Peluru Mulai Menyasar Tubuh Rakyat Tak Berdosa

Oleh Rukmana/dra

JAKARTA, AMUNISINEWS.CO.ID- Ironis,di Negara menganut sistem demokrasi menyampaikan pendapat dimuka umum dianggap makar dan musuh negara,sejatinya,menyampaikan pendapat di muka umum ini dijamin UU no: 9 Th 1998 dan merupakan hak asasi manusia sebagaimana termaktub dalam UUD 45 pasal 28 huruf e.

 

Namun,pada kenyataannya,pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Joko Widodo abai terhadap hak masyarakat. Ribuan rakyat para pencari keadilan ini justru disambut dengan gas air mata dan bahkan ditemukan adanya dugaan penggunaan peluru tajam dalam menghalau para demonstran pencari keadilan.

Dari laporan yang terima Amunisinews.co.id, Abdul Aziz laskar FPI Pandeglang Banten terbunuh di markas FPI Petamburan Rabu (22/05/19) dinihari. Tak hanya Abdul Aziz diperkirakan ada lebih dari 3 orang yang tewas mengenaskan dan ratusan orang luka-luka.  Ini terjadi  saat Brimob menyerang ke Markas FPI di Petamburan Jakarta

Penembaka pun menimpa Ustadz Mancu dari Sawangan Bogor. Ia dihadiahi timah panas oleh aparat,namun atas izin Allah peluru  tersebut gagal menembus tubuh Ustadz Mancu tersebut.

Di sinilah warga tahu bahwa aparat sudah memburu rakyat dengan peluru tajam berdasarkan bukti peluru yang ditembakkan kepada Ustadz Mancu.

Kejadian tersebut terjadi di sekitaran Masjid Al-Makmur Jakarta pada dinihari tadi pukul 3:00 Rabu (22/05/2019).

Aparat menyerang dengan ganas menggunakan gas air mata dan peluru dengan target tertentu,sepertinya targetnya adalah para tokoh ulama yang memberikan logistik,tempat dan penggerak massa.

Suasana di sekitaran Tanah Abang,masjid-masjid dan markas -markas FPI pun sangat mencekam pengejaran dan penyerangan dilakukan secara membabi buta oleh Brimob dengan senjata has  laras panjangnya.

People power atau yang lazim disebut demo ini telah menelan korban nyawa anak bangsa tak berdosa,ini buah dari ketidakpuasan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu yang dinilai curang dan memihak salah satu paslon.

Netralitas KPU,Bawaslu dan Polri diragukan publik,distrust terhadap wasit pemilu ini dipicu oleh berbagai temuan dugaan kecurangan sumber DPT,penetapan DPT,proses pilpres,penghitungan oleh KPU RI. Bahkan berdasarkan laporan BPN,Bawaslu menyatakan bahwa:proses Situng KPU tidak sesuai prosedur,sayangnya dari 7 ribu lebih laporan BPN ke Bawaslu hanya sedikit saja yang ditindak lanjuti oleh Bawaslu, seolah-oleh hanya kamuflase semata.

Pernyataan tegas datang dari kuasa hukum Prabowo Sandi Capres Cawapres No:02 bahwa: tidak ada pasal manapun yang bisa melawan UUD 1945. Dan Otto Hasibuan sudah menyiapkan pasal-pasal terkait hak-hak kliennya.

Seperti dikutip  rakyat merdeka Otto mengatakan, hasil pilpres terkait dengan undang undang ada 2 hal yang paling menentukan  yaitu UUD45, pasal 6a ayat 3 yang menyatakan bahwa: paslon 01 tidak memenuhi syarat untuk menjadi presiden, karena kalah dengan prosentase di bawah 20%.

Sedang pada Pasal 22 E dijelaskan,pemilu harus dilaksanakan secara jurdil,jika ada kecurangan paslon 01,maka (01) didiskualifikasi,, otomatis 02 memenangi pilpres. Oleh karenanya akan diadakan jumpa pers luar dan dalam negeri, hal yang paling mendasar akan diekspose mengacu pada pasal di atas.

News Reporter

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *