Mabes Polri Diminta Awasi Laporan Dugaan Pemalsuan Ijazah Plt Wakil Walikota Tual

  • Whatsapp

Oleh Ulis J Putnarubun

George Elkel, S.Sos , Sekjen LSM LPKN

JAKARTA, AMUNISINEWS.CO.ID-Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian diminta untuk mengawasi proses hukum kasus dugaan pemalsuan dokumen pengganti dan ijazah palsu oleh Plt Wakil Walikota Tual, ABD Hamid Rahayaan, yang dilaporkan oleh LSM Lingkar Pulau Key Nasional (LPKN) kepada Polres Maluku Tenggara pada 12 Pebruari 2018 lalu.

Sekjen LSM LPKN George Elkel S. Sos kepada Amunisinews.co.id dan Deteksionline.com di Jakarta, Kamis (19/4) mengatakan pengawasan oleh Mabes Polri perlu dilakukan karena sejak kasus dilaporkan belum ada progres atau kemajuannya. “Hingga kini belum ada pemeriksaan terhadap terlapor, padahal laporan suah masuk lebih dari tiga bulan,” ujar George Elkel.

Sejauh ini, kata Goerge, baru dirinya yang dmintai keterangan sebagai saksi pelapor. Seharus sudah ada saksi-saksi lain juga yang diperiksa, termasuk terlapor dan status penyelidikan ditingkatkan menjadi penyidikan karena pihaknya sudah memberikan bukti-bukti yang akurat. “Entah karena apa kasus ini seperti berjalan di tempat, Karena itu kami mohon Kapolri Kapolri mengirimkan tim untuk melakukan pengawasan,” tegas Goerge Elkel.

Bukti-bukti tersebut antara lain kopi surat keterangan pengganti ijasah dan ijjasah SLTP dan SLTA yang diduga palsu karena sangat berbeda dengan ijazasah standar yang resmi. “Kami sudah paparkan di depan penyidik,” ujar George Elkel.

Laporan dugaan pemalsuan tersebut tercacat dengan nomor  STPL/81/IV/2018/ MALUKU/RESMALRA. Sebagai pelapor, Goerge berharap kasus ini segera diproses karena jika dibiarkan dikhawatirkan akan menimbulkan gejolak yang tidak baik di Tual.

Dugaan pemalsuan itu terungkap saat yang bersangkutan mencalonkan diri sebagai calon Wakil Walikota Tual tahun 2017, untuk mengisi jabatan kosong periode 2013 – 2018.

Selain melaporkan Plt Wakil Walikota Tual itu, LSM LPKN pun melapor kepada Ketua DPR-RI, Ketua DPD RI, Mendagri, Komisi Aparatur Sipil Negara, Bawaslu dan Kompolnas. Laporan dilakukan karena LSM LPKN khawatir kebijakan yang diambil bertentangan dengan regulasi NKRI, dan berdampak terganggunya stabilitas pemerintahan Kota Tual.

Kebijakan tersebut antara lain pelantikan dua pejabat eselon IIA dan IIID. Kebijakan ini mendapat protes dengan melakukan demo oleh elemen masyarakat yang bergabung dalam elemen Komando pada 23 Pebruari 2018.

Demomasyarakat berlanjut pada 4 April 2018. Kali ini masyarakat mengkritik pelantikan kepala desa. Massa Penegak Konstitusi, yang melakukan demo menilai kebijakan Plt menabrak aturan. Demo belanjut hingga tangal 5,6 dan 10 April. Kali ini massa GEPK Kota Tual meminta polisi membongkar dugaan ijazah palsu. “Masih banyak lagi aksi demo yang menolak kebijakan Plt wakilwealikota ini,” urau George.

Karen itu, kata George, pihaknya meminta Mabes Polri mengawasi dan memerintahkan Polres Tual melalui Polda Maluku untuk mempercepat proses hukum terhadap laporan LSM LPKN. “Kita tidak mau Tual yang sudah kondusif harus tercabik gara-gara Polres terkesan lamban menangani laporan dugaan pemalsuan tersebut,” tegas George Elkel.

Elkel khawatir terjadi bentrokan karena menueur rilis Kompolnas bahwa dari171 daerah yang menyelenggarakan Pilkada serentak pada tahun 2018 Kota Tual merupakan kota paling rawan Pilkada di Indonesia. “Sekali lagi kami ingin daerah kami aman dan tenteram jangan ada campur tangan Ormas besar yang asal memuat memo, yang kemudian menjadi ujung pangkal keriuhan ini,” kata George yang menyebut memo diberikan oleh salah seorang ketua umum Ormas besar kepada Mendagri agar memberikan surat keputusan wakil walikota Abd Hamid R yang merupakan kader organisasinya.

Editor Hendra Usmaya

 

Pos terkait