Macet di Polda Bali, Kasus Nonbar Diminta Ditarik Mabes Polri

  • Whatsapp
wilmar-3
wilmar Rizal Sitorus, SH, MH

AMUNISINEWS.COM, Jakarta – Merasa kasus yang dilaporkannya ke Polda Bali sarat intervensi dari pengurus Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), PT  Inter Sport Marketing (ISM)/PT Nonbar menyurati Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti,  meminta agar penanganan kasus pelanggaran hak cipta tersebut ditarik ke Mabes Polri.

Penanganan kasus oleh Mabes Polri diharapkan dapat menghilangkan dinamika intervensi, yang seolah penyidik takut dan tidak independen sehingga kasus berjalan di tempat. “Kami meminta agar kasus pelanggaran hak cipta ini ditarik ke Mabes Polri. Penyidik Polda Bali terkesan takut, tidak seperti penyidik Polda-Polda lain yang telah memeroses kasus ini, bahkan di wilayah hukum lain ada yang tersangkanya sudah divonis, misalnya di Yogjakarta,” tegas kuasa hukum PT Nonbar Wilmar Rizal Sitorus, SH,MH kepada Amunisi di Jakarta, Minggu (1/5) malam.

Wilmar Rizal Sitorus menyatakan hal tersebut sekaligus mengakui sudah bersurat kepada Kapolri, meminta perlindungan hukum mengingat penyidik di Polda Bali diduga ‘terkontaminasi’  satu di antaranya oleh ucapan Wakil Gubernur Bali   I Ketut Sudikerta yang menyatakan PT Nonbar melakukan pemerasan terhadap sejumlah hotel.

Seperti diketahui,   PT  Inter Sport Marketing (ISM)/PT Nonbar adalah pemegang lisensi hak cipta tayangan langsung sepak bola World Cup 2014 di Brasil, melaporkan sejumlah hotel dan restoran di beberapa daerah  yang menyiarkan langsung worl cup  tanpa izin. Laporan dilakukan di Polda Jateng, Polda DIY Yograkarta,  Polda Bali dan Polda Nusa Tenggara Barat. (NTB).

Terungkap dalam surat yang dikirimkan PT Nonbar kepada Kapolri bahwa, terkait laporan di Polda Bali,   pada 26 September 201 lalu, para terlapor didampingi pengurus PHRI melakukan pertemuan dengan Wadir Krimsus Polda Bali. Wadir menerangkan kepada terlapor lagal standing pelapor tak jelas. Begitu juga Kanit IV Subdit I Ditkrimsus Kompol Nandang Irwanto, SH, NH berpendapat lagal standing atau dasar hukum pelapor belum jelas.

Pernyataan penyidik tersebut bertentangan dengan pendapat saksi ahli yang sudah diperiksa sebanyak tiga kali, yang menerangkan bahwa pelapor telah memiliki dasar hukum yang cukup untuk melaporkan perkara pelanggaran hak cipta ini.

Kemudian, pada tanggal 5 Mei 2015 Polda Bali gelar perkara, Kompol Nandang kembali menyatakan perjanjian lisensi antara FIFA dan PT Nonbar belum ada peraturan pemerintahnya sehingga tidak mempunyai akibat kepada pihak ketiga.

“Nah, tentu saja kami berkeberatan atas peryataan tersebut karena saksi ahli dari Dirjen Haki sudah dua kali memberikan penjalasan bahwa perjanjian sudah sah didaftarkan ke Dirjen Haki,” kilah pengacara ini.

Sampai sebelas bulan sejak kasus dilaporkan, penyidik belum meningkatkan kasus kepenyidikan sehingga PT Nonbar bersurat ke Kapolda Bali. Surat yang dikirim mendapat respon karena kemudian Kompol Nandang kembali memeriksa saksi ahli dari Dirjen Haki. Kesimpulannya, perjanjian lisensi sah dan berakibat hukum bagi pihak ketiga.

Setelah Dirkrimsus diganti, 10 laporan polisi yang dilaporkan PT Nonbar tidak berjalan. Penyidik seperti takut memeriksa terlapor dan melakukan penyitaan. “Inilah yang kami sebut sarat intervensi,” kilah Wilmar Sitorus. Bahwa penyidik Polda Bali diduga terintervensi, katanya, karena sebagai pe,mbanding berkas penyidikan yang sama di Polda DIY Yogjakarta dinyatakan P-21,” ucap Wilmar.

Selanjutnya, pada 29 Oktober 2015diadakan gelar perkara dihadiri pihak-pihak, termasuk ‘penyusupan’ oleh PHRI yang oleh penyidik dikatakan hanya  untuk monitoring .

Dalam gelar perkara PT Nonbar memaparkan, Polda lain menyatakan kasus ini merupakan pelanggaran hak cipta, hanya Polda Bali masih yang mempermasalahkan legal standing. “Kenyataannya, atas masalah itu  mereka tidak bisa menjawab,” tutur pengacara yang juga ahli hukum pertanahan ini. “Dalam gelar perkara itu tidak ada penjelasan penyidik akan menghentikan penyhidikan,” tambahnya.\

Tanggal 18 November 2015 PHRI adakan seminar mencari Solusi Terhadap Implementasi UU HAKI yang Meresahkan Dunia Pariwisata. Nah di sinilah Wagub  Ketut Sudikerta ‘keplisut’ ngomong menyebut ratusan hotel diperas, yang kemudian mengundang niat PT Nonbar untuk memolisikannya.

Ujung dari seminar tersebut, penyidik mengeluarkan surat SP-3 dengan alasan peristiwa yang dilaporkan bukan merupakan tindak pidana. “Pada keterangan nomor 2 diktum disebutkan hasil gelar perkara tanggal 19 Nopember 2015  dengan keputusan SP-3 kami tidak diundang. Jelas ini akal-akalan,’ tegas Wilmar.

Padahal kasus tersebut merupakan murni tindak pidana karena PT ISM memeroleh lisensi hak cipta dengan perjanjian lisensi antara PT ISM dan FIFA di Zurich, Swiss. PT  ISM membayar kepada FIFA sebesar Rp 832 miliar.

Karena itu PT Nonbar melalui kuasa hukumnya meminta kepada Kapolri untuk melakukan audit investigasi terhadap penyidik Ditkrimsus PMJ dan menarik penyidikan kasus ini ke Mabes Polri.

(tim)

 

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *