KPU Harus Profesional dan Memiliki Kredibilitas

  • Whatsapp

Oleh Budi Setiawan

JAKARTA, AMUNISINEWS.CO.ID- Pesta demokrasi Pileg dan Pilpres, yang  diselengarakan 5 tahun sekali menjadi hajat bagi rakyat Indonesia untuk dapat memilih calon-calon pemimpin yang bersih dan track record yang baik,dan mempunyai integeritas.

Pesta demokrasi tahun 2019 mendatang untuk pertama diselenggarakan bersamaan untuk memilih calon Presiden dan wakil Presiden berserta Anggota DPR,DPD RI,DPRD Provinsi,dan DPRD kabupaten.

Anggota DPD RI Yanes Murib M.M dari daerah, Pemilihan Papua anggkat bicara kepada jurnalis Amunisinews.co.id, Senin (24/9/18). Menurutnya, Papua adalah bagian dari Indonesia. “Saya kritisi secara umum tetapi berdasarkan kondisi fakta yang ada di Papua, KPU sebagai penyelengara pemilu seharunya mampunyai,sikap pencegahaan dari potensi-potensi konflik horizontal pendukung masing-masing kandidat Capres dan Cawapres, yang dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan oleh semuanya,”tegas Yanes.

Ditegaskan karena kenapa tahun 2014 yang lalu dalam pesta rakyat hajat lima tahunan hampir terjadi konflik gesekan-gesekan antara pendukung kedua calon kandidat Capres dan Cawapres.

“Saya melihat dalam Pilpres 2019  ini boleh dikatakan bisa menjadi pertarungan yang lebih sengit dari Pemilu sebelumnya.  Dan saya melihat masyarakat yang ada di daerah-daerah ada yang mengerti dan tidak mengerti soal pilpres ini,” ujarnya..

Daerah-daerah yang mendeklarasikan #2019GantiPresiden  bisa menyebabkan konflik disitu,dan mengganggu keamanan situasi Nasional .  KPU dan Bawaslu seharusnya dapat memberikan tindakan ketegasan sebagai penyelengara Pemilu.

“Dalam demokrasi boleh saja tetapi dalam batasan dan tahapan di luar dari itu. Tidak boleh seenakanya karena seolah-olah negara demokrasi boleh benar.Tetapi yang tidak sesuai dengan ketentuan dilarang karena nanti bisa potensi stabilitas negara ini terganggu .Konflik akan bisa saja terjadi di depan mata saya ingatkan,KPU dan Bawaslu lakukan pencegahan dini baik di tingkat KPU pusat,Provinsi,kabupaten kota,” imbuhnya.

Yanes menegaskan,masalah menseleksi calon anggota KPU dan Bawaslu di provinsi dan kabupaten  syestemnya sudah berubah.  Tetapi sekarang berubah dan seleksi dilakukan daerah-daerah provinsi dan kabupaten. Provinsi dan di SK kan dan hasilnya disampaikan ke KPU RI ditetapkan dalam, SK.

Dalam tahapan itu banyak masalah terutama tim seleksi dari KPU dan tim seleksi ini banyak yang bermasalah yang ditemukan di Papua misalkan tim seleksi dan KPU yang ada di kabupaten Intan Jaya,Puncak Jaya,Puncak Jaya,Kabupaten Tolikara,Kabupen Wamena.

“Dalam seleksi tersebut yang mempunyai nilai bagus tidak lolos,dan yang mempunyai nilau tidak bagus lolos karena dugaan titipan oknum-oknum kepala daerah,” tegasnya.

“Harapan saya, ke depan KPU membuat kebijakan regulasi tetap pengawasan. Akibat  kontrolnya lemah, banyak oknum-oknum tidak benar dan tidak mengedepankan profesonalime dan kredebelitas,” harapnya..

 

 

Pos terkait