Nugroho Djayoesman: Polri Perlu Senjata Memadai

  • Whatsapp

Oleh: budi Setiawan

Menhan:  Semua Harus Izin Menhan!

Nugroho Jayusman
  Komjen Pol (Purn) Nugroho  Jayusman

JAKARTA, AMUNISINEWS.COM — Isu mengenai senjata untuk BIN dan Polri menjadi heboh pada Minggu 24 September, ketika media mengutip pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo bahwa ada institusi di luar TNI yang membeli 5.000 senjata dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo Menanggapi hal ini, mantan Kapolda Metro Jaya, Komjen (purn) Nugroho Djayoesman, mengatakan tugas polisi, bakal lebih berat. Kejahatan jalanan diprediksi bakal meningkat. “Karena beban polisi akan kian berat, mereka perlu ditunjang dengan petalatan yang memadahi termasuk kebutuhan senjata,” katanya.

Dia menjelaskan, Polri memilki tugas pengamanan dalam negeri, baik dalam keadaan stabil maupun keadaan darurat. Dan Polri bisa minta bantuan ke TNI dalan keadaan tertentu. Sedangkan TNI memiliki tugas di mana negara dalam keadaan perang.
“Bila Polri ingin membeli senjata untuk menunjang tugas para personil polisi di lapangan itu merupakan urusan institusi Polri. Tidak ada yang bisa mencampururi urusan rumah tangga Polri, karena hanya institusi Polri yang lebih tahu kebutuhan rumah tangganya,” tegas Nugroho Djayoesman, baru-baru ini via ponsel selular.
Mengenai izin, kalau Polri ingin membeli senjata yang bukan standar TNI untuk menunjang kinerjanya, cukup meminta izin ke kepolisian dan tidak perlu izin atau rekomendasi dari TNI. Sesuai undang-undang, senjata di bawah standar non-TNI itu Polri yang beri izin.

Pembelian atau pengadaan dari Pindad untuk senjata yang bukan standar TNI perlu minta izin. Namun izinya bukan dari Mabes TNI, tapi cukup dari Mabes Polri dan sudah dilakukan, itu artinya pembelian senjata yang dilakukan Polri dan menjadi kontroversi di ranah publik tidak ada masalah.

Komjen Purn Nugroho Dja-yoesman menegaskan, Baik Polri maupun TNI sudah memiliki aturan masing-masing dalam menjalankan tugasnya. Untuk itu baik TNI maupun Polri harus selalu mengacu pada aturan masing-masing dalam menjalankan tugas, agar tidak ter-jadi salah paham dan gesekan yang akan menimbulkan masalah antara dua institusi.

Sesuai Prosedur
Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu menyatakan, semua senjata yang dibeli harus seizin Menteri Pertahanan. Senjata yang dibeli Polri untuk Bromob ditegaskannya sudah sesuai prosedur.
“Ya sudah sesuai prosedur. Tinggal nanti di lapangan serah terimanya segala macam,” ujar Ryamizard di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/10).

Menhan menegaskan, tidak ada tumpang tindih pembelian senjata tersebut. Koordinasi dinilainya belum berjalan dengan benar dan diharapkan ke depan berjalan dengan satu induk pembelian senjata yaitu menteri pertahanan

Apa yang perlu diperbaiki? Menhan menjawab harus sama dan berpatokan pada satu undang undang. Ia mengatakan, sudah ada pembicaraan dengan Kapolri terkait pengadaan senjata itu.
“Pokoknya sekarang saya minta semuanya yang pakai senjata harus melalui izin dari menteri pertahanan,” katanya seperti dikutip beritasatu.com.

Menhan melihat senjata yang dibeli Polri sesuai dengan yang dibutuhkan. Itu adalah Alutsista pelempar granat, gas air mata.
“Jadi enggak ada untuk meng-hancurkan tank. Itu enggak ada,» tegasnya.
Komandan Korps Brimob, Irjen Murad Ismail menyebut senjata impor yang dibeli Polri digunakan untuk penugasan di Poso dan Papua. Ia memastikan, prajurit Bhayangkara tak pernah menggunakan senjata tersebut di Ibu Kota.

“Memang betul kita yang masukin senjata ini tapi sampai hari inisenjata ini ada yang mau dibawa ke Poso dan Papua. Jadi Jakarta belum pernah digunakan,” tegas Murad di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Sabtu (30/9/2017).

Meski demikian, Murad tak menampik bahwa para komandan satuan diberi pelatihan penggunaan senjata impor tersebut. Namun, senjata itu tak digunakan untuk membunuh, sebaliknya hanya untuk terapi kejut.
“Kita biasanya masuk ini panggil komandan-komandan dari daerah dan ajarkan gimana cara memakainya. senjata ini tidak untuk membunuh tapi ini untuk kejut,” sambungnya.

Adapun model senjata Stand Alone Grenade Launcher (SAGL) kaliber 40 x 46 mm tersebut, hanya bisa digunakan dari jarak 100 meter.
“Modelnya aja seram tapi ini sebenarnya laras pendek, jadi paling banyak larinya 100 meter itu paling jauh itu,” tandasnya.

 

editor: maliki hd

Pos terkait