Natuna Terancam Devisit Anggaran hingga Rp280 M pada 2018

  • Whatsapp

Oleh Jamilus

NATUNA. AMUNISINEWS.CO.ID- Pemerintah daerah kabupaten Natuna, mengundang para awak media untuk saling bertukar pikiran atau biasa disebut coffe morning, di Rumah Makan Dani Rinaldo, Sabtu pagi (18/11/2017) lalu.

Dalam kegiatan coffe morning ini selain Bupati Natuna Drs.H. Abdul Hamid Rizal Msi juga turut dihadiri oleh Sekda Natuna Wan Siswandi S.sos.Msi, Kadis Parbud Natuna H. Erson Gempa Apriadi S.sos. Ma, Kadis PU Natuna, Tasrif Amran, sejumlah pejabat eselon II serta beberapa orang pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dalam kegiatan silaturahmi bersama para kuli tinta itu, Bupati secara belak-belakan menyampaikan semua persoalan yang sedang dihadapi oleh kabupaten Natuna, mulai dari program pembangunan hingga isu devisif anggaran yang akan terjadi pada tahun 2018 mendatang.

Secara hitungan estimasi Natuna akan mengalami devisit anggaran hingga Rp280 milyar pada tahun 2018. Pengurangan penerimaan tersebut, bukan saja dialami oleh kabupaten Natuna, tetapi semua daerah di Indonesia.

Mengingat keberadaan wilayah Natuna yang terletak diperbatasan dan terdiri dari pulau-pulau, pemerintah daerah menggap perlu keberadaan para media massa dengan tujuan agar semua kegiatan yang ada di Natuna bisa terexpose keluar daerah, sehingga secara berkelanjutan keberadaan daerah yang terletek di perbatasan NKRI ini, mudah di ketahui oleh daerah lain, dengan harapan bisa mempercepat pertumbuhan pembangunan di daerah.

Kegiatan coffe morning ini direspon baik oleh para punggawa media masa, yang bertugas di Natuna mulai dari media cetak, online hingga Radio tidak melewatkan kesempatan tersebut, sebab apa yang disampaikan oleh Bupati Natuna merupakan pijakan informasi yang harus disampaikan secara luas dalam upaya mempercepat pembangunan di daerah perbatasan untuk kesejahteraan masyarakat.

Membuka dialog Bupati Natuna, Hamid Rizal tidak lupa menyampaikan apresiasinya kepada para pewarta khususnya yang bertugas di Natuna, atas sumbangsih dan kontribusi sebagai kontrol sosial dalam mengawal program pembangunan di daerah.

“Saya rasa peran media selama ini, sangat efektif sekali dalam mendorong pencepatan pembangunan daerah dan sebagai kontrol sosial program pemerintah. Melalui pemberitaan yang disajikan oleh rekan-rekan semua masyarakat luas bisa mengetahui keberadaan kita yang terletak di perbatasan ini,” paparnya.

Mengenai program pembangunan pemerintah daerah kedepannya, Bupati Natuna menyampaikan akan memperioritaskan disektor Perikanan dan Parawisata. Kedua sektor ini, merupakan sasaran utama bagi pemerintah daerah di samping pembangunan-pembangunan lainnya, seperti pengerjaan saran dan ifrastruktur dasar ditingkat desa.

Agar tujuan percepatan pengembangan sektor pariwisata dan perikanan cepat tercapai, pemerintah daerah harus membangun infrastruktur yang bisa mendukung program tersebut.

“Kita harus melengkapi infrastruktur secara baik dan nayaman, agar apa yang telah diprogramkan bisa terarah dengan baik, dan menjadi pendapatan bagi daerah”, terang Bupati.

Saat ini, pemerintah daerah telah mulai menjalankan program itu, seperti pembanguan infrastruktur di bidang perikanan dan pariwisata.

Dalam penggunaan anggaran APBD, Bupati Hamid menginginkan lebih banyak mengarah ke pembangunan infrastruktur dan bisa menyentuh masyarakat banyak.

“Saya telah buat kebijakan, agar dalam penggunaan anggaran APBD, lebih banyak mengarah kepada pembangunan infrastruktur, sampai ketingkat desa, di tambah lagi untuk saat ini desa memmiliki anggaran tersendiri. Jadi dana desa itu, memang sengaja saya minta kepada seluruh Kadea, agar membuat kegiatan berupa Padat Karya untuk memberdayakan masyarakat setempat”, terang Hamid.

Disisi lain, Bupati Hamid juga menjelaskan tentang hasil kujungan kerjanya ke istana Negara. Ketika dirinya mengikuti rapat di istana Negara bersama Kepala Daerah se-Indonesia Presiden Jokowi juga mengarahkan kepada seluruh Kepala Daerah, agar pada tahun 2018 dan seterusnya membuat program-program yang bersipat padat karya dengan harapan agar masyarakat bisa memanfaatkan program pembangunan yang ada di desa, sehinga bisa menjadi hasil pendapatan bagi masyarakat”,cetus Hamid.

Untuk wejudkan itu semua, Bupati Natuna merasa perlu dukungan pengawasan dari para media massa sebagai kontrol sosial dalam pengunaan anggaran desa.

“Saya perlu dukungan pengawasan dari para rekan media massa terkait dengan pengunaan anggaran desa, karena para wartawan lebih aktip atau sering berjalan ke desa-desa, jika memang ada pengunaan anggaran desa yang menyalahi aturan, bisa langsung di lapor ke Sekda atau langsun kedinas terkait, maka dari itu saya harapkan kepada seluruh OPD agar laporan dari rekan-rekan wartawan betul-betul di tampung dan di tindak lanjuti”, pinta Hamid.

Pada kesempatan tersebut, Bupati juga meluruskan tentang dirinya yang sering berangkat ke luar daerah dan menjadi sorotan masyarakat.

“Saya ini kalau dituruti tidak bisa berada di Natuna, sebab undangan dari lembaga dan kementerian silih berganti, hampir setiap saat ada terus undangan yang harus saya hadiri, terlabih lagi kita saat ini mendapat perhatian khusus pusat, mau tidak mau saya harus penuhi undangan itu”, terang Bupati.

Diakhir jumpa bersama wartawan, Bupati Natuna mengajak kepada seluruh rekan media agar bersama-sama membangun Natuna untuk kesejahteraan masyarakat, melalui pemberitaan yang berimbang, faktual dan terpercaya.

Sementara itu, pada kesempatan sama Kapala Bagian Humas Setda Natuna, Budi Darma menyampaikan, peran media sangat efektif dalam mensosialisasi setiap program pemerintah kepada masyarakat luas. Terlebih lagi Natuna saat ini, menjadi perhatian khusus pemerintah pusat.

Banyak kegiatan-kegiatan Bupati, menghadiri undangan dari Kementerian hingga undangan dari Presiden yang harus disampaikan kepada masyarakat melalui media massa. Tujuannya tidak lain, agar masyarakat mengetahui apa saja yang telah diperbuat oleh kepala daerah dalam upaya percepatan pembangunan di daerah.

Sebagai corong informasi publik dan kontrol sosial dimasyarakat, Budi Darma mengajak para pewarta untuk selalu menyajikan berita-berita berimbang, faktual dan bisa dipercaya bukan hoax.

Sebagai mitra pemerintah, media diharapkan mampu lebih aktif dalam menyampaikan informasi baik kegiatan kepala daerah maupun program disetiap SKPD.

Budi juga menyampaikan, bahwa bagian yang dipimpinya, selalu siap setiap saat mempasilitasi setiap OPD yang ingin mengklarifikasi setiap pemberitaan yang dirasa janggal.

“Kami selalu terbuka, jika ada hal-hal menyangkut salah satu OPD yang kurang berkenan, bukan lah sesuatu yang sulit bagi kami untuk mengumpul rekan-rekan wartawan untuk melakukan jumpa pers atau klarifikasi”, terangnya.

Untuk itu, Budi Darma mengharapkan kepada satuan OPD agar tidak sungkan dalam melakukan klarifikasi terhadap suatu program kerja, apabila terjadi kejanggalan dalam pemberitaan dimedia massa.

Selain itu, Kabag Humas Budi Darma juga menyarankan kepada setiap OPD agar aktif membuat rilis kegiatan untuk disampaikan kepada publik. Sebab tidak semua kegiatan termonitor.

“Kami dihumas, siap membimbing utusan dari OPD agar bisa menyajikan pemberitaan berupa pers rilis. Nanti hasil pers rilis dari setiap OPD akan disampaikan ke wartawan untuk disampaikan secara luas kepada masyarakat, baik melalui media cetak, elektronik dan sebagainya,” papar Budi.

Editor Hendra Usmaya

Pos terkait