Kinerja Bina Marga Kec. Tambora Jakbar Tak Profesional

Oleh, Saiful

JAKARTA, AMUNISINEWS.CO.ID.- Pemantauan media di lapangan atas kinerja Kasatpel Bina Marga Kec.Tambora Jakarta Barat yaitu Juan tak professional pada pengawasan pelaksanaan pengerjaan atas hasil Musrenbang yang tak sesuai, malah alihkan  pertanyaan tim media. Itu adalah urusan PT MKC   yang dapatkan ajuan tendernya, pada Jum’at (29/11/’19)

Hal itu di pertanyakan dari beberapa sumber berkompeten seperti dari kemasyarakatan ke RT an dan lingkup terkait pada awak tim media, maka pertanyaan tersebut di teruskan pada pejabat lingkungan terkait.

Menurut Ketua LMK Kel.Krendang , Harun,  dengan awal Musrenbang, sebelum pelaksanaan apa yang menjadi program prioritas penataan ruang yang seharusnya dilaksanakan, ternyata hasil pelaksanaan pekerjaan di lingkup jalan Krendang Timur Rt.008/02 Kel.Krendang hasilkan pelaksanaan pekerjaan tata ruang yang berbeda alias tak professional. Seperti di paparkan pada awak tim amunisi.

Di konfirmasikan pada pihak Kasatpel Bina Marga pekerjaan di Kel.Krendang hal tersebut, sebagai jawabannya Pengajuan dari Musrenbang adalah terkait peninggian jalan, tapi ternyata yang di kerjakan justru pengaspalan.
Saat di pertanyakan peninggian jalan berapa tingginya pengaspalannya, tak di jawab. Termasuk pertanyaan dari warga yang di sampaikan oleh tim media, seberapa luas pengerjaannya dari Rt. 008 sampai Rt.013 Rw. 02 pun tak di jawab. Padahal di gang yang di RT.008/02 tidak ada pengaspalan.

Saat konfirmasi pada Sekel Kel.Krendang, Asep, tentang hal yang di maksud malah alihkan sebagai jawabannya pada titik yang lain yaitu jalan Krendang Tengah 1 Rw.003. di lokasi tersebut sedang ada pengerjaan Bina Marga, artinya jawabannya tidak proporsional. Yang di tanya lain, jawabannya juga lain?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

———

Oleh, Budi.Setiawan

 

Ormas se- Jabotabek Ikuti Giat Dialog Nasional dan Bedah Buku PKI

 

 

JAKARTA, AMUNISINEWS.CO.ID.- Sejumlah Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) se-Jabotabek mengikuti kegiatan Dialog Nasional dan Bedah Buku PKI – Dalang dan Pelaku Kudeta G30S/PKI yang ditulis oleh Prof.Dr Aminudin Kasdi dkk, dengan Penerbit Yayasan Masyarakat Peduli Sejarah-Ponpes Tebu Ireng.

 

Bertempat di Gedung Dwi Warna Purwa Lemhannas, diskusi ini menghadirkan Jend Purn.Riamizard Ryakudu sebagai Keynote Speaker.

 

 

Di sesi pertama, narasumber Prof Dr H Salim Said (mengupas soal G30S/PKI ditinjau dari sisi perspektif politik), Dr.Asad Said Ali  (membahas G30S/PKI ditinjau dari sesi perspektif Intelijen), dan moderator oleh Adhie M Massardi

 

  1. As’ad Said Ali  menegaskan, globalisasi informasi dan komunikasi membuat pimpinan Partai komunis Indonesia berpikir ulang tentang sistem komunis. Glasnost dan Perestroika (keterbukaan dan restrukturisasi) yang dibahas oleh sekjen partai komunis Rusia, Gorbachev pada pertengan 1980-an mengakibatkan komunisme porak poranda.

 

Globalisasi informasi menurutnya juga membuat publik mengetahui kemajuan yang terjadi di negara lain dan sadar atas kebobrokan sistem komunis. Korupsi para elit dan represi serta keterbelakangan dalam segala aspek yang sebelumnya ditutup-tutupi berubah menjadi ‘mala-petaka.’
Akhirnya Gorbachev mengambil langkah radikal dengan membentuk Partai Sosialis baru yang mengakomodir ‘keterbukaan’ dan diikuti ‘Restrukturisasi’ politik dan pemerintahan secara mendasar.

 

Ia juga menyebutkan bila Pemimpin China, Deng Hsiao Peng mampu merespon situasi dengan mempertahankan sistem politik sosialis dengan membuka ruang kebebasan dalam batas tertentu. Dan merubah sistem ekonomi menjadi ekonomi campuran, dengan mengizinkan hak milik pribadi, kapitalisme dan modal asing.

 

“Kini gerakan komunis global menjelma menjadi ‘Internasional League For People’s Struggle’ (ILPS) yang berkantor di Belanda.dan berubah menjadi LSM,” tutur As’ad.baru-baru ini di Gedung Lemhanas,Jakarta Pusat.

 

Pada akhir dekade 70 -an dan awal dekade 80 -an Raden Sosro dan kawan-kawan menyelenggarakan kursus politik secara tertutup tentang materialisme, historis dan dealektika yang mendorong gerakan perjuangan seperti PRD.

 

Pasca 1998 ex tokoh PKI berhasil mendorong generasi muda kini membentuk Front Mahasiswa Nasional (FMN), Aliansi Gerakan Reformasi Agraria (AGRA), Serikat Perempuan Indonesia (SERUNI), Gerakan Serikat Buruh Indonesia(GSBI), Organisasi-organisasi ini terhubung dengan (ILPS)

 

“Komunis ala RRC akan menjadi model baru gerakan komunis dalam menuju tahapan akhir menuju negara Komunis,” tegasnya.

 

Kemungkinan kebangkitan komunis di Indonesia sangat kecil, selama Tap MPR No XX tetap dipertahankan, kemudian budaya masyarakat Indonesia yang religius juga akan menghambat bangkitnya Komunis, lalu kekuatan dan ikatan gerakan Komunis dunia sekarang relatif melemah.

 

“Kita tidak boleh lengah, tetap perlu waspada terhadap kebangkitan PKI. Bahaya bangkitnya Komunis jangan dibesar-besarkan karena kontra produktif terhadap persatuan nasional,” jelas As’ad.

 

“Masalah G-30-S /PKI tidak perlu dipersoalkan lagi karena sudah menjadi sejarah yang tidak mungkin dihapus,” ujarnya.

 

Dalam hal sejarahnya PKI memang mempersiapkan aksi pengambil alihan kekuasaan yang sah.

 

Pro dan kontra seputar  ‘gerakan 1 Oktober 1965/PKI adalah sesuatu yang tidak bermanfaat, bahkan bisa menghabiskan energi anak bangsa,’ tegas As’ad.

 

Lagi pula di era reformasi, hak dan kewajiban ex PKI telah direhabilitasi, sehingga setara kedudukannya di dalam hukum dengan warga negara lainya. Mengungkit-ungkit soal penanganan PKI pada tahun 1965 dengan mengajukan tuntutan ganti rugi hanya akan mengusik api permusuhan.
Sebaiknya pihak yang merasa menjadi korban kekejaman PKI tidak perlu mempersoal kan keturunan ex PKI yang menduduki jabatan publik ataupun posisi di Partai Politik.

 

 

63 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

KORAN AMUNISI

dan AMUNISINEWS.CO.ID

Ide dasar penerbitan Surat Kabar Umum (SKU) Amunisi dan Amunisinews.co.id antara lain membantu pemerintah dalam upaya penegakkan hukum dan percepatan pemberantasan korupsi. Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP-RI) No, 68 tahun 1999, yang ditetapkan pada 14 Juli 1999 mengatur bagaimana peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara, termasuk membantu penegakan hukum dan percepatan pemberantasan korupsi. Amunisi adalah bagian dari masyarakat, yang diharapkan pula dapat berperan aktif. Karena itu, sebagai media cetak, yang akan turut serta dalam penegakkan hukum di Indonesia, Amunisi harus mempunyai visi dan misi yang jelas. Tentunya, diaflikasikan dalam bangun tubuh (halaman) dengan organ-organ (rubrikasi) yang tepat sasaran, yakni setiap yang disajikan adalah berisi informasi-informasi yang digali melalui kerja keras investigasi dengan pendalaman yang dapat dipertangungjawabkan.