Pemerintah telah Mengambil Keputusan yang Tepat, Menarik Klaster Pendidikan di RUU Cipta Kerja

  • Whatsapp

Oleh, Budi Setiawan

JAKARTA, AMUNISINEWS.CO.ID.- Klaster pendidikan di cabut dari RUU (Rancangan Undang-undang) Cipta Kerja, saya pengurus dari KPPRI divisi bidang pendidikan dan pelatihan menyambut baik Keputusan Badan Legislasi (Baleg).

Mengeluarkan klaster pendidikan dalam RUU omnibus law cita kerja.menurutnya,itu adalah langkah yang tepat patut di apresiasi,sebab apabila dilanjutkan, maka sangat merugikan bagi masa depan anak bangsa. dimana pendidikan yang semestinya diarahkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, di pelintir untuk hanya sekedar meraup keuntungan ekonomi sesaat.
“Dalam pembahasan RUU (Rancangan Undang-undang) Cipta kerja di mana saya juga sebagai tim kerja
(timja ) dari unsur DPD RI menyambut baik, dan menyatakan pemerintah telah mengambil keputusan yang tepat dengan menarik klaster Pendidikan di RUU Cipta kerja,”ucap DR.Misharti kepada, jurnalis amunisinews.co.id dalam keterangan tertulis. Jumat,(25/9/20).

Karena saya menilai tidak banyak memberikan manfaat bagi dunia pendidikan di tanah air, aturan yang ada justru bertentangan dengan prinsip  penyelenggaraan pendidikan yang seharusnya mengedepankan sisi kemanusiaan, dan regulasi, terkait penyelenggaraan pendidikan di Indonesia.
“Hj.DR Misharti,S.A.g,.Sejauh yang saya lihat saat ini masih tetap relevan jadi tak membutuhkan perubahan baik yang terkait dengan UU (undang-unfang). No 20/2003 tentang pendidikan Nasional, UU No.12 /2012 tentang Pendidikan Tinggi , UU no 14 / 2005. tentang  guru  dan dosen,”pungkasnya.

Lebih lanjut ditegaskan, Senator dapil Riau, serta UU 20/2013. tentang pendidikan kedokteran. Meskipun kita tak menutup peluang adanya, berbagai revisi beberapa aturan agar sesuai dengan perkembangan situasi Nasional maupun global.
“Terkait dengan ditariknya klaster Pendidikan ini juga memperhatikan begitu banyak penolakan baik dari pemangku kepentingan pendidikan, pemerhati pendidikan, PGRI, Muhammadiyah, NU dan komisi X,” ucap Senator dapil Riau.

Dalam RUU Cipta kerja menyoroti sejumlah ketentuan, yang akan membuat pendidikan menjadi pasar bebas atau bersifat komersial diantaranya, adanya penghapusan persyaratan pendirian perguruan tinggi asing di Indonesia.

Penghapusan prinsip nirlaba dalam otonomi pengelolaan perguruan tinggi. dan menghapuskan kewajiban bagi perguruan tinggi asing untuk bekerjasama dengan perguruan tinggi Nasional .
“Dan juga saya melihat dihapuskannya peran pemerintah daerah, dalam proses perizinan pembentukan lembaga pendidikan. sebagai akibat dari adanya, sentralisasi perizinan pada pemerintah pusat. Kondisi ini bertentangan dengan spirit desentralisasi dan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat 2 dan ayat 5 UUD 1945,”papar wanita yang berparas cantik dan bersahaja. “Saya sambut baik keputusan pemerintah. menarik klaster Pendidikan,dalam RUU Cipta kerja ini,” tegasnya.

 

Pos terkait