Komisi A dan C DPRD Kota Surabaya Incaran Fraksi Partai Solidaritas Indonesia

Oleh Irman

SURABAYA-AMUNISINEWS.CO.ID-Setelah pelantikan Ketua DPRD Kota Surabaya, Adi Sutarwijono, Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mulai ancang-ancang membidik Komisi A dan Komisi C.

Pasalnya, kedua komisi tersebut sangat strategis dalam pelayanan masyarakat, dan merupakan mitra kerja eksekutif yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.

“Tapi untuk menduduki Komisi tersebut, kami sangat realistis lah, berapa sih jumlah kursi kita di dewan.”ujar Josiah Michael, Wakil Ketua Fraksi PSI di Surabaya, Jumat (27/09/19).

Ia menjelaskan, saat ini pasca pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan ketua dewan yang baru, Fraksi PSI langsung meggelar meeting point diantaranya, me mapping anggota fraksi dengan back ground ilmu pendidikan masing-masing anggota fraksi.

Josiah menambahkan, anggota PSI akan menyebar untuk menempati komisi-komisi setelah Alat Kelengkapan Dewan (AKD) selesai dibentuk.

Soal komunikasi antar fraksi terkait AKD, Josiah mengatakan, tidak ada loby-loby antar fraksi di dewan, yang ada hanya bincang-bincang santai sesama fraksi untuk secepatnya AKD dibentuk, agar kinerja anggota dewan hasil pemilu bulan April lalu bisa bekerja maksimal.

“Prinsip kami tetap AKD harus mengedepankan kepentingan masyarakat. “tegasnya.

Saat disinggung kembali apakah benar PSI incar Ketua Komisi A dan C, Ia dengan tegas mengatakan, Fraksi PSI tidak ada target untuk memimpin Komisi-Komisi, karena masih banyak partai lain yang memiliki kursi lebih banyak dari PSI.

“Sekali lagi kami tahu dirilah, namun terpenting PSI mengedepankan kepentingan masyarakat diatas kepentingan pribadi, dalam setiap penempatan AKD.” ungkapnya. (irm)

 

75 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

KORAN AMUNISI

dan AMUNISINEWS.CO.ID

Ide dasar penerbitan Surat Kabar Umum (SKU) Amunisi dan Amunisinews.co.id antara lain membantu pemerintah dalam upaya penegakkan hukum dan percepatan pemberantasan korupsi. Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP-RI) No, 68 tahun 1999, yang ditetapkan pada 14 Juli 1999 mengatur bagaimana peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara, termasuk membantu penegakan hukum dan percepatan pemberantasan korupsi. Amunisi adalah bagian dari masyarakat, yang diharapkan pula dapat berperan aktif. Karena itu, sebagai media cetak, yang akan turut serta dalam penegakkan hukum di Indonesia, Amunisi harus mempunyai visi dan misi yang jelas. Tentunya, diaflikasikan dalam bangun tubuh (halaman) dengan organ-organ (rubrikasi) yang tepat sasaran, yakni setiap yang disajikan adalah berisi informasi-informasi yang digali melalui kerja keras investigasi dengan pendalaman yang dapat dipertangungjawabkan.