Merangsang Wajib Pajak Patuhi, Taat dan Penuhi Kewajiban

  • Whatsapp

Oleh, Budi Setiawan

JAKARTA, AMUNISINEWS.CO.ID.- Reportase atau petikan wawancara  Jurnalis Amunisinews.co.id  dengan Amiza Nilawati,SE,.MM, Anggota DPD RI Dapil Sumsel menjabat sebagai Anggota Komite IV yang membidangi APBN, Pajak, OJK., Via WhatsApp pada Rabu, (11/12/’19)

Pada Oktober 2019 baru terkumpul Rp1.018,47 triliun atau 64,56% dari target APBN tahun ini sebesar Rp1.577 triliun.

Tanya, Pandangan Ibu selaku Anggota Komite IV mengenai kinerja Kementerian Keuangan dalam hal ini Dirjen Pajak?

Jawab, Kementerian Keuangan dalam hal ini Dirjen Pajak sebenarnya sudah melakukan beberapa upaya demi tercapainya target penerimaan pajak tahun 2019, namun kondisi perekonomian tahun ini sangat sulit yang disebabkan berbagai faktor baik internal maupun eksternal sehingga penerimaan pajak diperkirakan akan meleset atau shortfall dari yang ditargetkan dalam APBN 2020.

Tanya, Kenapa target penerimaan pajak tidak tercapai?

 Jawab, Penerimaan sampai Oktober cukup tertekan karena posisi penerimaan kita pertumbuhannya masih di kisaran 0,23% dibanding dengan penerimaan tahun lalu pertumbuhannya di level 16%. Artinya tahun ini relatif sangat berat. Ada tiga faktor yang menjadi penyebab realisasi penerimaan perpajakan pada 2019. tersebut melambat yaitu, 1) Akibat restitusi atau pengembalian pajak yang dipercepat sebagai fasilitas yang diberikan oleh pemerintah, 2) Keadaan ekonomi global sedang melemah sehingga mempengaruhi aktivitas ekspor dan impor dalam negeri yang ikut menurun secara signifikan.
Hal tersebut menyebabkan PPh dan PPn impor yang seharusnya berkontribusi hampir 18% dari total penerimaan pajak dan ditargetkan dapat tumbuh 23% pada APBN 2019.
Kini pertumbuhannya justru terkontraksi tujuh persen, 3) Harga komoditas masih belum menunjukkan perbaikan yang signifikan meskipun sudah ada perbaikan pada harga komoditas sawit namun dampaknya baru bisa dirasakan pada Desember ini.

Tanya, Apa yang mesti dilakukan Kementerian Keuangan dalam hal ini Dirjen Pajak agar penerimaan pajak sesuai target APBN 2019?

Jawab, Untuk tahun 2019 tampaknya sangat sulit bagi Dirjen Pajak untuk merealisasikan penerimaan pajak sesuai target mengingat beratnya kondisi perekonomian yang dihadapi saat ini. Namun demikian, ada beberapa hal yang perlu dilakukan agar penerimaan pajak tahun depan bisa lebih meningkat yaitu: 1.Menggali potensi penerimaan pajak dari sektor konsumsi mengingat kontribusi konsumsi di Indonesia mencapai sekitar 55% sampai dengan 57% dari PDB. Pengggalian potensi dilakukan melalui penyesuaian peningkatan besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang akan meningkatkan disposable income masyarakat. dan diharapkan, dapat dipergunakan untuk konsumsi barang konsumtif termasuk berbelanja online yang pada akhirnya akan berpotensi menambah penerimaan dari PPh dan PPN.2) Fenomena maraknya transaksi belanja online yang terjadi sampai dengan saat ini masih luput dari pengenaan pajak. Untuk itu Dirjen Pajak perlu meningkatkan pengawasan terhadap pajak belanja online sebagai penyetor pajak pelaku e-commerce; 3) Dirjen Pajak perlu menambah lebih banyak lagi daftar impor barang-barang tertentu yang dikenakan pemungutan PPh Pasal 22 dengan tarif 10% dan 7,5%. Ini hanya sebagian kecil upaya yang perlu dilakukan, tentu perlu terobosan lain khususnya upaya peningkatan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak.

 Tanya, Pandangan Ibu mengenai Wajib Pajak saat ini?

Jawab, Kesadaran dan kepedulian sukarela Wajib Pajak sangat sulit untuk diwujudkan seandainya dalam definisi ‘pajak’ tidak ada frase “yang dapat dipaksakan” dan “yang bersifat memaksa.” Bertitik tolak dari frase ini, membayar pajak bukan semata-mata perbuatan sukarela atau karena suatu kesadaran. Frase ini memberikan pemahaman dan pengertian bahwa masyarakat dituntut untuk melaksanakan kewajiban kenegaraan dengan membayar pajak secara sukarela dan penuh kesadaran sebagai aktualisasi semangat gotong-royong atau solidaritas nasional untuk membangun perekonomian nasional. Sampai sekarang kesadaran masyarakat membayar pajak masih belum mencapai tingkat sebagaimana yang diharapkan. Umumnya masyarakat masih sinis dan kurang percaya terhadap keberadaan pajak karena masih merasa sama dengan upeti, memberatkan, pembayarannya sering mengalami kesulitan, kurangnya literasi masyarakat apa dan bagaimana pajak dan ribet menghitung dan melaporkannya. Namun masih ada upaya yang dapat dilakukan sehingga masyarakat sadar sepenuhnya untuk membayar pajak dan ini bukan sesuatu yang mustahil terjadi. Ketika masyarakat memiliki kesadaran maka membayar pajak akan dilakukan secara sukarela bukan keterpaksaan.

Tanya, Agar target pajak tahun depan bisa mencapai target, apa yang harus dibenahi perpajakan ini?

Jawab, Sama seperti yang saya sampaikan di pertanyaan nomor 3 di atas, Pemerintah dalam hal ini Dirjen Pajak harus meningkatkan efektivitas penyuluhan dan hubungan masyarakat, dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.
Pemerintah harus secara sungguh-sungguh meningkatkan efektivitas penyuluhan dan hubungan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.
Selain itu, perlu meningkatkan kapasitas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang meliputi penguat an SDM, teknologi informasi, dan anggaran.
Dirjen Pajak harus mengoptimalkan penerimaan melalui adanya perluasan basis pajak yaitu dengan meningkatkan kepatuhan secara sukarela serta pengawasan dan penegakkan hukum bagi para wajib pajak (WP) pada 2020.

Tanya, Closing Statement,apa harapannya terhadap Wajib Pajak dan Pemerintah agar capaian penerimaaan sesuai target?

Jawab, Harapan saya, terhadap Wajib Pajak yaitu soal kepatuhan sebagai suatu pemenuhan kewajiban perpajakan, yang harus dilakukan wajib pajak melalui tingkat pelaporan SPT, laporan penyelsaian tunggakan pajak dan perkembangan pembayaran atau penyetoran pajak terutang. Kepatuhan wajib pajak harus tercermin dalam sikap taat dan memenuhi serta melaksanakan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan seperti mengisi jujur, lengkap dan benar surat pemberitahuan (SPT) yang disampaikan ke kantor pelayana pajak. Untuk pemerintah, saya mendorong agar mengantisipasi wajib pajak yang menghindari atau meloloskan diri dari kewajiban perpajakan tersebut. Untuk itu, pemerintah harus  memotivasi, mengarahkan dan bahkan merangsang wajib pajak untuk patuh dan taat dalam memenuhi kewajibannya.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *