Progres Kinerja Ditjen Pemdes Dalam Tata Kelola Dana Desa

Oleh Yoelianto

Nata Irawan (foto: ist)

JAKARTA, AMUNISI.CO.ID-Desa merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidup an masyarakat indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpi sahkan dari tata nan  kehidupan bangsa Indonesia

Sebagai wujud pengakuan Negara terhadap desa khususnya dalam rangka memper jelas fungsi dan kewenangan srta memperkuat kedudukan desa dan masyarakat desa sebagai subyek pembang unan , diperlukan kebijakan penata n dan pengaturan mengenai desa yang diwujudkan dengan lahirnya Undang Undang Nomer 6 Tahun 2014 Tentang Desa .

Dalam konteks ini pun desa juga diberikan alokasi anggaran berupa dana desa yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa dan desa adat yang ditransfer melalui APBD Kabupaten dan Kota dan digunakan untuk membiayai penye lenggaraan peme rintahan , pembangunan  serta pemberdayaan masyarakat.

Pada Tanggal 17 Maret 2015 , Presiden Jokowi telah menetapkan Perpres No 36 Tahun 2015 mengenai rincian APBN TA 2015 Perpres ini merupakan perubahan dari Perpres No 162 Tahun 2014 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2015 yang disusun ber dasarkan UU NO 3 /2015 Tentang APBN 2015 .

Dalam APBN – P 2015 Total Dana Transfer Kedae rah dan dana Desa di Tetapkan sebesar Rp 664 , 60 Triliun Mening kat 2,71% atau senilai Rp 17,56 Triliun di Banding alokasi pada APBN 2015 Sebe sar Rp 647,04 T .

Peningkatan tersebut  disebabkan adanya Penambahan Alokasi Dana Transfer ke dae rah yang semula senilai Rp 637,98 Triliun bertambah sebesar Rp 5,8 T atau o,92% sehingga menjadi Rp 20,77 Triliun atau 129, 05 sehingga menjadi Rp 20,77 T di APBN 2015 .

Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negri Dr . Nata Irawan , SH . M.Si dalam wawancaranya baru baru ini dengan Koran Amunisi ; sangat berharap desa dapat menfaat kan pengelolaan keuangan desa tepat sasaran dan dapat pula menggali pendapatan asli secara optimal karena menurutnya , masih sedikit sekali jenis dan bentuk usaha yang memiliki kontribusi terhadap pendapatan desa hal ini disebabkn karena lemahnya kapasitas aparatur desa dalam mengidentifikasi potensi desa dan menganalisanya dalam bentuk perencanaan usaha pendapa tan desa .

Nata Irawan pun mencatat dari total 74.910 Desa di Indonesia hampir 90% bergantung pada dana transfser , baik yang brasal dari dana desa , add , maupun bantuan keuang an pemerintah daerah, sedang kan desa yang mampu menfaat kan atau mempe roleh pendapatan aslinya masih sangat terbatas .

Dalam kesempa tan ini pula nata irawan berbicara soal regulasi untuk mengantisi pasi terjadinya penyelewengan dana desa , langkah penerbitan regulasi ini adalah merupakan tindak lanjut dari implementasi UU Nomer 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Di Kemendagri ini mengakomodir tata kelola peme  rintahan desa , hampir semua aturan main ter kait pemerintah an desa ada di atur seperti ;

Permendagri No 111/2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa , Permendagri No 112/2014  hal Pemilihan Kepala Desa , Permendagri No 113/2014  hal Pengelolaan Keuangan Desa , Permendagri 114/2014 Tntang Pembangunan  Desa , Permendagri No 81/2015 Tentang evaluasi Perkem bangan Desa , Permendagri No 82/2015 Tentang Pengangkatan & Pemberhentian Kepala Desa , Permendagri No 83/2015 Tentang Pengangkatan & Pemberhentian Perangkat kepala Desa , Permen dagri No 84/2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemeri ntah Desa , Perm endagri No 47/ 2015 Tentang Administrasi Pemerintah Desa Permendagri No 1/2016 Tentang Pengelolaan Asset Desa , Per mendagri No 44/ 2016 Tentang Ke wenangan Desa , Permendagri No 45/2016 Tentang Batas Desa , Per mendagri No 46/ 2016 Tentang Laporan Kades , Permendagri No 106/ 2016 hal Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pemerintahan .

Lebih Lanjut Nata juga mengingat kan bahwa ; kemendagri ada lah kementerian kebijakan dalam konteks dana desa artinya kemendagri tak langsung masuk dalam teknis pengelolaan dana , dana desa adalah ranah kementerian desa , kami hanya membuat kebijakan serta program yang bisa menguatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan agar desa lebih baik , contohnya:  sudah terdapat peningkatan secara signifikan untuk dana desa pada tahun 2017 jika sebelumnya sebesar 46,89 t dengan 614 juta perdesa , dana desa tahun ini meningkat menjadi 60 t dengan pembagi an lebih 1 milyar perdesa .

Ikhwal adanya dugaan dana desa rawan korupsi , nata mengatakan;  tidak perlu ada kekhawatiran yg berlebihan terha dap dana desa , karena selain jumlahnya kecil , para kepala desa sudah di bekali ilmu managemen dalam pengguna an anggaran desa .

Pak Dirjen pun juga mewanti wanti kepada seluruh kepala desa meski sudah di berikan pembekalan tetap harus ber hati hati dalam pemakaian dana desa , karena bisa saja akan berurusan dgn aparat hukum sebab prosesnya tidak dilaksanakn secara benar .

Pemerintah indonesia melalui kepala negara menginstruksikan program dana desa pada tahun 2018 harus berfokus pada pembukaan lapangan pekerjaan , dana desa harus di per baiki sehingga alokasi anggaran bisa untuk menye rap tenaga kerja lebih maximal .

Ada tiga priori tas dana desa yang sangat penting untuk di laksanakan yaitu ; pertama , design perencan aan dana desa untuk 2018 akan diubah , contoh nya ,pengerjaan proyek yang menggunakan dana desa tidak boleh seluruhnya diserahkan kpd pihak ketiga , harus ada swake lola yang melibatkn penduduk setem pat. kedua , pemerintah akan mengubah komposisi alokasi dana desa arti nya pemerintah tidak akan lagi memberikan dana desa dgn nominal yang sama.

Ketiga adalah pengawasan yang lebih di ting katkan untuk mengurangi penyelewengan. Pemerintah pun melalui presiden meminta kemen terian terkait betul betul mela kukan pendampi ngan dalam proses musyawa rah hingga penye rapan dana desa.

 

“Pemerintah pun pada tahun 2018 ini akan memper cepat pencairan dana desa , jjka sebelumnya dana desa cair dalam dua tahap yaitu 60% pada april dan 40% pada agustus , tetapi pada tahun ini 20 persen dari dana tersebut sudah bisa dicairkan pada januari ini , ditempat lain . menteri keuangan mengatakan bahwa presiden meminta cash for work bisa jalan secepatnya, jadi setelah cair Januari ini aktivitas segera jalan demikian,” tandasnya.

Nata irawan pun mengamini pernyataan sri mulyani dengan menambahkan bahwa kegiatan kegiatan ekonomi dan infrastruktur di daerah yang dibiayai dari dana desa bisa mulai berjalan sejak awal tahun dan ini juga seiring dengan pengesa han APBD.

lebih lanjut Nata mengatakan  pemerintah akan memberlakukan pola baru perun tukan dana desa salah satunya yaitu minimal 30% dari dana desa tersebut akan digunakan untuk mencipta kan lapangan kerja program padat karya . selain untuk program padat karya ada bebe rapa prioritas lain yaitu ; Program Unggulan Kawa san Pedesaan ( Prukades),BUM Des , gedung olah raga dan embung atau tempat menam pung air hujan.  Namun  menurut Nata hal itu dikembalikan lagi kepada masing masing desa , jika memang hal itu dibutuhkan .

Tahun depan bedasarkan evaluasi ada penambahan 48 Desa Lagi sehing ga totalnya jadi 74 .958 Desa dari awalnya 74 . 910 dan progres yang telah didapat dari dana desa sudah relatif behasil utamanya untuk desa desa di tanah Pulau Jawa.

Nata pun mengharapkan bagi desa desa yang telah maju dalam pelaksanaan dan penguasa an materi manajemen pemerintahan desa dan penge lolaan keuangan desa dapat menularkan ke desa lain , disamping itu kemendagri pun secara rutin tetap melaksana kan dan memberikan pelatihan pelatihan kepada kepala desa dan perangkat desa.( Yoelianto Amunisi )

 

News Reporter

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *