Komjen Pol Drs Moechgyarto, SH, M.Hum: Keyakinan Patuhi Peraturan Harus Melekat dalam Hati

Oleh Ulis JP

JAKARTA, AMUNISINEWS.CO.ID- Irwasum Polri Komjen Moechgiyarto yang juga Kepala Satgas Sapuh Bersih (Saber ) Pungutan Liar (Pungli) Nasional mengatakan Polri terus melakukan pembenahan dari segala sisi dan komitmen serta konsisten dalam penegakan hukum.

Sejalan dengan hal itu, seluruh anggota Polri agar memutuhi aturan yang sudah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. “Saya imbau agar seluruh jajaran Polri mematuhi aturan jika tidak ingin terkena sanksi tegas,” ujar Komjen Moechgiyarto kepada Amunisinews.co.id dan Deteksionline.com terkait perbaikan disiplin Polri menyambut HUT-73 Polri pada Senin 1 Juli 2019.

Acara HUT Polri sendiri akan dilaksanakan Selasa (9/7) di kawasan Monas Jakarta dan dilaksanakan di seluruh Indonesia di wulayah masing-masing. “Anggota yang melanggar aturan terlebih terlibat pungli terancam dipecat,” ujar Moechyarto lagi.

Menurut mantan Kapolda Metro Jaya ini, sadar akan mematuhi aturan hendaknya melekat di dalam hati bukan sekadar diucapkan di mulut saja. “Bila keyakinan mematuhi aturan sudah ada di dalam hati maka aparat akan menjadi panutan bagi masyarakat. Aparat jangan segan-segan mendatangi dan berdialog dengan warga di wilayah bertugas,” ujar Moechgyarto sambil mengatakan bahwa itu namanya bersosialisasi.

Dalam dialog, katanya, petugas jangan biarkan masyarakat terjerumus dan mengikuti aturan di luar ketentuan perundangan. Petugas harus memberikan arahan yang tepat agar tetap pada real mana yang harus diikuti,

“Begitu juga bila ada temuan dugaan pungli yang dilakukan aparat harus disertai dengan bukti dan fakta yang benar. Kita tindaklanjuti dan kita tindak bila laporan memenuhi unsur kebenaran,” ujarnya lagi.

Payung Hukum

Dasar pembentukan Saber Pungli Perpres Nomor 87/2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, dengan pertimbangan bahwa praktik Pungli telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. “Pemerintah memandang perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien, dan mampu menimbulkan efek jera. Dalam upaya pemberantasan pungutan liar itu, pemerintah memandang perlu dibentuk satuan tugas sapu bersih pungutan liar,” ujar Moechgyarto.

Atas dasar pertimbangan tersebut, Presiden Joko Widodo pada 20 Oktober 2016 telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, yang selanjutnya disebut Satgas Saber Pungli.

Menurut situs Sekretariat Kabinet, Satgas Saber Pungli berkedudukan di bawah bertanggung jawab kepada Presiden,” bunyi Pasal 1 ayat (2) Perpres ini.

Menurut Perpres ini, Satgas Saber Pungli mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya, menurut Perpres ini, Satgas Saber Pungli menyelenggarakan fungsi: Intelijen; Pencegahan; Penindakan; dan Yustisi.

Wewenang Satgas Saber Pungli adalah: a). Membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar; b). Melakukan pengumpulan data dan informasi dari kementerian/lembaga dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi; c). Mengoordinasikan, merencanakan, dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar; d. Melakukan operasi tangkap tangan; e). Memberikan rekomendasi kepada pimpinan kementerian/lembaga, serta kepala pemerintah daerah untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; f). Memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas lain unit Saber Pungli di setiap instansi penyelenggara pelayaan publik kepada pimpinan kementerian/lembaga dan kepala pemerintah daerah; dan g). Melakukan evaluasi pemberantasan pungutan liar.

 

 

91 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

KORAN AMUNISI

dan AMUNISINEWS.CO.ID

Ide dasar penerbitan Surat Kabar Umum (SKU) Amunisi dan Amunisinews.co.id antara lain membantu pemerintah dalam upaya penegakkan hukum dan percepatan pemberantasan korupsi. Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP-RI) No, 68 tahun 1999, yang ditetapkan pada 14 Juli 1999 mengatur bagaimana peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara, termasuk membantu penegakan hukum dan percepatan pemberantasan korupsi. Amunisi adalah bagian dari masyarakat, yang diharapkan pula dapat berperan aktif. Karena itu, sebagai media cetak, yang akan turut serta dalam penegakkan hukum di Indonesia, Amunisi harus mempunyai visi dan misi yang jelas. Tentunya, diaflikasikan dalam bangun tubuh (halaman) dengan organ-organ (rubrikasi) yang tepat sasaran, yakni setiap yang disajikan adalah berisi informasi-informasi yang digali melalui kerja keras investigasi dengan pendalaman yang dapat dipertangungjawabkan.