Masyarakat Pendukung Walhi Gelar Demo di Kejati Babel Terkait Putusan Ringan Kasus PT Stanindo

  • Whatsapp

Oleh : G.Julianto

PANGKALPINANG, AMUNISINEWS–Ringannya putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang terhadap PT. Stanindo yang telah terbukti melakukan penambangan tanpa Ijin di Kawasan Pantai Pasir Padi Pangkalpinang membuat masyarakat yang mendukung Walhi melakukan Demo di Depan kantor Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung di Komplek Perkantoran Air Itam Pangkalpinang pada Senin (23/4/2018).

Masyarakat pendukung Walhi yang berjumlah ratusan orang yang mengatasnamakan masyarakat sipil dari seluruh komunitas Nelayan dan Petani yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung itu terdiri dari 7 Kabupaten dan 1 Kota Madya, keseluruhan yang tergabung dibawah bendera WALHI BABEL meminta keras pihak Kejati Bangka Belitung agar melakukan banding terhadap vonis ringan PT. Stanindo oleh pengadilan negeri Pangkalpinang tertanggal 12 April 2018 yang lalu,

“putusan tersebut tidak memiliki rasa keadialan terhadap para nelayan dan petani. Kami akan menentang keras atas kejahatan Tambang Laut dan Kapal Isap…..tolak tambang laut” teriak salah satu oratornya.

Kemudian ” Putusan ringan itu kami katagorikan melanggar Undang Undang lingkungan hidup, kami minta dengarkan aspirasi kami,” teriak orator yang lain.

Sebelumnya Manager Pembelaan Hukum Walhi Kepulauan Bangka Belitung Yogi Suryo Prayoga, kepada wartawan menuturkan seharusnya PT. Stanindo diberikan hukuman maksimal terhadap pelanggaran izin yang dilakukan dan telah merugikan negara akibat aktifitas ilegal Kapal Isap Produksi tersebut.

“Kita sudah mengkaji UU no 32 tahun 2009, terutama dipasal 109, itu sudah jelas ancaman hukum pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun dengan denda paling sedikit Rp 1 Milyar dan paling banyak Rp 3 Miliyar. Akan tetapi JPU hanya mendakwa PT. Stanindo dalam hal ini kepada direktur PT.Stanindo dikenakan sanksi administratif serta denda Rp1 Miliar 600 juta untuk ganti rugi,” tukas Yogi, Kamis lalu (12/4/2018) saat dikutip sebuah Media.

Diketahui, PT Stanindo Inti Perkasa bekerjasama dengan PT. Pusaka Samudera Indonesia menambang biji timah di Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Stanindo dan hasil tambangnya (biji timah) diserahkan ke PT. Stanindo. Lokasi IUP PT. Stanindo di laut Pasir Padi, Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit Intang, Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan luas IUP 238,84 hektar.

Pada persidangan, Jaksa Penuntut Umum mendakwa Direktur PT. Stanindo melakukan tindak pidana melakukan usaha/atau kegiatan tanpa izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 109 jo pasal 116 ayat (1) huruf a UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan menjatuhkan pidana berupa sanksi berupa denda sebesar Rp 1,6 Miliar.

Kasus penambangan oleh PT SIP di perairan Pasir Padi Pangkalpinang awalnya ditangani oleh Penyidik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Berkas penyidikan PT. SIP telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Agung pada tanggal 6 Desember 2017.

Sementara itu pihak Kejati Kepulauan Bangka Belitung melalui Budi Raharjo SH MH dan Roy Arland SH MH mengapresiasi pihak masyarakat pendukung Walhi yang telah melakukan demo dan akan meneruskannya ke pimpinan Kejati Babel,

“Kami menerima rombongan masyarakat pendemo dan akan meneruskannya kepada pimpinan kami,” ujar Budi.

Pos terkait