu saya sampaikan, parameter dasar sebagai alat ukur apakah suatu gerakan ideologis itu digolongkan radikal atau tidak adalah ideologi negara Pancasila, tidak yang lain. Terorisme jelas bertentangan dengan Pancasila; demikian pula HTI karena cita-cita dan tujuan politik dari gerakan ideologisnya bertentangan dengan Dasar Negara. Dan bahwa kita juga musti hati-hati dalam melakukan klasifisikasi dan tidak gegabah melakukan labeling. Kita harus bisa membedakan konsep Negara Islam dengan konsep tatanan kebangsaan ‘starry’, kata lain dari “nasionalis religius” sebagai tujuan, cita-cita politik gerakan- ideologis. Jika tidak, kita akan terjerumus pada kebijakan yang salah, hal itu dapat menimbulkan akibat- politik yang tidak baik.

Hal kedua, fenomena radikalisme sesungguhnya tidak hanya ada dan terjadi di Iingkungan gerakan Islam saja. Tidak adil jika kita hanya melihat sepihak seperti itu. Padahal, jika kita bersedia menyelami lebih dalam, kita akan menemukan fenomena yang sama, terutama sejak masa reformasi, telah banyak tumbuh gerakan- ideologis radikal dalam politik Indonesia, baik yang bersumber dari nilai- agama maupun nilai- sekuler, seperti dari ideologi liberal dan paham- lain yang bersumber atau merupakan metamorfosis dari gerakan ideologis kiri/komunisme.

Terhadap gerakan- ideologis yang bersumber dari nilai- sekuler tersebut, atau dari nilai-nilai agama lainnya, tentu harus diperlaku kan sama jika tujuan dan cita-cita politiknya bertentangan dengan Pancasila dan Dasar Negara. Mengabaikan atau membiarkan mereka tampil secara eksklusif di tengah masyarakat, adalah merupakan langkah keliru.
Sementara disisi lain kebijakan deradikalisasi alkhir-akhir ini marak dibicarakan, disayangkan memberikan kesan hanya ditujuan kepada gerakan Islam, sehingga Iogis jika hal ini menimbulkan tanda tanya besar di kalangan ummat. Bahwa dalam melihat prespektif ancaman ideologis sayogyanya bersifat menyeluruh, yakni baik yang datang dari paham yang bermuara pada sekularisme, maupun yang datang dari paham yang merujuk pada teokratisme. Sebab, jika hukum sebagai tuntutan rasional bagi suatu kehidupan sosial yang tertib diberlakkan seimbang, maka tertib politik dan tertib sosial akan terjamin, disitulah kemaslahatan bersama dapat dicapai,”ucapnya.

 

Pos terkait