Penangguhan Penahanan Ahok Preseden Buruk Dunia Hukum

  • Whatsapp
jamal yamani
Jamal Yamani, SH, Sekjen ACTA

 

 

 

 

 

 

 

 

JAKARTA, AMUNISINEWS.COM- Pengajuan penangguhan penahanan yang dilakukan Penasihat Hukum Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok merupakan  preseden buruk dalam dunia hukum.

Hal ini diungkap Sekjen Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) Jamal Yamani, SH kepada amunisinews.com dan deteksionline.com, Kamis (11/5) menanggapi kian banyaknya masyarakat yang menginginkan Ahok dibebaskan dan upaya penesehat hukum Ahok mengajukan permohonan penangguhan penahanan.

“Mengapa saya katakan itu merupakan preseden buruk bagi dunia hukum? Ya, karena  Ahok sudah divonis bersalah dan majelis hakim menjatuhkan hukuman dua  tahun, maka statusnya sdh jelas menjadi terhukum,” tegas Jamal Yamani, SH.
Artinya, katanya,  bahwa terhukum itu adalah seorang yang sudah terdakwa, yang telah terbukti atau dibuktikan kesalahannya melakukan tindak pidana yang dituduhkan atau disangkakan kepadanya dan sebab itulah dijatuhi hukuman atau vonis oleh majelis hakim di pengadilan. “Bukankah Ahok sudah seperti itu,” tegasnya.

Pengajuan penahanan setelah menjadi terhukum tadak dibenarkan dalam hukum acara pidana. “ Jelas tidak ada aturannya!,” ujar sekjen ACTA ini.

Menurut Jamal Yamani, di dalam UU No. 8/ 1981 tentang Hukum Acara Pidana, tentang Penangguhan Penahanan terhadap “Terhukum” pasal 31 KUHAP, yang dapat mengajukan Penangguhan Penahanan itu atas Permintaan tersangka atau terdakwa, tdk disebutkan atas permintaan “terhukum”.\

“Kita harus sadar dan siap mengawal terus kasus ini. Jika kita bandingkan dengan kasus penista agama lainnya,  kasus Ahok tidak sebanding dengan dampak negatifnya yang luar biasa itu.Hukuman yang sudah dijatuhi dua tahun tidaklah berat. Tapi kita harus menghormati keputusan majelis hakim dengan menggunakan Pasal 197 ayat (1) KUHAP, di mana jika perintah penahanan tidak dikeluarkan maka vonis tidak berlaku lagi,” imbuh Jamal Yamani. (dra).

 

Pos terkait