Pemkab Jombang Raih Penghargaan Sakip Award

  • Whatsapp

Oleh Arif

JOMBANG, AMUNISINEWS.CO.ID- – Pemkab Jombang, kembali menerima penghargaan dari Pemerintah Pusat. Kali ini, prestasi yang diraih itu berupa Sakip Award Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PAN-RB).Sakip Award ini terkait hasil evaluasi Sistem  Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

 

Penghargaan ini diserahkan langsung Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas, Aparatur dan Pengawasan Kemenpan RB, Muhammad Yusuf Ateh AK kepada Bupati Jombang, Munjidah Wahab.

Penyerahan Sakip Award ini berlangsung di Inaya Putri Ballroom, Nusa Dua Bali, pada Senin (27/1/2020) pagi. Dalam kesempatan itu, Bupati Mundjidah juga didampingi Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak.

Raport Sakip Pemerintah Kabupaten Jombang, meningkat dari yang sebelumnya B, kini meraih predikat BB. Capaian tersebut merupakan hasil kinerja Pemkab Jombang selama tahun 2019 tentang pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

“Alhamdulillah, yang pasti kita senantiasa bersyukur, karena penilaian SAKIP Pemkab Jombang tahun ini meningkat. Tentu , ini sesuai dengan target kita tahun sebelumnya yang menerima predikat B, dapat meningkat menjadi BB,” kata Bupati Jombang  Mundjidah Wahab usai menerima piagam penghargaan tersebut.

SAKIP, menurut Bupati Mundjidah bukan hanya sebatas laporan terkait penyampaian anggaran, melainkan jalannya sistem pemerintahan, diawali dari mulai perencanaan, penganggaran hingga pemanfaatan yang terintegrasi.  Sistem pemerintahan ini, katanya harus ter-planning, budgeting, lalu sampai ke pemanfaatannya.

“Jadi dalam hal ini, mulai hulu ke hilir,” tuturnya.

SAKIP ini sudah dimulai sejak tahun 2014,  berdasarkan amanat UU No. 47/2013 tentang keuangan negara, PP No. 8/2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah,  hingga PP No. 29/2004 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

SAKIP ini sudah dimulai sejak tahun 2014,  berdasarkan amanat UU No. 47/2013 tentang keuangan negara, PP No. 8/2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah,  hingga PP No. 29/2004 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

“SAKIP itu kebutuhan, bukan kewajiban. Hal ini untuk mencapai titik transparansi kinerja yang sungguh-sungguh, yang mana ujungnya adalah kesejahteraan untuk masyarakat,” terang Bupati Jombang.

Kedepan Bupati Jombang Mundjidah Wahab, berharap pelaksanaan SAKIP kedepan bisa mencapai penilaian yang lebih tinggi.

Mengingat, di bawah kepemimpinan Bupati Mundjidah Wahab  dan Wakil Bupati Sumrambah, sistem pemerintahan di Jombang sudah diintegrasikan semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan dipantau langsung kinerjanya melalui Command Center.

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *