Neta S Pane : Densus Anti Korupsi Harus Bersihkan Lingungan Polisi Dulu

  • Whatsapp

Oleh Ulis Putnarubun

uploads-1-2013-06-66861-neta-s-pane-ipw-minta-kapolri-tak-tutupi-makelar-jabatan-di-institusinya

JAKARTA, AMUNISINEWS.COM- Persoalan korupsi di negeri ini terus tumbuh dan berkembang meski KPK sudah melakukan penangkapan dan makin agresif melakukan OTT, korupsi bukannya habis tapi malah makin marak.

Hal ini diungkap Ketua Presidium Indonesia  Police Watch Neta S. Pane di Jakarta, Selasa (10/10). “Bahkan, Komisi III DPR juga sudah membahas keberadaan Densus Anti Korupsi dan anggarannya Rp 975 miliar untuk tahun 2018. Mampukah lembaga ini bekerjasama dengan KPK dan bahu membahu memberantas korupsi?,” tanya Neta S Pane.

Sementara, katanya, dari pantauan IPW  penyelenggara negara dan pengusaha yang terlibat dalam proyek proyek pemerintahan seakan tak peduli dan tak takut dengan KPK. Kalau pun ada yang tertangkap mereka menilai yang bersangkutan sedang apes.

“Mereka yang tertangkap juga nekat pasang badan karena uang hasil korupsi sebelum tertangkap sudah mereka kumpulkan sedemikian rupa dan begitu bebas dari penjara mereka malah makin kaya raya,” katanya.

“Fakta fakta inilah yang membuat korupsi makin tumbuh subur di negeri ini, walau sudah ada KPK. Artinya keberadaan KPJ dianggap enteng oleh para pejabat, koruptor maupun pengusaha penyuap,” tambah Neta..

“Mereka tak takut karena KPK, aparat penegak hukum, dan pemerintah tak kunjung berhasil membuat efek jera. Bahkan KPK malah sering dituding tebang pilih dalam melakukan pemberantasan korupsi,” sambung Neta lagi.

Ia menjelaskan, luasnya wilayah Indonesia dan banyaknya jumlah institusi serta banyaknya jumlah pejabat penyelenggara negara membuat KPK tidak berdaya dan tak mampu mengamankan negeri ini dari jarahan pejabat korup.

Apalagi berbagai inspektorat yang ada di setiap institusi tak melakukan upaya maksimal untuk mencegah terjadinya korupsi, sehingga keberadaan KPK dalam pemberantasan korupsi seakan tak membawa hasil maksimal.

“Melihat makin maraknya korupsi dan makin tak berdayanya KPK, usulan perlunya Densus Anti Korupsi menjadi sesuatu yang menarik. Apalagi usulan itu datang dari Polri,” jelas dia.

Namun, “Pertanyaannya kemudian selama ini polri ‘kemana saja’. Bukankah di polri ada Dittipikor. Lalu seperti apa peran dan gebrakannya dalam pemberantasan korupsi di negeri ini? Memang keberadaan dittipikor polri dilumuri keterbatasan, mulai dari terbatasnya anggaran operasional, peralatan kerja hingga wewenang,” ucap dia.

“Inilah yang membuat tipikor polri sering tak berdaya menghadapi para koruptor. Sehingga usulan dibentuknya Densus Anti Korupsi bisa dianggap sebagai sebuah terobosan untuk mengkonsolidasikan kekuatan aparatur penegak hukum dalam memerangi korupsi di negeri ini,” tambahnya.

Tentunya, kata Neta untuk mewujudkan terobosan ini tidak mudah. Tantangan terbesar yang akan dihadapi adalah tak munculnya kepercayaan publik, mengingat citra polri begitu buruk di masyarakat. Persoalan ini yang perlu menjadi prioritas utama bagi Densus Anti Korupsi untuk dibenahi dengan kerja nyata.

Persoalan lainnya agar kepercayaan publik muncul, Densus Anti Korupsi harus segera membersihkan lingkungan kepolisian dari dugaan korupsi, suap dan pungli. Sehingga kesan sapu kotor untuk membersihkan rumah yang kotor tak berkembang memojokkan Dendus Anti Korupsi.

“Persoalan yang tak kalah penting, densus Anti korupsi harus membuat terobosan agar ada efek jera yang membuat orang takut untuk korupsi. Yakni densus Anti Korupsi harus berani mengenakan pasal hukuman mati untuk para koruptor. Kemudian menerapkan pasal pemiskinan untuk keluarga koruptor,” tegas Neta.

Jika terobosan ini bisa dilakukan densus anti korupsi, publik pasti akan mendukung dan keberadaannya akan disambut luas oleh masyarakat. Jika tidak nasib densus anti korupsi tak akan jauh berbeda dengan lembaga pemberantasan korupsi yang pernah ada.

Editor Hendra Usmaya

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *