LSM WGAB: Proyek Diduga Kurang Jelas Tak Lengkapi Papan Nama

  • Whatsapp
Proyek yang dikerjakan tanpa plang/papan nama diduga tak jelas

Oleh : A.Rahman

Proyek diduga tak jelas yang dikerjakan tanpa plang/papan nama

NABIRE, AMUNISINEWS.CO.ID – Ketua LSM Wadah Generasi Anak Bangsa  (WGAB)  Papua Yery Basri Mak melalui Nasarudin S.P sebagai ketua DPC LSM WGAB Kabupaten Nabire menegaskan, setiap proyek tanpa papan nama informasi proyek merupakan sebuah ‘pelanggaran’ karena tidak sesuai dengan amanat Undang – Undang dan Peraturan lainnya.

Peraturan dimaksud yakni Undang – Undang (UU) nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.“Proyek tanpa plang nama, melanggar Peraturan Presiden dan Undang – Undang” tandas Anas  Dan plang informasi proyek itu bertujuan agar pelaksanaan setiap proyek dapat berjalan dengan transparan. Dimana keterbukaan atau transparansi ini dimulai sejak tender atau lelang proyek dilakukan termasuk tender proyek yang dilakukan di badan publik “Bukan pekerjaan sudah dilakukan baru pasang plang itu tidak menjadi alasan

Disinggung mengenai masih adanya proyek yang dikerjakan tanpa plang nama proyek di Legari Nabire kampung manunggal, kami investigasi ternyata dikerjakan oleh kontraktor  PT INERTHIA, Proyek bendungan dikerjakan bersumber dari dana  APBD nilainya.2.Miliar  ini dikerjakan tanpa plang informasi proyek.

Direktur PT INERTHA ketika di konfirmasi  seputar persoalan itu, mengaku  bahwa pemasangan plang nama proyek itu kita menunggu Petunjuk Teknis (juknis). Dan alasannya kita baru awal pekerjaan baru buka lahan  belum berprogres bahkan menunggu  Direksi Keet “Bagaimana kita mau pasang papan nama karena kita masih kerja buka jalan dan kita juga menunggu Direksi Keet belum ada” tegasnya

Lanjut direktur kepala, kalau dilokasi kami ada 2 kontraktor yang menangani proyek disekitarnya dan pemasangan plang harus dua, juga kami tidak tau proyek yang ditangani siapa yang disebelahnya. Kalau di kami proyek baru berjalan kontrak awal  September ahir Desember dengan dana Rp.2 miliar, katanya

Untuk masalah jalan yang dibangun oleh kepala kampung, kami sudah buat surat  kesepakatan dengan kepala Distrik untuk sementara kita pakai untuk melewati untuk  angkut material dan selesai pekerjaan kami akan kembali perbaiki  jalan yang kami lewati, katanya

Kembali, Anas juga menjelaskan pada pasal 25 Perpres diatur mengenai pengumuman rencana pengadaan barang/jasa pemerintah, melalui website, portal LPSE, papan pengumuman resmi, dan sebagainya.

Ini semakin memperkuat apa yang juga diatur dalam UU nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), ”sebelum menjalankan proyek harus papan sudah dipasang agar masyarakat bisa mengetahui darimana proyek tersebut berasal. Dan “Setiap pelaksanaan proyek harus pampangkan plang nama, dengan tujuan agar masyarakat mengetahui proyek tersebut di danai dari uang rakyat. Bahkan pekerjaan dari Dana desa,.pun harus ada papan merek nya,’’ tegasnya

 

Pos terkait