Kisruh, Pergantian Kepala Kampung di Distrik Baru Puncak Jaya

  • Whatsapp

Oleh : Budi Setiawan

JAKARTA,AMUNISINEWS.CO.ID – Hasil dari temuan Mendis, selaku Koordinator Investigasi Papua didapatkan fakta terkait adanya keterlibatan elit politik dan elit di pemerintah yang senantiasa memberi nuansa negatif terhadap kinerja dari Pemerintah,  dan perang suku tidak akan terhenti apabila bupati Puncak Jaya tidak mengaktifkan kembali para Kepala Desa yang belum berakhir masa jabatannya namun sudah digantikan oleh orang orang dekat dari Bupati sebagai kepala desa.

 

Hal itu dikatakan Mendis Kogoya pada rekan jurnalis, Senin (22/10/18) di Menkopolhukam, Jakarta-Pusat.

Atas dasar tersebut pada hari Senin, 22, Oktober 2018 Mendis dengan didampingi Ketua Umum Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara Pengawas Anggaran RI.Drs, Tubagus Rahmad Sukendar, SH hadir di Kementerian Polhukam diterima langsung oleh Drs Erwin C Rusmana,SH mewakili Deputi V Polhukam RI  beserta Staf Deputi V.  Pejabat Kementerian merespon semua laporan dan temuan dari Korwil Investigasi BPI KPNPA RI Papua terkait perang suku di Kab. Puncak Jaya.

Kisruh tersebut sudah memakan korban meninggal dunia puluhan orang dan terluka ratusan. BPI KPNPA sangat mengharapkan kepada Menkopolhukam RI untuk bersama sama dengan Kapolri dan Panglima TNI turun ke Puncak Jaya untuk melihat secara langsung apa yang sedang terjadi di Kab. Puncak Jaya, jangan sampai nantinya oleh  ‘digoreng’ oleh para pihak yang ingin membuat gaduh NKRI di tahun politik.

Di Puncak Jaya terjadi perang suku yang di diamkan tanpa ada tindakan dari Pemerintah RI, menjadi komoditas Politik di negara asing yang memang nota bene ingin Papua lepas dari pangkuan NKRI.

“Dan dari BPI KPNPA RI selaku Mitra Polhukam  sangat berkomitmen penuh selaku komponen bangsa dalam menjaga NKRI ini aman dari gangguan separatis maupun pihak yang ingin stabilitas keamanan di NKRI menjadi tidak kondusif, semoga segera ada tindak lanjut dari aparat Penegak Hukum terkait untuk penyelesaian konflik antar suku di Kab. Puncak Jaya,” Tegas Drs, Rahmad Sukendar, SH.

Sehubungan dengan adanya pertikaian antar kampung, suku di Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua.yang memakan korban luka maupun jiwa, diduga disebabkan oleh pergantian 302 Kepala Kampung dari 26 Distrik Baru Kabupaten Puncak Jaya Prov. Papua yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

BPI KPNPA RI pun mengeluarkan sikap:

Kami BPI KPNPA RI meminta kepada Menteri Dalam Negeri Membatalkan Surat Keputusan Bupati Tentang Pergantian Kepala Kampung Baru Nomor : 188.45/95 Tahun 2018 yang jelas-jelas melanggar aturan Undang Undang Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Kampung Nomor 6 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 65 Tentang Pilkades dan Permendagri Nomor 47 Tentang Administrasi Pemerintah Desa.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi RI Meninjau Anggaran Dana Desa di 302 Kampung dari 26 Distrik Baru Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua yang diduga ada penyelewengan dan tidak tepat sasaran.

Menteri Koordinator Politik, Hukum Dan Keamanan RI menindak tegas Oknum Aparatur Pemerintah maupun Masyarakat Papua yang menjadi provokator/aktor intelektual yang mengakibatkan perang antar Kampung maupun suku karena Pergantian Kepala Kampung yang yang tidak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Kepolisian RI Merespon Laporan Pengaduan Masyarakat di 302 Kampung dari 26 Distrik Baru Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua.

Kepada Yang Terhormat Presiden RI, Kemenkopolhukam, Kemendagri untuk segera menindaklanjut laporan yang di sampaikan DPRD TK II Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua dengan mengirimkan Tim Khusus untuk cek kebenaran dari laporan yang disampaikan oleh warga masyarakat Kabupaten Puncak Jaya maupun hasil dari temuan Tim Investigasi BPI KPNPA RI dikarenakan ada dugaan  kerugian keuangan negara milyaran rupiah.

 

 

Pos terkait