Luruskan Verifikasi Faktual, Tegaskan Tak ada Surat Edaran Kerjasama pada Usaha Pers

  • Whatsapp

Oleh, Budi.Setiawan

JAKARTA, AMUNISINEWS.CO.ID.- Wakil Ketua Dewan Pers, Hendry Ch Bangun menegaskan tidak ada surat edaran kepada instansi bila kerjasama media harus dengan perusahaan pers terverifikasi faktual. Menurut Drs Kamsul Hasan.

Bahkan Hendry, menantang ratusan wartawan yang hadir saat sosialisasi di Karawang,  beberapa waktu lalu. “Jangan hanya isu, buktikan, mana surat itu bila ada,” tegasnya.

Begitu juga Ketua Dewan Pers, M.Nuh saat Hari Pers Nasional (HPN) di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, menegaskan tidak ada larangan itu. Kebijakan kerjasama sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah daerah.

Masih terkait verifikasi faktual, ternyata juga dijadikan landasan pertanyaan penyidik saat menangani sengketa pemberitaan media.

Pertemuan ahli pers  di HPN Banjarmasin, menegaskan sengketa pemberitaan yang harus diteliti adalah perintah UU Pers menyangkut Pasal, 1 angka 1, Pasal 1 angka 2, Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 UU Pers.

Ledakan media belakangan ini membuat sejumlah instansi kewalahan menerima permohonan kerjasama. Cara gampang adalah memanfaatkan verifikasi faktual.

Seakan-akan verifikasi faktual itu adalah persyaratan, padahal petinggi Dewan Pers sudah menyatakan tidak ada larangan. Kebijakan kerjasama diserahkan kepada pengguna anggaran.

Isu lainnya adalah menjadi temuan BPK bila kerjasama tidak dengan perusahaan pers terverifikasi faktual. Ini juga sudah dibantah oleh instansi tersebut.

Bila anggaran kerjasama media dalam hal ini pers namun diberikan kepada media yang tidak berbadan hukum pers Indonesia maka itu temuan dan masalah.

Definisi pers dan Badan hukum perusahaan pers sudah jelas menurut Pasal, 1 angka 1, Pasal 1 angka 2 dan Pasal 9 ayat (2) UU No.40 tahun 1999 tentang Pers. Hal ini yang tidak boleh dilanggar dalam penggunaan anggaran.

Anehnya, saat kerjasama dengan pers sangat ketat, sementara anggaran publikasi digunakan juga untuk Influencer dan Google tanpa persyaratan verifikasi faktual.

Jangan heran bila kemudian oleh Google penempatan juga tidak gunakan syarat verifikasi faktual. Media yang bekerja ama dengan Google bisa mendapatkan AdSense.

Influencer juga tak terverifikasi faktual tetapi dapat anggaran publikasi dan tidak jadi temuan BPK, jadi boleh !

Dialog, pada interaksi,.

Eko (bukan nama sebenarnya) tanya “Perusahaan Pers saya sudah memenuhi syarat UU Pers dan instansi itu tidak ada persyaratan verifikasi faktual, kenapa ga boleh jadi mitra ?”

Belum dijawab pertanyaan pertama, dia lanjutkan “Apakah perusahaan saya tidak dapat karena kerjasama media itu hanya untuk kelompok tertentu atau ada cashback untuk oknum ?”

Agar menjawabnya bisa netral, link media saya minta. Langkah pertama melihat tentang kami dan redaksi perusahaan pers tersebut. Bila diukur dengan UU No.40 tahun 1999 tentang Pers, Ok sudah cukup.

Pasal 1 angka 1, terpenuhi dua unsurnya yaitu ada lembaganya dan melakukan kegiatan jurnalistik. Pasal 1 angka 2 juga terpenuhi, perusahaan pers ini Pasal 3 akta notarisnya, tidak campur usaha lain.

Pasal 9 ayat (2) tentang badan hukumnya juga sesuai SE Dewan Pers 01 tahun 2014 yaitu PT, yayasan atau koperasi. Begitu juga perintah Pasal 12 tentang penanggung jawab dan alamat redaksi.

Perusahaan pers ini memenuhi syarat UU Pers. Bila media ini bersengketa dalam hal pemberitaan atau iklan maka yang harus digunakan adalah prosedur UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers.

Kembali pertanyaan awal kenapa tidak disertakan menjadi mitra kerjasama media ? Ternyata ada peraturan lain yang tidak terpenuhi, bukan soal KKN atau cashback yang belum terbukti.

Perusahaan pers ini meski memenuhi persyaratan UU Pers namun rekening bank yang digunakan atas nama pribadi salah satu pimpinan media itu, bukan atas nama badan hukum perusahaan pers.

Bila saya menjadi bendahara dan atau pengguna anggaran juga akan menolak tetapi sekaligus menjelaskan alasannya. Tidak mungkin kerjasama dengan perusahaan pers tetapi rekening pribadi.

Bila hal dilakukan akan menjadi temuan saat pemeriksaan karena yang digunakan uang negara atau daerah. Lain halnya bila transaksi itu gunakan uang pribadi seperti kerjasama calon kepala daerah.

UU Pers memang tidak ada pasal yang wajibkan harus mencantumkan rekening bank atas nama perusahaan pers, karena itu statusnya sebagai perusahaan pers tidak hilang bila bersengketa.

Keterbatasan pada IG ini terpaksa kita tulis terpisah kaitan rekening bank dan Pasal 9 ayat (2) UU Pers !

 

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *