Pilkada Bulan Desember Sangat Beresiko dari Penyebaran Covid-19

  • Whatsapp

Oleh, Budi Setiawan

JAKARTA, AMUNISINEWS.CO.ID.- Pesta demokrasi tentunya, mementukan Calon Para Pemimpin Kepala daerah. untuk menentukan pemimpin tersebut ditentukan dari Suara-Suara Rakyat. dalam menentukan Kepala daerah masing masing yang ikut pada Pesta Demokrasi.

Akan tetapi sangat disayangkan dimana pesta demokrasi itu bila di selengarakan pada Bulan Desember,2020 tahun ini karena masih Covid 19 ini.

Selaku anggota DPD RI dapil Jawa-Tengah, H Bambang Sutrisno  berharap Pilkada yang akan di selenggarakan pada bulan Desember 2020 ditunda dahulu agar betul-betul Steril dan bebas dari Covid-19.

Artinya, Keputusan Pilkada serentak pada tanggal 9 Desember 2020 yang diambil oleh Pemerintah dari DPR-RI, perlu ditinjau kembali mengingat kondisi wabah Covid-19 sampai saat ini belum berakhir.

“Hal ini, perlu disadari semua pihak mengingat Pilkada serentak akan melibatkan bahkan pengerahan massa yang banyak, yang besar potensi penularan wabah besar-besaran,”ujar H.Bambang Sutrisno, Anggota DPD RI dapil Jawa-Tengah kepada, Jurnalis, amunisinews.co.id. Jumat, 29/5/20. dalam keteranganya.

Sebaiknya Pemerintah konsentrasi terhadap Penanganan Covid-19 serta dampak sosial maupun ekonomi. Hal ini juga sejalan dengan PERPU NO.02 tahun 2020. Tentang Pemilihan Kepala Daerah yang di tandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 04 Mei 2020. Dimana dalam pasal tambahan 201 A mengatur penundaan pemungutan suara sebagai mana diatur:

Ayat (1) pasal tersebut mengatur bahwa pemungutan suara Pilkada 2020 ditunda karena bencana non alam, dalam hal ini adalah Pandemi Covid-19 ditanah air.

Ayat (2) disebutkan bahwa pemungutan suara dilaksanakan pada bulan Desember.

Ayat (3) diatur bahwa pemungutan suara dapat diundur lagi apabila memang pada bulan Desember. 2020 pemungutan suara belum bisa dilaksanakan.

Kita harus menyadari dan mengakui bahwa kita baru saja gagal dalam pelaksanaan PSBB dibeberapa,wilayah sebagai dampak lebaran, walaupun berbagai upaya pemerintah sudah menghimbau tidak boleh mudik. tetapi dilapangan banyak warga yang tetap berusaha, pulang dengan berbagai alasan seperti  dikota besar sudah tidak bisa menjalankan usaha.

“Selain itu menjelang hari raya pasar dan mall dipadati masyarakat untuk memenuhi kebutuhan lebaran yang sangat kurang memperhatikan protokol Covid-19 dan berpotensi besar terhadap penyebaran Covid-19 ini,”ungkap Bambang.

Lebihlanjut ditegaskan,Pasca lebaran momen yang tepat untuk menata kembali penanganan Covid-19 ini. Hal ini,memanfaatkan tensi  masyarakat, yang sudah agak turun. Apabila pemerintah memaksakan Pilkada bulan,Desember 2020.

“maka tahap Pilkada akan berjalan dan sangat tidak tepat dengan upaya penanganan Covid-19. Karena dalam tahap pilkada ini tidak bisa dihindari,pengerahan massa yang besar, dan akan berdampak terpecahnya masyarakat. karena dukungan terhadap calon,” tutur nya

Padahal pada situasi seperti ini, kita perlu melaksanakan physical distancing dengan menghindari kerumunan, dan yang lebih penting lagi kita menyatukan masyarakat. untuk melawan Covid-19 ini. Untuk itu kami minta pemerintah melalui Mendagri, KPU, serta DPR-RI. “Agar pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020  ditunda menunggu situasi, yang sudah dapat diyakini bahwa kondisi wabah Covid-19 ini sudah terkendali,” imbaunya.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *