Menteri Kesayangan Jokowi Ditelikung Bawahan
Oleh Tim
 
JAKARTA, AMUNISINEWS.CO.ID-Kasus mangkraknya proyek Bus Rapid Transit (BRT)   Direktorat Jenderal Perhubungan Darat disesalkan pelbagai pihak, khususnya para pengamat transportasi. Selain dituding cerobah,  juga menghambur-hamburkan uang negara yang mencapai trilunan rupiah.

“Wah, nggak betul itu, harus diclearkan proyek BRT tersebut. Apalagi alokasinya dari APBN,” ungkap Lasman Siahaan SH, MH, menggeleng-gelengkan kepala.

Proyek BRT sebanyak 3000 unit dimulai 2015 hingga 2019. Pada tahap awal 2015 sebanyak 1000 unit BRT yang dilelang melalui proses e-catalog, dimenangkan 7 perusahaan karoseri.

Meskipun pengadaan 1000 unit tidak terserap sebagaimana mestinya, Kemenhub kembali memesan 500 unit BRT. Sementara sisanya 1500 unit BRT akan dilelang 2017-2019.

Studi Kelayakan

Lasman yang juga penggiat anti korupsi itu menilai, proyek yang ditujukan pada angkutan massal demi menguraikan kemacetan lalu lintas itu seyogianya punya studi kelayakan yang pas.

Sebab, menurut dia, karakter kemacetan lalu lintas setiap daerah berbeda. “Ada karena volume kendaraan tinggi, tapi badan jalan sempit, tidak lebar, tidak bertambah,” urai Lasman.

Belum lagi fasilitas lain, seperti halte bus, yang tidak bisa disepelekan. “Jadi lucu, mobil sudah oke, tapi tidak bisa dioperasionalkan,”

Lasman, tetap menggelengkan kepala.

Apalagi, kendaraan yang sudah digarap karoseri lokal tersebut, kondisinya mengkhawatirkan. Selain kehujanan dan kepanasan, beberapa onderdilnya hilang.

“Jadi harus diclearkan semua itu,” tambah Lasman, meminta Kementerian Perhubungan bersikap tegas dan transparan. Menhub tidak boleh lepas tengan membiarkan cara kerja anak buahnya yang ceroboh.

Terlebih, Menhub Budi Karya  termaksuk salah satu “menteri kesayangan”  Jokowi selain Menteri PUPR. Sekadar bukti, Lasman menyebut penyuapan di Kemehub Perhubungan Laut.

“Jokowi langsung turun tangan, hingga lahirnya Tim Saber Pungli,” bebernya.

Dia khawatir, kasus triliunan rupiah proyek BRT jadi black campaign di kampanye Pilpres.

 “Jadi harus diselesaikan cepat,” tegas Lasman, seraya mewanti-wanti kasus mangkraknya BRT Jokowi dituding tebang pillh dalam penegakan hukum.

Sementara itu Kepala Pusat Penerangan dan Informasi Publik Kemenhub Baitul, belum juga memberikan konfirmasi. Padahal saat dihubungi via WA, dia berjanji akan menghubungi pihak Ditjen Darat untuk klarifikasi.

News Reporter

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *