Lurah Kramat Suparjo: Saya Difitnah Oleh Binmaspol!

  • Whatsapp

Oleh Rukmana/Asdi

JAKARTA, AMUNISINEWS.CO.ID- Transparansi penggunaan anggaran oleh para pengguna anggaran menjadi sorotan publik. Lurah, kepala desa, bupati dan gubernur, harus betul betul piawai dalam mengelola anggaran.

Publik kian kritis, para pengguna anggaran menjadi bahan perbincangan LSM,Ormas dan Wartawan.

Hal ini terjadi di Kelurahan Kramat, Jakarta Pusat.  Lurah Kramat  Suparjo menjadi bahan perbincangan atas dugaan mark – up uang sewa kantor kelurahan dan dugaan manipulasi APBD Kelurahan Kramat.

Saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (14/08/18) , Lurah Kramat, Jakarta Pusat Suparjo mengelak terkait opini mark – up uang sewa kantor kelurahan Kramat.

Menurutnya, ia tidak mengurusi uang sewa kantor, karena ini menggunakan dana DPA yang ditangani langsung oleh pihak Walikota Jakarta Pusat.

Tidak hanya uang sewa yang menjadi perbincangan warga, terkait APBD Kelurahan pun menjadi sorotan.

Dalam APBD yang terdapat di APBD portal milik DKI Jakarta ada anggaran untuk makan dan minum Satpol PP Kelurahan yang kisarannya mencapai Rp 94 juta pada Th 2018, namun, menurut Kepala Satpol PP Kelurahan Kramat, Pony, ia dan anggotanya tidak pernah diberi makan maupun minum selama Januari hingga Juli 2018 ini, ungkapnya kepada awak media Selasa (14/08/18) di sebuah warung makan dibilangan Jakarta Pusat.

Bahkan anggaran kegiatan TNI-Polri yang dianggarkan Rp: 36  juta satu tahun, pada th 2017 ini dibayar hanya perkegiatan Rp.250 juta, dan tiap bulannya hanya ada dua kegiatan dan dibayar Rp 500 ribu saja.

Hal ini terungkap dari wawancara dengan Binmaspol Kelurahan Kramat, Maskur, dalam hari yang sama (Selasa red..) namun semua ini dibantah Suparjo. “Saya sudah keluarkan semua anggaran sesuai pagu yang ada, untuk kegiatan TNI – Polri saya berikan perkegiatan, memang ada orang yang tidak suka dengan saya, Binmaspol itu ada masalah dengan saya, maka saya sudah melaporkan Binmaspol, Maskur ke Polres, agar kinerja Binmas di evaluasi,” katanya kepada awak media dikantornya.

“Bahkan pada saat saya mau melakukan bongkaran pasar Gaplok, alat berat ditahan oleh Binmaspol agar tidak beroperasi, dan saya datang ke lokasi untuk memerintahkan alat berat itu melakukan tugasnya,” sambung Suparjo dengan nada kesal.

“Saat pembangunan SD.01 Maskur menstop pembangunan karena tidak koordinasi dengan Dia, nama saya juga dijelekin dimana – mana,” pungkas Suparjo.

 

Pos terkait