‘Mencegah Miss Komunikasi TNI-Polri, RUU Kamnas Harus Segera Dibuat’

  • Whatsapp

Oleh : Budi Setiawan

 

Muat Lebih

AMUNISINEWS.COM, Jakarta – Mantan Wakil Kepala Badan Intelejen Negara (BIN) KH. Asad Said Ali menjelaskan, adalah hal yang lazim Keamanan Nasional bagi setiap negara. Tentunya untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan ketahanan negara. yang mana konsep keamanan adalah berorientasi pada pertahanan dan ketahanan secara militer.

Namun dalam kenyataanya, isu-isu keamanan dalam negara tidaklah selalu bersifat militer semata. Persolan keamanan nasional maupun internasional juga kerap berkaitan dengan aspek-aspek non militer seperti kesenjangan ekonomi, masalah kesehatan, penyelundupan narkotika, dan lainnya.

Mantan Wakil Kepala BIN di era Presiden Gusdur ini menilai. Tidak adanya ndang- undang keamanan nasional membuat lemahnya kordinasi antara TNI dan POLRI. Contohnya isu yang mencuat baru-baru ini ke publik tentang pembelian senjata dari luar negeri secara Ilegal.

Informasi pembelian 5000 pucuk senjata yang disampaikan panglima TNI di pada internal purnawirawan angkatan darat, akhirnya bocor dan mencuat ke ranah publik. Dan informasi pembelian 5000 pucuk senjata oleh institusi lain di luar TNI menjadi tanda tanya besar hingga saat ini.

Sebelum pada akhirnya Menkopolhukam Wiranto mengklarifikasi tentang informasi bahwa  pembelian senjata oleh institusi negara seperti Polri dan institusi lainnya dari PT Pindad adalah hal yang lazim, tergantung sesuai kebutuhan lembaga. Ini untuk kepentingan pendidikan intelijen.

Untuk mencegah kontroversi prosedur  pembelian senjata dan menghindari  tumpang  tindih tugas TNI dan POLRI, KH. Asad Said Ali berharap DPR musti segera merampungkan Rancangan Undang-undang Keamanan Nasional (RUU Kamnas) yang telah bertahun-tahun masuk dalam Prioritas Legalisasi Nasional.

“Sudah terlalu lama kita tersandera phobia akan kembalinya fungsi militer sebagaimana di-era Orde Baru. Faktanya berkali-kali kita menemui situasi sulit karena ketiadaan peran militer untuk ikut menyelesaikan krisis yang terjadi,” ungkap As”ad.

Ketika terjadi gangguan terorisme yang mengarah pada penguasaan teritori seperti kelompok Santoso di Poso, pemerintah dianggap kebingungan. Di satu sisi hal itu perlu mengerahkan kekuatan militer yang besar untuk menumpas teroris namun di sisi lain tidak ada aturan hukum yang memayunginya.

“Ketakutan-ketakutan bahwa UU Kamnas akan menghambat proses demokratisasi haruslah dihilangkan karena DPR akan membahas UU tersebut pasal per pasal. Publik tinggal memberi masukan pasal-pasal mana yang bertentangan dengan demokrasi atau bahkan pasal-pasal mana yang rentan dijadikan alat kekuasaan,” tegas KH. Asad Said Ali, via seluler baru-baru ini.

 

Editor : Ryan Septriyawan

 

 

 

Pos terkait