Pemohon Informasi Laporkan Kadin PU Bangka Barat ke KID Babel

  • Whatsapp

img-20170110-wa0028

PANGKALPINANG, AMUNISINEWS.COM–Herman warga Sungailiat tadi pagi atau Selasa (10/1/2017) melaporkan Kepala Dinas PUPR Bangka Barat kepada Komisi Informasi Daerah Bangka Belitung terkait permohonan informasi publik.

Laporan diantarkan langsung ke kantor Komisi Informasi Daerah Bangka Belitung yang terletak di lantai tiga (3) Kantor Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan laporan tersebut diterima oleh Ketua Komisi Informasi Daerah Kepulauan Bangka Belitung Riki Permana SIP.

Adapun hal yang menyebabkan Kepala Dinas PUPR Bangka Barat dilaporkan karena Kepala Dinas PUPR Bangka Barat tidak bersedia memberikan informasi yang diminta oleh pemohon.

“Saya laporkan Kepala Dinas PUPR Bangka Barat ke Komisi Informasi Daerah Kepulauan Bangka Belitung karena Kepala Dinas PUPR Bangka Barat tidak bersedia memberikan informasi yang ¬†dimohonkan,” kata herman dikantor KID Babel.

Herman juga katakan sesuai dengan Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Nomor 14 tahun 2008, apabila Badan Publik tidak memberikan informasi yang diminta, badan publik tersebut bisa dijadikan sengketa informasi melalui Komisi Informasi serta  meminta kepada Komisi Informasi untuk memproses laporan itu sesuai Undang Undang KIP yang berlakum

Ketua Komisi Informasi Daerah Bangka Belitung Riki Permana SIP kepada wartawan berjanji akan memproses laporan pemohon informasi yang masuk.

“Semua laporan yang masuk akan kita proses sesuai hukum dan Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik NOMOR 14 TAHUN 2008 dan kita di KID BABEL sudah ada paniteranya dan akan kita sidangkan,” papar Riki panggilan akrabnya

Riki tambahkan lagi, setelah laporan itu diproses di KID Babel, pemohon bisa melaporkan Badan Publik tersebut kepada pihak Tipikor Kepolisian atau Kejaksaan karena diduga proyek yang diminta datanya oleh pemohon tersebut merupakan proyek yang bermasalah.

“Kalau data yang diminta berupa RAB, gambar dan dokumen proyek, itu bukan merupakan rahasia Negara. Yang disebut rahasia Negara adalah data data alutsista meliter dan data data meliter yang lainnya. Badan publik yang diminta wajib memberikan data data yang diminta pemohon, jika tidak diberikan akan ada sangsi hukumnya,” tegas Riki lagi.(robi)

Pos terkait