Kuasa Hukum Rohadi Sayangkan KPAI Biarkan Anak di Bawah Umur Lakukan Gugatan

  • Whatsapp

 

Oleh Hendra Usmaya

JAKARTA, AMUNISINEWS.CO.ID- Kuasa hukum Rohadi, terdakwa kasus suap untuk meringankan hukuman Saipul Jamil, Herman Simarmata SH MH dan Ade Muhamad Nur SH MH menyayangkan sikap Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

KPAI dinilai tidak tanggap terhadap kasus anak di bawah umur yang terjadi dalam permohonan praperadilan mantan panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Rohadi.

”Kami menduga selama 2 tahun telah diputus ingkrah kasusnya,   ada temuan diduga adanya pembiaran dan pelanggaran hukum dalam persidangan praperadilan yang menyertakan anak di bawah umur dengan kondisi fisik anak tersebut memiliki latar belakang kelainan (Down Syndrome),” kata pengacara dari Kantor AMN & Partners dengan alamat di Jln Blok Duku No 82 Cibubur Kecamatan Ciracas Jakarta Timur ini.

“Jadi, kata Herman, selama dua tahun ini KPAI kemana dan kerjanya apa?” sesal Herman, Jumat (22/6). Terlebih, katanya, ada statement KPAI yang dinilai tidak jujur karena tidak ada bantahan sama sekali dari KPAI.

 

Herman  menduga ada praktik mafia hukum di balik vonis terdakwa Rohadi. “Kami bukan untuk mencari -cari kesalahan akan tetapi kami hanya ingin mencari kebenaran dalam proses hukum praperadilan di dalam upaya mencabut status tersangka pada seseorang yang memang kerap diajukan melalui jalur praperadilan. Jalur yang ditempuh melalui proses sidang ini menjadi harapan bagi tersangka sebelum kasusnya sampai di meja hijau,” tutur Herman.

Apalagi, katanya ada saksi fakta hingga ahli pidana turut dihadirkan demi terkabulnya permohonan. “Tetapi menjadi hal yang cukup janggal saat permohonan praperadilan itu diajukan oleh anak tersangka yang masih di bawah umur,”ujar Herman.

 


Lebih lanjut Herman menjelaskan bahwa dirinya tidak ingin temuan perkara hukum Rohadi berkembang luas terlebih dahulu karena sudah 2 tahun tidak terjamah dan  tidak mau menduga melebar lebih jauh lagi.

“Kami hanya menyoroti anak di bawah umur itu saja, karena posisi anak di bawah umur 12 tahun dengan kondisi mengalami penyakit Down Syndrome digunakan alat untuk mengajukan praperadilan itu salah satu kejahatan yang mengeksploitasi anak -anak,” ujarnya.

Karena menurut para pengamat bahwa eksploitasi anak sangat dilarang karena anak itu dilindungi oleh undang-undang sedangkan dalam undang-undang tahun 74 itu kan dikatakan bahwa anak didalam kandungan ibunya saja itu sudah dilindungi oleh Undang-undang dan Hak Asasi Manusianya. ” Dalam kasus ini   kenapa KPAI tidak cermat,” ujar Herman.

Herman mengatakan bahwa sikap KPAI melanggar aturan atau tidak, paling tidak setiap komisi-komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KomNas HAM tolong awasi  apakah ada keterlibatan hal-hal yang tidak masuk didalam kapasitas hukum.

Contohnya kasus  Rohadi ini adanya penggunaan anak di bawah umur yang mengajukan praperadilan untuk ayahnya yang notabene dari unsur umur tidak memenuhi persyaratan.

Karena anak di bawah umur jadi seharusnya KPAI mengawasi tindak pidana keterlibatan anak dibawah umur tersebut.

Sebagai kuasa hukum Rohadi pertama saat ini dilakuka Herman dan Ade adalah melacak dan mencari dalang atau otak pelakunya, siapa yang memaksa anak dibawah umur ini menjadikan sebagai objek untuk mengajukan praperadilan atas nama bapaknya.

“Kami akan terus telusuri siapa otak atau dalang pelakunya sampai ketemu, nah kalau memang sudah melanggar pidana yang pastinya kita akan pidanakan. Bila perlu kita bisa bekerja sama dengan KPAI untuk mengawasinya dan tentunya kita mencari kebenaran di sini,” jelasnya

Ade Muhamad Nur menambahkanh pihaknya hanya ingin mengetahui siapa dalang intelektualnya dan bagaimana kedudukan anak dibawah umur 12 tahun digunakan sebagai alat untuk mengajukan praperadilan bagi bapaknya.

Sedangkan bapaknya tidak mengetahui anaknya yang masih dibawah umur 12 tahun yang memiliki penyakit Down Syndrome itu untuk bicaranya saja tidak bisa bagaimana mengajukan praperadilan?

” Jadi tidak mungkin, wajar praperadilan tersebut ditolak,” tegasnya.

Pos terkait