Layanan publik Online Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara Tegas Diberlakukan

  • Whatsapp

Oleh, Tim/red

JAKARTA, AMUNISINEWS.CO.ID. – Di lingkup Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara tegas diberlakukan, langkah social distancing measure bahkan di sektor pelayanan publik.

Satker Perangkat Daerah (SKPD) yang berhubungan erat dengan sektor pelayanan publik untuk warga Ibukota pun mempersiapkan skema dalam jaringan (daring) atau online untuk tetap memberikan pelayanan.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta yang mempersiapkan aplikasi Alpukat Betawi lewat laman alpukat-dukcapil.jakarta.go.id untuk mengurus KK, KTP-el, akta kelahiran maupun akta kematian, Kartu Identitas Anak, juga legalisir dan duplikat akta pencatatan sipil.

Disdukcapil juga mempersiapkan laman silaporlagi-dukcapil. jakarta.go.id. untuk permohonan dokumen Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) di Jakarta.

Kepala Disdukcapil, Dhany Sukma menjelaskan bahwa pelayanan online ini akan berlangsung hingga masa isolasi selesai, pada 31 Maret 2020,

“Untuk semua pengambilan dokumen berbasis layanan daring atau online, juga dilakukan setelah hari itu,  1 April 2020,” ujarnya. dikutip Bisnis, Kamis (19/3/2020).

Layanan Perijinan, selain Disdukcapil, terhitung sejak tanggal 17- 31 Maret 2020 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta juga menutup sementara Layanan Publik Langsung di 316 service point atau Unit Pelaksana PMPTSP dan Mal Pelayanan Publik Provinsi DKI Jakarta.

“Layanan Publik secara langsung di seluruh service point dan Mal Pelayanan Publik ditutup sementara sampai dengan 31 Maret 2020 sesuai Arahan Gubernur Provinsi DKI Jakarta” ujar Kepala DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta Benni Aguscandra.

DPMPTSP DKI Jakarta pun mengalihkan pelayanan ke online yang dapat dijangkau masyarakat melalui website http://jakevo.jakarta. go.id. Layanan Call Center Tanya PTSP 1500164 pun tetap beroperasi seperti biasa pada jam kerja yakni pukul 07.30 sampai dengan 16.00 WIB.

Pemohon ijin pun dapat mengajukan penyuluhan seputar perijinan dan nonperijinan melalui email komunikasiinformasi.dpmptsp @jakarta.go.id atau mengirim pesan ke Direct Message media sosial@layananjakarta.

“Pelayanan melalui sistem daring dilakukan mulai dari mengajukan berkas permohonan sampai dengan pencetakan dokumen ijin/nonijin yang dilakukan #bisadarirumah melalui website oss.go.id dan jakevo.jakarta.go.id,” ungkap Benni.

“Undang undang telah mengamanatkan bahwa Pelayanan Publik yang Prima merupakan Kebutuhan Dasar dan Hak Sipil setiap Warga Negara, untuk itu kami terus memastikan agar warga Jakarta tetap terlayani dengan baik dan layanan diakses #bisadarirumah,” tambahnya.

Di jelaskan, Benni, Pemprov. DKI Jakarta telah bekerjasama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk melakukan sertifikasi elektronik (Certification Authority) terhadap output izin dan nonizin guna memastikan pertukaran informasi yang efisien dan aman.
Untuk itu guna mengetahui persyaratan, mekanisme pelayanan, definisi, dasar hukum hingga biaya retribusi perijinan dan nonperijinan, pemohon dapat mengakses website http://pelayanan. jakarta.go.id, bahkan pemohon dapat berkonsultasi melalui percakapan daring dan bertatap muka secara real time dengan petugas DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta melalui fitur Live Chat dan Video Call pada website

Maka, sesuai amanat Gubernur DKI Jakarta yang mengimbau agar penyelenggaraan acara yang berpotensi menghadirkan orang dalam jumlah yang banyak agar ditunda dan perizinan terkait hal tersebut dapat ditinjau ulang melalui pembentukan Tim Review Perizinan.

“Perlu diinformasikan, bagi pemohon perijinan penyelenggaraan acara atau event yang berpotensi mendatangkan banyak orang dihimbau untuk mendapatkan Rekomendasi dari Tim Review Perijinan guna meningkatkan kewaspadaan terhadap resiko penyebaran Covid-19,” ujar Benni.

Hal ini sesuai dengan seruan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan terhadap Risiko Penyebaran Covid-19 pada Penyelenggaraan Acara di Provinsi DKI Jakarta.

“Untuk mendapatkan informasi lebihlanjut terkait rekomendasi tersebut pemohon dapat menghubungi layanan Call Center Tanya PTSP 1500164 extension: 4, khusus layanan Konsultasi Review Perijinan Penyelengaraan Acara yang beroperasi mulai pukul 07.30 sampai dengan pukul 21.00, Wib” tutup Benni selaku Ketua Tim Review Perijinan.

Lanjut sesuai amanat gubernur, masyarakat yang mendapati tenggat waktu update dokumen kependudukan atau habis masa perijinan pada 17-31 Maret 2020, tak perlu terburu-buru untuk mengurusnya, sebab tidak dikenakan denda.

 

 

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *