Mahasiswa Evav Surabaya Menilai Kebijakan Bupati Tidak Maksimal Dalam Penanganan Covid-19

  • Whatsapp

Oleh Jecko Poetnaroeboen

LANGGUR, AMUNISINEWE.COID – Mahasiswa asal Kei di kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur menggelar aksi bersama dalam menanggapi penanganan covid-19 yang telah dilakukan Pemda kabupaten Maluku Tenggara. Aksi ini dimulai pkl. 17.00 WIB, di jln. Nginden Intan dan Taman Intan, berlangsung, Senin (27/3 2020).

Hal ini dikatakan oleh Mario Tauwurutubun lewat pesan whatsaap kepada media Amunisinews, Selasa (28/4/2020).

Untuk itu, penting untuk disampaikan terlebih dahulu bahwa sebagian mahasiswa Kei di kota surabaya memilih tidak pulang ke daerah atau kampung halaman demi mengatasi penyebaran covid-19 sesuai dengan anjuran pemerintah.

“Apalagi Surabaya termasuk zona merah penyebaran covid19. Memilih pulang tentu akan meresahkan masyarakat yang ada di daerah atau di kampung halaman,” kata Mario Tauwurutubun.

Mario Tauwurutubun mengatakan, bahwa bagi mereka memilih tidak pulang berarti juga terlibat membantu dan mempermudah Pemda maluku tenggara dalam pencegahan covid-19 dan perlu di tingkatkan pelayanan bagi masyarakat yang sedang menetap di daerah. Para mahasiswa pun selalu berharap masyarakat di tanat evav tetap dalam kondisi yang sehat selalu.

“Kami, memilih tidak pulang bukan berarti kami berdiam diri dan tidak peduli dengan daerah atau kampung halaman. Tentu, kami terus mengikuti informasi dari pusat hingga ke tingkat daerah terkait penanganan covid19.

Di samping itu, bagaimana agar kami pun dapat turut serta terlibat  dengan melihat upaya pencegahan covid-19 yang dilakukan oleh pemda malra saat ini,” ujar dia.

Selain itu, ada beberapa hal yang mendesak mahasiswa kei Surabaya sehingga harus turut terlibat lewat aksi yang dilakukan yaitu:

Pertama, pada senin, 16 Maret 2020, bupati Malra mengeluarkan 17 kebijakan dan instruksi sebagai pencegahan dini guna menangkal penyebaran covid-19 di wilayah kabupaten maluku tenggara. Setelah kebijakan itu dikeluarkan, dibentuk satuan tugas (satgas) pencegahan covid-19 malra.

Ketua tim satgas covid 19 Malra, Mochtar Ingratubun mengatakan bahwa satgas telah melakukan sosialisasi di 11 kecamatan yang ada di kabupaten Malra. sosialisasi terakhir dilakukan di Ohoi Soindrat dan Hoat, kecamatan Kei Besar selatan barat pada Minggu, 22 maret 2020.

Dapat dilihat bahwa satgas covid19 Malra meiliki waktu hanya enam hari terhitung sejak dibentuk untuk sosialisasi ke 11 kecamatan. Kita tahu bahwa satgas harusnya mempersiapkan diri lebih matang sebelum sosialisasi ke masyarakat. Jika dihitung dalam waktu enam hari, berapa waktu yang dibutuhkan satgas untuk melakukan segala persiapan terkait sosialisasi?

Lalu berapa waktu yang dibutuhkan untuk sosialisasi di 11 kecamatan dimaksud? “Kami menilai langkah awal ini adalah langkah yang gegabah dan gerak panik dari pemda malra. Pada akhirnya, apakah mungkin dalam waktu sesingkat itu pencegahan dini yang dimaksud Bupati malra dapat menyentuh hingga 190 desa dan 1 kelurahan yang ada di kabupaten maluku tenggara? Jelas kami ragu,” urai Mario.

Pada Senin, 23 maret 2020, tim satgas covid19 malra melakukan penyemprotan disinfektan di area kantor bupati, langgur. Ingratubun mengatakan bahwa penyemprotan itu adalah langkah serius pemda malra dalam upaya antisipasi dini penyebaran covid19 di kabupaten malra. Dalam upaya pencegahan seharusnya masyarakat diutamakan.

Penyemprotan disinfektan di area kantor bupati dan selanjutnya di fasilitas pemerintah lainnya dinilai sebagai langkah awal yang mengabaikan masyarakat sebagai subyek utama yang harus diperhatikan dan didahulukan.

Kedua, karantina yang dilakukan pemda malra terhadap masyarakat asli kei yang masuk ke kebupaten maluku tenggara dari luar daerah  tidak sesuai UU nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Dalam aturan ini, ada empat macam karantina yaitu karantina rumah, karantina wilayah, karantina rumah sakit, dan pembatasan sosial berskala besar. Jika melihat aturan karantina yang dilakukan pemda malra, dapat dikatakan bahwa tidak sesuai dengan UU dimaksud.

Dari segi fasilitas kesehatan, ingratubun mengaku peralatan medis sulit didapatkan karena stok sangat terbatas sekalipun anggaran  belanjanya telah ada. Dalam upaya pencegahan dini, kabupaten malra hanya memiliki empat alat scanner yang akan dipakai di bandara, pelabuhan elat, pelabuhan watdek, dan ruang kerja bupati. tenaga medis pun yang sangat minim. Dokter spesialis paru dan penyakit dalam seperti dilaporkan hanya satu orang yang melayani wilayah kabupaten sekaligus kota tual.

Kekurangan fasilitas kesehatan ini, akhirnya berdampak pada tidak jelasnya pemeriksaan terhadap setiap orang yang masuk ke wilayah kabupaten maluku tenggara. Kita tidak tahu siapa yang terinfeksi dan siapa tidak, tetapi semuanya ditampung di dalam satu ruang karantina terpusat. Justru karantina terpusat yang diterapkan pemda malra saat ini akan menjadi sarang penyebaran covid-19 diantara mereka yang dikarantina.

Dan ketiga, pola sosialisasi dan komunikasi yang dibangun seperti yang telah dilakukan pemda pada pencegahan dini pun sampai saat ini belum maksimal sehingga kami melihat bahwa penyebaran  covid-19 tidak hanya mengancam setiap orang di tanat evav tetapi juga jika tidak ditanggapi serius akan merekonstruksi nilai – nilai dan sosio – kultural yang hidup di tengah masyarakat evav seperti Fangnanan Ain Ni Ain.

“Dengan ini, Kami meminta pemerintah agar lebih maksimal dan transparan dalam setiap kebijakan dan lebih mengutamakan masyarakat dalam pencegahan covid-19, baik itu masyarakat kei yang ada di kabupaten maluku tenggara maupun yang saat ini memilih bertahan di daerah perantauan,” tegas Marrio..

 

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *