Konstitusi Kembali ke GBHN, Tetap Pertahankan UUD 1945

  • Whatsapp
Hj.Endang di tengah Acara Sosialisasi Empat Pilar

Oleh : Budi Setiawan

Hj.Endang di tengah para peserta Acara Sosialisasi Empat Pilar

WONOGIRI, AMUNISINEWS.CO.ID – Gelaran Acara Sosialisasi empat pilar yang dilaksanakan Anggota MPR- DPR RI Hj Endang Maria Astuti.SH,.MH di hotel Sunan Wonogiri, Jawa-tengah.pada tanggal 10/9/18.
Disambut baik oleh para peserta.tentunya dengan menggelar kegiatan ini benar-benar untuk bekal dan pemahaman untuk dapat kita implementasikan di tengah kehidupan bermasyarakat.

Acara Sosialisasi Empat Pilar yang terdiri dari pancasila, Bhineka Tunggal ika, Undang-undang Dasar 1945, NKRI yang begitu penting ini dihadiri,para masyarakat,dan tokoh agama, tokoh Masyarakat, pemuda, generasi penerus bangsa. Karena empat pilar Sebagai pondasi bangsa.

MPR akan melaksanakan penataan sistem Ketatanegaraan Indonesia melalui perubahan UUD 1945 dengan tetap berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara dan kesepakatan dasar untuk tidak mengubah pembukaan UUD 1945, tetap mempertahankan bentuk NKRI, mempertegas sistem presidensial, serta perubahan dengan cara adendum.

“Dalam acara ini, ada usulan dari sosialisasi agar konstitusi kita kembali ke GBHN (Garis besar haluan Negara).dan tetap mempertahankan UUD (undang-undang dasar 1945). karena faktanya UUD yang di amandemen justru menjadikan demokrasi yang kebablasan.dan carut marut usulan yang diterima untuk masukan dari peserta acara sosialisasi empat pilar,”tegas Endang Maria Astuti wanita yang bersahjah dan maju kembali dalam kontestan pileg 2019 nanti.

“Lebih lanjut di tegaskan, para perserta Sosialisasi empat pilar yang hadir. Selain itu usulan untuk pemilihan Presiden dan Kepala daerah seperti Gubernur, wakil gubernur. walikota dan bupati untuk di pilih oleh DPR,” ucap peserta.

Tentunya kondisi saat ini, pilkada dan pilpres yang akan di gelar pada bulan April,2019. nanti secara langsung justru memantik, permusuhan dan di khawatirkan bisa menimbulkan disintegrasi Bangsa hanya karena persoalan Sepele dan remeh temeh. Yang seharusnya tidak muncul  justru seringkali  jadi polemik.

Pandangan di tengah-tengah masyarakat.anggapan masyrakat dulu di pilih langsung adalah dapat untuk  menghindari korupsi.Ternyata  keliru besar yang ada saat ini tentunya, banyaknya oknum-oknum kepala daerah yang terlibat dalam persoalan korupsi ini berkat penyelengara pemilihan langsung kepala daerah dalan kontestan pilkada.tentunya kami berharap agar kedepan penyelengara pemilihan kepala daerah agar dapat dikembalikan seperti dahulu yang dapat memilih dan dipilih oleh DPRD setempat.

 

 

 

 

Pos terkait